Menatap Sejarah untuk Masa Depan

Dari Fuzhou ke Beijing: Menyusuri Tiongkok, Menatap Masa Depan Indonesia

Reporter : Michael Fredy Yacob
Alan Christian Singkali

Oleh: Alan Christian Singkali, Sekretaris DPP GAMKI,  Lulusan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Lemhannas RI Angkatan LXIX Tahun 2026

ADA negara yang kita kunjungi untuk berwisata. Ada pula negara yang kita kunjungi untuk belajar.

Baca juga: Publik Thailand Kecam FAT Pilih Brunei daripada Indonesia

Tiongkok, bagi saya, adalah keduanya.

Perjalanan ke Fuzhou dan Beijing baru-baru ini membawa saya pada pengalaman yang menarik: melihat sebuah negeri yang sejarahnya demikian panjang, tetapi pada saat yang sama bergerak sangat cepat menuju masa depan.

Di sini, masa lalu tidak dibuang. Ia justru menjadi fondasi untuk membangun masa depan.

Dari Fuzhou, saya kemudian melanjutkan perjalanan ke Beijing. Dua kota dengan karakter berbeda, tetapi sama-sama memberi kesan tentang sebuah bangsa yang memiliki kesadaran kuat mengenai siapa mereka, dari mana mereka berasal, dan kemana mereka hendak pergi.

Dan mungkin dari situlah kita bisa belajar sesuatu.

Tiongkok: Negeri dengan Ingatan Sejarah yang Panjang

Kalau ingin memahami Tiongkok hari ini, jangan hanya melihat gedung-gedung pencakar langitnya.

Jangan hanya melihat kereta cepatnya. Jangan hanya melihat kawasan industri dan teknologi yang modern.

Lihatlah sejarahnya.

Tiongkok adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Jauh sebelum Republik Rakyat Tiongkok berdiri, wilayah ini telah melahirkan dinasti-dinasti besar: dari Qin, Han, Tang, Song, Yuan, Ming hingga Qing.

Di dalam sejarah panjang itu, lahir berbagai pencapaian besar dalam peradaban manusia: tulisan, filsafat, teknologi, perdagangan, seni, birokrasi pemerintahan, hingga pengetahuan yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia.

Ada kisah tentang kaisar, perang, revolusi, perdagangan dan penjelajahan.

Ada pula kisah tentang Jalur Sutra.

Jalur Sutra bukan sekadar sebuah jalan. Ia adalah jaringan perdagangan dan pertukaran kebudayaan yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, Timur Tengah, hingga Eropa. Sutera, rempah, keramik, logam, pengetahuan, agama dan gagasan bergerak melalui jaringan tersebut.

Dengan kata lain, sejak berabad-abad lalu, Tiongkok sudah terhubung dengan dunia.

Dan menariknya, hubungan itu tidak hanya berlangsung melalui perdagangan. Ia juga berlangsung melalui pertukaran manusia dan kebudayaan.

Barangkali karena itulah ketika hari ini Tiongkok berbicara tentang konektivitas, perdagangan global, Belt and Road Initiative, pelabuhan, kereta api dan jalur logistik, kita sebenarnya sedang melihat sesuatu yang memiliki akar sejarah sangat panjang.

Di sinilah, saya dan 18 rekan GAMKI dari Medan hingga Merauke, merasa beruntung bisa menjadi peserta ‘The 4th Maritime Silk Road Youth Exchange Camp’ di Fuzhou, Fujian, Tiongkok, 24-27 Agustus 2026. Mengikuti jejak Jalur Sutera di Provinsi Fujian, di dua kota besarnya: Fuzhou dan Fuqing.

Dari Kekaisaran ke Republik

Namun sejarah Tiongkok tentu tidak selalu gemilang.

Ada pula masa-masa penuh luka. Kemunduran dinasti, konflik internal, intervensi kekuatan asing, perang, hingga pergulatan panjang mencari bentuk negara modern.

Kemudian datang revolusi.

Pada 1 Oktober 1949, dari Tiananmen di Beijing, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok.

Peristiwa itu menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah negeri ini.

Dari sebuah negara yang lama bergelut dengan kemiskinan, perang dan keterbelakangan, Tiongkok kemudian menjalani transformasi yang luar biasa.

Tentu perjalanan itu tidak sederhana. Ada keberhasilan. Ada pula tragedi dan kebijakan yang menimbulkan penderitaan.

Tetapi satu hal sulit dibantah: Tiongkok berhasil mengubah dirinya secara luar biasa dalam beberapa dekade terakhir.

Dan ketika kita berjalan di jalan-jalan Beijing hari ini, sulit membayangkan bahwa kota yang sangat modern itu memiliki sejarah politik yang demikian panjang dan penuh gejolak.

Berdiri di Bawah Tembok Besar

Salah satu pengalaman yang paling membekas tentu ketika mengunjungi Tembok Besar Tiongkok.

Jumat petang, 28 Agustus 2026, di hadapan tembok yang membentang mengikuti kontur pegunungan itu, kami tiba-tiba merasa kecil.

Sangat kecil.

Tembok Besar bukan sekadar bangunan pertahanan. Ia adalah simbol.

Simbol tentang ketekunan, kekuasaan, ancaman, pertahanan, sekaligus kemampuan manusia membangun sesuatu yang melampaui usia satu generasi.

Kita berjalan menaiki anak tangga. Naik. Turun. Terengah-engah. Lalu melihat tembok terus membentang di kejauhan.

Pada titik itu, sejarah terasa bukan sebagai sesuatu yang dibaca dalam buku.

Sejarah terasa hadir di depan mata.

Kita menyadari bahwa apa yang sekarang menjadi destinasi wisata dunia dahulu merupakan bagian dari strategi sebuah peradaban untuk mempertahankan dirinya.

Dan mungkin ada pelajaran sederhana di sana: sebuah bangsa besar tidak dibangun dalam semalam. Ia dibangun oleh generasi demi generasi.

Forbidden City: Kekuasaan yang Pernah Berpusat di Sana

Dari Tembok Besar, perjalanan membawa saya pada tempat lain yang tak kalah mengesankan: Forbidden City.

Kota Terlarang. Nama yang saja sudah mengundang rasa ingin tahu.

Selama berabad-abad, kawasan ini menjadi pusat kekuasaan kekaisaran Tiongkok. Di balik gerbang-gerbang megah, halaman luas, bangunan berwarna merah dan atap keemasan, keputusan-keputusan besar tentang sebuah imperium pernah dibuat.

Di sana kita melihat bagaimana kekuasaan pada masa lalu dipresentasikan.

Besar. Megah. Teratur. Hierarkis. Tetapi sejarah juga mengajarkan satu hal: Tidak ada kekuasaan yang abadi.

Dinasti datang dan pergi. Kaisar naik dan turun. Kerajaan tumbuh dan runtuh. Yang bertahan adalah peradaban dan ingatan sejarahnya.

Mungkin itulah sebabnya masyarakat Tiongkok hari ini begitu kuat menjaga warisan sejarahnya.Mereka tidak hidup di masa lalu. Tetapi mereka juga tidak melupakannya.

Dari Jalur Sutera ke Jalur Masa Depan

Ketika memikirkan Jalur Sutera setelah melihat Tiongkok modern, saya teringat satu hal.

Dunia berubah. Jalur perdagangan berubah. Teknologi berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk terhubung tidak pernah berubah.

Dahulu orang berjalan dengan unta membawa sutera. Hari ini barang bergerak dengan kapal kontainer, pesawat, kereta cepat dan jaringan logistik digital.

Dahulu orang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menempuh perjalanan.

Sekarang Beijing, Shanghai, Shenzhen dan kota-kota besar lainnya terhubung oleh jaringan transportasi yang luar biasa. Tiongkok seperti sedang menulis bab baru dari sejarah konektivitas manusia.

Dan Indonesia berada di jalur yang sangat penting dalam cerita itu.

Indonesia dan Tiongkok: Hubungan yang Semakin Strategis

Hubungan Indonesia dan Tiongkok bukan sesuatu yang baru.

Hubungan diplomatik kedua negara dimulai pada 13 April 1950. Setelah sempat membeku, hubungan diplomatik dipulihkan pada 1990. Kemudian pada 2005 hubungan kedua negara ditingkatkan menjadi Kemitraan Strategis, dan pada 2013 berkembang menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif.

Tahun 2025 bahkan menjadi momentum penting karena Indonesia dan Tiongkok memperingati 75 tahun hubungan diplomatik.

Tetapi bagi saya, masa depan hubungan kedua negara jauh lebih menarik daripada sekadar angka 75 tahun.

Sebab dunia sedang berubah. Tiongkok kini menjadi salah satu kekuatan utama dunia.

Baca juga: MSCI Usul Status Pasar Saham Indonesia Turun, IHSG Langsung Rontok

Amerika Serikat tetap merupakan kekuatan global terbesar. Rusia tetap memiliki bobot geopolitik, militer dan energi yang besar. Sementara Tiongkok tumbuh sebagai kekuatan ekonomi, teknologi, manufaktur, perdagangan dan geopolitik yang semakin menentukan.

Dalam situasi seperti itu, Indonesia tidak bisa bersikap naif. Tetapi juga tidak perlu bersikap takut. Indonesia harus percaya diri.

Bersahabat dengan semua negara, tetapi tetap memperjuangkan kepentingan nasional. Itulah politik luar negeri yang menurut saya paling masuk akal bagi Indonesia.

Presiden Prabowo dan Pilihan Strategis Indonesia

Presiden Prabowo Subianto memahami pentingnya hubungan dengan Tiongkok.

Menariknya, kunjungan kenegaraan pertama Prabowo setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024 justru dilakukan ke Tiongkok pada November 2024.

Pertemuan dengan Presiden Xi Jinping menghasilkan kesepakatan untuk semakin memperdalam Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok dan membangun China-Indonesia Community with a Shared Future.

Kedua negara bahkan sepakat memperkuat kerja sama dalam lima pilar, dengan keamanan ditambahkan sebagai pilar kelima setelah politik, ekonomi, sosial-budaya dan maritim.

Ini menunjukkan bahwa hubungan Jakarta-Beijing bukan lagi sekadar soal perdagangan. Ia sudah menyentuh persoalan yang jauh lebih luas.

Ekonomi. Investasi. Mineral kritis. Energi. Maritim. Teknologi. Pangan. Pertahanan dan keamanan. Pendidikan. Kebudayaan. Dan tentu saja geopolitik.

Namun hubungan strategis tidak berarti Indonesia harus menjadi subordinat Tiongkok.

Justru sebaliknya. Semakin strategis sebuah hubungan, semakin penting kemampuan Indonesia menjaga kepentingan nasionalnya.

Kita membutuhkan Tiongkok. Tetapi Tiongkok juga membutuhkan Indonesia. Itulah posisi tawar yang harus dijaga.

Diplomasi Tidak Selalu Berlangsung di Ruang Pertemuan

Di sinilah saya melihat pentingnya pekerjaan para diplomat Indonesia di Beijing.

Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Djauhari Oratmangun, bukan hanya bertugas menghadiri pertemuan diplomatik.

Ia dan seluruh jajaran KBRI Beijing harus menjembatani dua masyarakat yang sangat besar dan kompleks.

Ada bisnis. Ada investasi. Ada pendidikan. Ada media. Ada kebudayaan. Ada masyarakat Indonesia yang tinggal di Tiongkok. Ada pula masyarakat Tiongkok yang memiliki hubungan dengan Indonesia. Diplomasi modern tidak cukup dilakukan di ruang konferensi. Ia harus hadir di tengah masyarakat.

KBRI Beijing sendiri menempatkan media sebagai mitra strategis diplomasi karena media berperan membangun pemahaman, kepercayaan dan jembatan antarmasyarakat kedua negara.

Dan saya melihat pekerjaan itu menjadi semakin penting. Sebab hubungan Indonesia-Tiongkok tidak boleh hanya dipahami oleh elite politik dan pelaku bisnis. Masyarakat kedua negara juga harus saling mengenal.

Wakil Dubes Irene dan Wajah Diplomasi yang Lebih Dekat

Dalam perjalanan ini saya juga melihat bagaimana diplomasi Indonesia di Beijing terus diperkuat.

Wakil Duta Besar RI untuk Beijing, Dr. Irene, diperkenalkan kepada mitra KBRI pada Desember 2025. Dubes Djauhari menyatakan keyakinannya bahwa kehadiran Irene akan mendukung pelaksanaan diplomasi Indonesia di Tiongkok. Ini penting.

Sebab diplomasi bukan hanya tentang dokumen dan perjanjian.

Diplomasi adalah tentang manusia. Tentang kemampuan menjelaskan Indonesia kepada Tiongkok. Dan sebaliknya, menjelaskan Tiongkok kepada Indonesia. Di tengah begitu derasnya informasi—dan disinformasi—tentang Tiongkok, pekerjaan tersebut menjadi semakin penting.

Saat kami bertemu dengan Wakil Dubes Irine di KBRI Beijing, Jumat siang, 28 Agustus 2026, nampak sekali sosoknya yang smart, rendah hati, dan juga takut akan Tuhan.

Xi Dada

Di Tiongkok, saya juga mendengar istilah yang menarik: Xi Dada.

Xi Jinping kadang disebut dengan panggilan tersebut dalam budaya populer dan percakapan informal tertentu.

“Dada” merupakan istilah kekerabatan yang di sejumlah wilayah utara Tiongkok dapat merujuk pada paman atau kerabat laki-laki yang lebih tua. Karena itu, istilah “Xi Dada” memberi nuansa yang lebih akrab dibanding sekadar menyebut nama resmi sang pemimpin.

Menarik. Karena politik di Tiongkok memang tidak bisa dilepaskan dari figur Xi Jinping. Di bawah kepemimpinannya, Tiongkok semakin percaya diri memainkan peran global.

Tetapi bagi Indonesia, yang lebih penting bukan apakah kita menyebutnya Xi Dada atau Presiden Xi. Yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan Tiongkok di bawah kepemimpinannya.

Baca juga: Tegas! Singapura Tindak 7 Perusahaan Pemicu Asap Lintas Batas

Kita Tidak Boleh Hanya Menjadi Pasar

Ada satu hal yang menurut saya harus menjadi perhatian Indonesia. Hubungan dengan Tiongkok harus menghasilkan nilai tambah bagi Indonesia. Jangan berhenti pada ekspor bahan mentah.

Jangan hanya menjadi pasar produk Tiongkok. Jangan hanya menghitung berapa besar investasi masuk.

Kita harus bertanya: Berapa banyak lapangan kerja yang tercipta? Berapa besar transfer teknologi? Seberapa banyak industri nasional naik kelas?

Berapa banyak tenaga kerja Indonesia yang mendapatkan keterampilan baru? Seberapa besar UMKM Indonesia masuk rantai pasok?

Dan apakah sumber daya alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat? Hubungan strategis harus berarti saling menguntungkan. Bukan ketergantungan sepihak.

Dari Fuzhou, Saya Melihat Sesuatu yang Lain

Fuzhou memberi saya kesan yang berbeda dari Beijing.

Jika Beijing memperlihatkan wajah kekuasaan, sejarah dan politik Tiongkok, Fuzhou memperlihatkan sisi lain: perdagangan, diaspora, budaya, industri, mobilitas manusia dan hubungan dengan dunia luar. Dan mungkin di situlah kita menemukan satu benang merah dengan Indonesia.

Fuzhou memiliki sejarah panjang hubungan dengan komunitas perantauan.

Sementara Indonesia juga merupakan rumah bagi masyarakat dengan latar belakang Tionghoa yang telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Sejarah kedua bangsa sebenarnya jauh lebih dekat daripada yang sering kita bayangkan.

Kita hanya perlu membuka kembali lembarannya.

Pulang dari Tiongkok

Saya pulang dari Tiongkok dengan satu kesan sederhana: Tiongkok tidak sedang menunggu dunia berubah. Tiongkok sedang ikut membentuk perubahan itu.

Tembok Besar mengajarkan tentang daya tahan.

Forbidden City mengingatkan tentang kejayaan dan pergantian kekuasaan.

Jalur Sutera mengingatkan bahwa perdagangan dan hubungan antarbangsa telah berlangsung selama ribuan tahun.

Dan Beijing modern memperlihatkan bagaimana sebuah negara mencoba memadukan warisan sejarah dengan ambisi masa depan.

Indonesia pun harus melakukan hal yang sama.

Kita memiliki sejarah. Kita memiliki budaya. Kita memiliki sumber daya alam. Kita memiliki pasar besar. Kita memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Yang kita perlukan adalah visi dan keberanian untuk mengubah semua itu menjadi kekuatan.

Hubungan Indonesia-Tiongkok karena itu tidak seharusnya dibangun atas dasar rasa inferior.Juga bukan atas dasar rasa curiga berlebihan.

Kita harus berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat. Bersahabat, tetapi kritis. Terbuka, tetapi tidak kehilangan kepentingan nasional. Bekerja sama, tetapi tetap memiliki posisi tawar.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, dengan kerja diplomasi Dubes Djauhari Oratmangun, Wakil Dubes Irene, dan seluruh jajaran diplomasi Indonesia di Tiongkok, ada peluang besar untuk membawa hubungan kedua negara ke tingkat yang lebih strategis dan konkret.

Pemerintah kedua negara sendiri telah menegaskan keinginan untuk memperkuat komunikasi tingkat tinggi dan memperdalam kerja sama strategis.

Pada akhirnya, hubungan antarnegara bukan hanya hubungan antar-presiden. Bukan hanya hubungan antarkementerian. Bukan hanya hubungan antarperusahaan. Hubungan Indonesia dan Tiongkok adalah hubungan antarmasyarakat.

Dan kalau hubungan itu dibangun dengan saling menghormati, saling membutuhkan dan saling menguntungkan, masa depannya bisa sangat cerah.

Dari Fuzhou ke Beijing, saya seperti sedang berjalan menyusuri dua wajah Tiongkok: Tiongkok yang mengingat masa lalunya dan Tiongkok yang sedang menyiapkan masa depannya.

Maka pertanyaannya bagi Indonesia bukan lagi apakah kita akan berhubungan dengan Tiongkok? Kita sudah melakukannya.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: seberapa pintar Indonesia memanfaatkan hubungan itu untuk membangun masa depannya sendiri?

Sebab dunia sedang berubah. Dan di tengah perubahan itu, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus menjadi pemain. Dari Jalur Sutera menuju jalur masa depan.

Dan masa depan itu, suka atau tidak suka, akan sangat dipengaruhi oleh hubungan Indonesia dengan Tiongkok. (*)

Editor : Michael Fredy Yacob

Serba Serbi
Berita Populer
Berita Terbaru