YOGYAKARTA, sanubari.co.id - Mantan anggota Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2020–2023, Sri Harjono, meluncurkan buku terbarunya, Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara.
Dalam buku tersebut, ia menawarkan sejumlah gagasan tentang penciptaan lapangan kerja formal, transformasi pertanian, reindustrialisasi, hingga reformasi politik dan penegakan hukum.
Buku yang diterbitkan Yayasan Pengembangan-Pendidikan dan Telematika Indonesia (YPPYI) itu diluncurkan di UC Hotel Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Peluncuran ditandai dengan penandatanganan poster buku oleh Harjono di hadapan puluhan akademisi, mahasiswa, dan peserta acara.
Dalam orasinya, Harjono mengkritik ketergantungan pemerintah selama bertahun-tahun pada indikator pertumbuhan ekonomi makro. Menurut dia, ukuran tersebut tidak cukup untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut Indonesia menghasilkan sekitar 3 hingga 3,5 juta lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi setiap tahun. Namun, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini, kata dia, hanya mampu menyerap sekitar 1 juta pekerja ke sektor formal.
“Pertumbuhan ekonomi harus kita tinggalkan sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Faktanya, pendekatan ini gagal menciptakan kesejahteraan. Dari tahun 2000 sampai 2026, lapangan kerja formal kita hanya tumbuh 5,8 persen,” ujar Harjono.
Menurut Harjono, sekitar 58 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal. Kondisi itu, kata dia, membuat banyak pekerja menghadapi ketidakpastian pendapatan dan minim jaminan sosial.
Harjono menilai kesejahteraan masyarakat perlu ditopang oleh pekerjaan formal yang memiliki kejelasan kontrak, pendapatan tetap, serta jaminan sosial.
“Setiap tahun ada sekitar 2,5 juta angkatan kerja muda kita, termasuk Generasi Z (Gen Z), yang terpaksa masuk ke sektor informal tanpa kepastian masa depan dan jaminan sosial. Pemerintah tidak boleh menyerahkan penciptaan lapangan kerja ke mekanisme pasar semata,” kata dia.
Ia mengusulkan pemerintah melakukan intervensi agar sedikitnya 70 persen pekerja Indonesia berada di sektor formal pada 2045.
Dua Strategi Menuju 2045
Dalam bukunya, Harjono menawarkan peta jalan pembangunan dengan target peningkatan proporsi pekerja formal hingga 70 persen pada 2045.
Gen Z menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian karena menghadapi tantangan dalam memperoleh pekerjaan layak.
Untuk mencapai target itu, Harjono merumuskan dua strategi utama, yakni transformasi sektor pertanian secara luas dan reindustrialisasi berbasis kedaulatan nasional.
Gagasan tersebut mendapat tanggapan dari Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna.
Ia menilai buku Harjono memotret kondisi Indonesia yang tengah menghadapi polycrisis, yakni krisis yang berlangsung di berbagai sektor secara bersamaan.
Hadna mengingatkan risiko middle income trap apabila Indonesia terus bergantung pada sektor konsumsi dan informal tanpa memperkuat inovasi teknologi dan reindustrialisasi.
Ia juga menyoroti tingginya tingkat pengangguran terbuka pada kelompok usia muda.
Menurut Hadna, persoalan tersebut diperburuk oleh kualitas pendidikan dasar Indonesia yang masih menghadapi tantangan berdasarkan standar global seperti Programme for International Student Assessment (PISA).
“Tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa kaya sebelum menua. Jika lapangan kerja formal tidak tersedia dan kualitas SDM rendah, bonus demografi justru tidak akan membawa berkah, melainkan masalah,” ujar Hadna.
Kritik Sentralisasi Fiskal
Persoalan pembangunan juga dilihat dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Spesialis GEDSI dan Kebijakan Publik, Wasingatu Zakiyah, menilai gagasan Harjono perlu disertai pembenahan hubungan fiskal pusat dan daerah.
Zakiyah mengkritik kecenderungan resentralisasi fiskal yang, menurut dia, mempersempit ruang pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan.
“Kedaulatan kita hari ini hanya ada di atas kertas, praktiknya sangat sentralistik di lapangan," katanya.
"Dana daerah dipangkas di titik terendah dalam 25 tahun terakhir demi membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN) di pusat yang kerap bermasalah, seperti food estate yang meminggirkan petani gurem,” kata Zakiyah, lagi.
Ia juga menyoroti peningkatan beban utang negara. Menurut Zakiyah, kondisi tersebut membuat pembangunan nasional tidak dapat sepenuhnya dilakukan dengan pendekatan dari pusat ke daerah.
“Indonesia tidak akan menyala hanya dengan satu obor besar di Jakarta, melainkan harus diterangi oleh ratusan lilin di daerah dan puluhan ribu lilin di desa-desa,” ujarnya.
Reformasi Politik dan KPK
Selain ekonomi dan fiskal, Harjono memasukkan reformasi politik serta penegakan hukum dalam agenda perubahan yang ditawarkannya.
Ia menyoroti persoalan meritokrasi di pemerintahan yang dinilai terhambat oleh tingginya biaya politik. Salah satu gagasannya adalah membatasi masa jabatan ketua umum partai politik maksimal satu periode.
Dalam bidang pemberantasan korupsi, Harjono mengusulkan agar status kejahatan luar biasa atau extraordinary crime untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dikembalikan.
Ia juga mendorong revitalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tugas yang lebih spesifik, termasuk menangani aparat penegak hukum.
“KPK harus direvitalisasi khusus untuk menangani aparat penegak hukum. Ibarat menyapu, sapunya harus bersih. Kalau aparat penegak hukumnya tidak bersih, keadilan tidak akan pernah tegak,” kata Harjono.
Roadshow ke Sejumlah Kampus
Harjono mengakui gagasan mengenai pembenahan tata kelola birokrasi dalam bukunya masih perlu diperinci. Namun, ia mengatakan perubahan pola pikir masyarakat perlu dibangun lebih dulu sebelum masuk ke tahap teknis.
“Kita harus sama dulu pola pikirnya. Kalau sudah sama, baru kita detailkan. Untuk kelanjutan dari buku ini memang sudah kita rencanakan, tetapi kita harus selesaikan menyebarkan gagasan ini terlebih dahulu,” ujarnya.
Untuk menyebarluaskan gagasan tersebut, Harjono berencana menggelar roadshow ke sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Dalam waktu dekat, ia merencanakan kunjungan ke sejumlah kampus di Surabaya dan Lampung.
Harjono juga menyampaikan pesan khusus kepada Gen Z yang menurutnya menjadi salah satu kelompok paling terdampak oleh terbatasnya lapangan kerja formal.
Ia menilai kekhawatiran anak muda untuk menikah karena belum memiliki pekerjaan tetap merupakan persoalan yang perlu dijawab melalui kebijakan penciptaan lapangan kerja formal.
Harjono mendorong Gen Z tidak bersikap apatis dan berani menyuarakan tuntutan agar pemerintah lebih fokus menciptakan lapangan kerja formal. Pada saat yang sama, ia meminta generasi muda lebih peka terhadap kondisi sosial dan politik di sekitarnya.
“Gen Z itu pribadinya oke, tetapi kurang memahami lingkungan. Belajarlah melakukan mapping (pemetaan). Kalau mau melangkah, harus di-mapping dulu. Ini yang menurut saya masih kurang di Gen Z,” kata Harjono.
Tentang Penulis
Sri Harjono merupakan mantan anggota Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI periode 2020–2023. Saat ini, ia menjabat Ketua Umum Paguyuban Pembaharuan Nusantara.
Fokus perjuangannya mencakup reformasi kedaulatan ekonomi nasional, transformasi pertanian, dan penciptaan lapangan kerja formal bagi generasi muda Indonesia. (*)
Editor : Michael Fredy Yacob