Jakarta, sanubari.co.id – PDI Perjuangan (PDI-P) menegaskan belum mengambil keputusan terkait munculnya nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Partai berlambang banteng moncong putih itu memilih menunggu keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sekaligus menekankan pentingnya mengikuti mekanisme konstitusi.
Sikap tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026). Menurut Hasto, penentuan sikap politik partai dalam persoalan strategis bukan keputusan yang dapat diambil secara sepihak oleh kader.
Baca juga: Tito Ungkap Bahasan Prabowo dengan Eks Kapolri di Hambalang
“Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI-P adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI-P adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa munculnya nama Puan dan Pramono belum berarti PDI-P secara resmi mengajukan keduanya sebagai kandidat. Partai masih menempatkan persoalan ini sebagai bagian dari keputusan politik yang harus dibahas pada tingkat pimpinan.
Puan memiliki pengalaman panjang di pemerintahan dan legislatif. Ia menjabat Ketua DPR RI sejak 2019 dan kembali terpilih untuk periode 2024–2029. Sebelumnya, Puan merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sementara itu, Pramono Anung pernah menjabat Sekretaris Kabinet selama hampir sembilan tahun, yakni sejak 2015 hingga 2024. Ia kemudian memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dan menjabat gubernur untuk periode 2025–2030. Pengalaman keduanya di pemerintahan membuat nama mereka dinilai memiliki modal politik untuk diperhitungkan dalam bursa tersebut.
Baca juga: Politikus Senior Panda Nababan Meninggal Dunia di Usia 82 Tahun
Meski demikian, Hasto menegaskan PDI-P menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam proses pengusulan kandidat. Ia berharap calon yang dipilih nantinya mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat,” ujarnya.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Baca juga: Pemilu Israel Deadlock: Netanyahu Unggul Tipis, Mayoritas Masih Jauh
Hasto juga menyoroti pentingnya memilih sosok yang mampu menjawab persoalan ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan demikian, menurut PDI-P, pembahasan pengganti wakil presiden seharusnya tidak berhenti pada kalkulasi politik, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Di tengah dinamika tersebut, keputusan Megawati dan langkah Presiden Prabowo akan menjadi faktor penting dalam perkembangan bursa. Hingga kini, Puan Maharani dan Pramono Anung belum diumumkan secara resmi sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran.
Editor : Robby