Bermain di hadapan pendukung sendiri, Macan Putih langsung mengambil inisiatif menekan sejak menit awal. Gelandang kreatif Eduardo Barbosa membuka keunggulan Persik pada menit ke-9 melalui sepakan akurat yang sempat melalui tinjauan VAR.

Penampilan cemerlang Barbosa berlanjut pada menit ke-25 ketika ia mencetak gol keduanya lewat tendangan voli keras menyambut bola liar di dalam kotak penalti.

Situasi kian berat bagi tim tamu menjelang turun minum. Penyerang Madura United, Dimitar Mitkov, diusir wasit dengan kartu merah langsung setelah tayangan VAR menunjukkan pelanggaran keras. Keunggulan 2-0 bagi tuan rumah bertahan hingga paruh pertama tuntas.

Memasuki babak kedua, Persik yang unggul jumlah pemain memilih bermain lebih sabar untuk menjaga keunggulan. Meski Madura United mencoba bangkit melalui sejumlah pergantian taktik dan serangan balik, lini belakang tuan rumah tampil solid hingga peluit panjang berbunyi. 

Tambahan tiga angka ini mengantar Persik naik ke peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi tujuh poin, sedangkan Madura United tertahan di posisi kedua dengan sembilan angka.

Seusai laga, pelatih Persik Kediri, Marcos Reina Torres, memuji kedisiplinan dan kerja keras anak asuhnya. Pelatih asal Spanyol itu menyebut kemenangan ini diraih berkat keberhasilan tim mengeksekusi rencana permainan dengan baik.

"Babak pertama sepenuhnya milik kami. Di babak kedua, meskipun unggul jumlah pemain, kami tetap harus berhati-hati karena Madura United tetap berbahaya lewat kecepatan serangan baliknya," ujar Marcos.

Sementara itu, pelatih Madura United, Jose Gomes, secara sportif mengakui kekurangan timnya di awal laga. Ia menyebut skuad asuhannya mengawali pertandingan dengan kurang maksimal sehingga harus membayar mahal dua gol di paruh pertama.

"Kami tidak memulai pertandingan dengan baik dan itu menjadi pukulan berat bagi kami. Evaluasi besar akan segera kami lakukan untuk bangkit pada laga berikutnya," pungkas pelatih asal Portugal tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan, keputusan tersebut diambil karena pemerintahnya menolak kewenangan ICC untuk mengadili warga negara, personel militer, dan pejabat Amerika Serikat. Washington juga menentang penyelidikan ICC terhadap sejumlah sekutu AS, termasuk Israel.

“Presiden Trump tidak akan pernah membiarkan Mahkamah Pidana Internasional mengadili warga Amerika,” kata Rubio dalam pernyataan resmi yang dirilis pada 9 Oktober.

Menurut laporan Reuters dan Associated Press, sanksi terbaru ini menyasar ICC sebagai institusi, bukan hanya pejabat atau hakim secara individual. Langkah tersebut berpotensi membatasi transaksi dengan pengadilan, termasuk akses terhadap layanan keuangan dan teknologi. Perusahaan Amerika Serikat juga diberi waktu enam bulan untuk memutus hubungan bisnis yang tercakup dalam kebijakan tersebut.

ICC yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, selama ini menangani perkara dugaan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pengadilan tersebut dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 dan mulai beroperasi pada 2002.

Amerika Serikat bukan negara pihak dalam Statuta Roma. Washington selama bertahun-tahun menolak kemungkinan ICC menjalankan yurisdiksi terhadap warga negaranya tanpa persetujuan pemerintah AS.

Namun, ICC menilai kebijakan terbaru tersebut mengancam independensi peradilan internasional. Dalam pernyataan resminya, pengadilan itu menyebut sanksi AS sebagai “serangan terhadap supremasi hukum dan fondasi tatanan hukum internasional”.

ICC juga meminta 125 negara pihak Statuta Roma mengambil langkah untuk memastikan pengadilan tetap dapat menjalankan tugasnya. Lembaga tersebut menegaskan bahwa tekanan politik tidak boleh menghalangi proses hukum terhadap dugaan kejahatan internasional.

“Pengadilan tidak dapat berdiri sendiri. Masa depannya juga berada di tangan negara-negara yang membentuknya,” demikian pernyataan resmi ICC.

Keputusan Washington segera menuai kritik dari sejumlah sekutu. Menteri luar negeri Kanada, Denmark, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Belanda, dan Inggris dalam pernyataan bersama menegaskan dukungan terhadap independensi dan integritas ICC.

Mereka memperingatkan bahwa sanksi tersebut dapat berdampak signifikan terhadap operasional pengadilan, staf, dan keluarga mereka.

Perkembangan ini menambah ketegangan hubungan AS dengan sejumlah negara Eropa. Belanda bahkan tengah mempertimbangkan penggunaan mekanisme hukum Uni Eropa untuk membatasi dampak sanksi Amerika.

Ke depan, kemampuan ICC mempertahankan layanan keuangan, teknologi, dan dukungan internasional akan menjadi faktor penting. Perselisihan ini juga menguji komitmen negara-negara terhadap penegakan hukum internasional ketika kepentingan politik dan keamanan saling berbenturan.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas membenarkan penahanan tersebut. Menurut dia, pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan anggota TNI itu dalam aktivitas perjudian daring yang ditemukan di rumah dinas tersebut.

“Rumah dinas itu yang ditempati oleh yang bersangkutan dan sudah ditahan dalam rangka pemeriksaan di Pomdam Jaya,” kata Muhammad Nas.

Perwira tersebut diketahui bertugas sebagai Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap (Kasi Intel Gartap) I/Jakarta. Kasus ini menjadi perhatian karena lokasi yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal merupakan rumah dinas di lingkungan TNI AD.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut peristiwa tersebut sebagai hal yang memalukan bagi institusinya. Ia menegaskan TNI AD tidak akan melindungi personel yang terbukti terlibat.

“Ini justru hal yang sangat memalukan buat kami,” ujar Maruli saat ditemui di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat.

Maruli juga menjelaskan bahwa perwira tersebut diduga menyewakan rumah dinas kepada pihak yang mengoperasikan judi online. Meski demikian, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyidikan.

Pengungkapan kasus ini bermula pada Minggu, 4 Oktober 2026. Warga yang tinggal di sekitar KPAD Cijantung mencurigai aktivitas di salah satu rumah di kompleks tersebut. Kecurigaan itu kemudian berujung pada pemeriksaan lokasi dan pelaporan kepada aparat.
Personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan mendatangi rumah tersebut.

Dalam pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah komputer yang diduga digunakan untuk menjalankan operasional judi online.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Donny Pramono mengatakan aparat mengamankan 11 warga sipil, terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan. Mereka dibawa ke Detasemen Polisi Militer untuk menjalani pemeriksaan.

Petugas turut menyita 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan kartu tanda penduduk sebagai barang bukti.

“TNI AD juga tidak akan membiarkan fasilitas yang berada dalam lingkungannya digunakan untuk kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat,” kata Donny dalam keterangan resminya.

TNI AD menyatakan penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap peran masing-masing pihak, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pengoperasian judi online tersebut.

Penahanan perwira TNI itu belum berarti seluruh dugaan terhadapnya telah terbukti. Hasil pemeriksaan dan proses hukum selanjutnya akan menentukan tanggung jawab para pihak yang terlibat.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemberantasan judi online memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, termasuk di lingkungan institusi negara.

Fasilitas tersebut diresmikan pada Kamis, 8 Oktober 2026. Radar ini memiliki jangkauan pemantauan hingga 150 kilometer dan melengkapi perangkat serupa yang telah dipasang di Lamteungoh, Aceh Besar. Kehadiran dua fasilitas tersebut diharapkan meningkatkan kualitas pemantauan perairan di pantai utara Aceh.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, teknologi ini memungkinkan pemantauan arus permukaan laut secara berkelanjutan, sekaligus mengamati tinggi gelombang dan arah angin.

“BMKG memasang HF Radar Array di Ujong Batee untuk memperkuat pemantauan dinamika laut hingga jangkauan 150 kilometer. Teknologi ini mampu menyediakan informasi arus permukaan laut secara berkelanjutan dan mendukung pemantauan perubahan kondisi laut, termasuk sebagai salah satu sumber data pendukung dalam sistem deteksi dini tsunami,” ujar Faisal.

Menurut BMKG, data yang dihasilkan radar tidak hanya berguna untuk mitigasi bencana, tetapi juga mendukung keselamatan pelayaran dan aktivitas nelayan. Informasi mengenai arus dan gelombang dapat membantu masyarakat pesisir merencanakan kegiatan melaut dengan lebih aman.

Meski demikian, radar ini bukan satu-satunya perangkat untuk mendeteksi tsunami. Sistem tersebut melengkapi instrumen lain, termasuk tsunami gauge yang memantau perubahan muka air laut. Informasi dari berbagai instrumen diperlukan untuk membantu petugas menganalisis kondisi laut dan mengambil langkah yang tepat.

Pengoperasian radar di Aceh juga memiliki arti penting mengingat wilayah tersebut pernah mengalami tsunami dahsyat pada 26 Desember 2004. Bencana itu menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar dan menjadi pengingat pentingnya penguatan sistem peringatan dini serta kesiapsiagaan masyarakat pesisir.

Sistem radar Ujong Batee terhubung dengan pusat pengolahan data BMKG di Jakarta. Operasionalnya didukung pusat data cadangan di Bali untuk menjaga kesinambungan pengelolaan informasi apabila terjadi gangguan.

Pembangunan fasilitas ini merupakan bagian dari program Marine Meteorology System tahap kedua, melalui kerja sama Indonesia dan Prancis. Jaringan tersebut menjadi bagian dari pengembangan observasi laut untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana.

Wakil Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Fabrice Fize, menyebut kerja sama tersebut sebagai upaya bersama dalam memperkuat mitigasi bencana dan ketahanan iklim.

“Melalui proyek yang menjadi kepentingan bersama ini dan memberikan manfaat bagi masyarakat Provinsi Aceh, Prancis dan Indonesia bekerja sama dalam upaya pencegahan bencana alam dan penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim,” kata Fabrice.

BMKG juga mengingatkan bahwa teknologi perlu diikuti kesiapsiagaan masyarakat dan dukungan pemerintah daerah. Informasi peringatan dini harus dipahami dan ditindaklanjuti melalui prosedur evakuasi yang jelas agar dapat membantu mengurangi risiko korban jiwa ketika bencana terjadi.

KH Muhammad Isma'il Ghofur, melalui surat pernyataan tertanggal 8 Oktober 2026, menegaskan bahwa dirinya tidak menghadiri kegiatan Halaqoh Kebangsaan dan Silaturrahmi Alumni IKAPETE. Baik melalui rombongan penerbangan Lion Air nomor IU 691 maupun dengan keberangkatan secara mandiri.

Ia menyampaikan klarifikasi tersebut untuk meluruskan informasi yang beredar di sejumlah media yang mencantumkan namanya seolah-olah mengikuti kegiatan tersebut.

Sementara itu, H. Nazril Hijar, melalui surat pernyataan tertanggal 9 Oktober 2026, menegaskan bahwa dirinya tidak menghadiri kegiatan di Gedung MPR RI maupun pertemuan di Hotel Royal Kuningan pada tanggal yang sama.

Nazril menjelaskan bahwa pada 8 Agustus 2026 dirinya berada di Kabupaten Kayong Utara untuk mengikuti penutupan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-34 Provinsi Kalimantan Barat.

Ia juga menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan Muktamar NU berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 sesuai jadwal panitia di arena Muktamar.

Di luar kegiatan tersebut, ia menyatakan tidak mengikuti kegiatan lain maupun menghadiri pertemuan di hotel mana pun.

Demi Marwah NU, Kami Tak Hadir

Ketidakhadiran para kiai tersebut menjadi perhatian di tengah dinamika Muktamar Nahdlatul Ulama. Sikap menjaga kehormatan organisasi dinilai penting agar proses pengambilan keputusan di lingkungan NU tetap menjunjung tinggi musyawarah, transparansi, dan mekanisme organisasi.

“Demi marwah NU, kami tidak ingin terlibat dalam agenda yang dapat menimbulkan polemik dan mempertanyakan integritas proses Muktamar. NU adalah amanah besar yang harus dijaga kehormatan dan martabatnya,” ucapnya.

Bagi para kiai, menjaga marwah NU bukan semata-mata persoalan hadir atau tidak hadir dalam sebuah pertemuan, melainkan juga memastikan bahwa setiap proses organisasi berjalan dengan bermartabat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada warga Nahdliyin.

Klarifikasi tertulis ini diharapkan meluruskan informasi yang beredar sekaligus mencegah kesimpangsiuran mengenai kehadiran kedua tokoh dalam kegiatan pada 8 Agustus 2026.

Setiap dugaan terkait tujuan dan agenda pertemuan tetap perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait agar publik memperoleh informasi yang utuh dan berimbang. (*)

Program yang diresmikan pada 8 Oktober 2026 tersebut mengusung pendekatan pemberdayaan berbasis keterampilan. Peserta tidak hanya mengikuti pelatihan, tetapi juga menjalani pemagangan di barbershop profesional sebelum memperoleh kesempatan kerja di Lamong Cukur.

Inisiatif ini menjadi salah satu upaya TTL menghubungkan program sosial perusahaan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Pelatihan yang disertai pengalaman kerja diharapkan memberi bekal bagi peserta untuk memperoleh penghasilan maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong, David Pandapotan Sirait, mengatakan keberhasilan program pemberdayaan perlu diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana keterampilan yang diberikan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berkarya, bekerja, maupun berwirausaha secara mandiri. Kami ingin program TJSL tidak berhenti pada pelatihan, tetapi benar-benar mampu menciptakan peluang ekonomi,” ujar David.

Rangkaian Lamong Cukur diawali dengan pelatihan pada 10–12 Agustus 2026. Peserta mempelajari teknik mencukur rambut, mulai dari keterampilan dasar hingga standar pelayanan barbershop.

Pembelajaran kemudian berlanjut melalui program magang sepanjang September 2026 di barbershop profesional. Dalam tahap ini, peserta mendapat pengalaman langsung untuk mengasah keterampilan teknis, melayani pelanggan, serta membangun kedisiplinan dan kesiapan memasuki dunia kerja.

Dari rangkaian pelatihan tersebut, peserta yang berasal dari masyarakat Ring 1 berhasil terserap sebagai barber di Lamong Cukur. Capaian ini memperlihatkan upaya TTL menjadikan pelatihan sebagai pintu masuk menuju kesempatan kerja, bukan sekadar kegiatan peningkatan keterampilan.

Selain membuka peluang memperoleh penghasilan, keterampilan barbershop juga dapat menjadi modal bagi peserta yang ingin merintis usaha sendiri pada masa mendatang.

Program ini sejalan dengan semangat Danantara dalam mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui peningkatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat.

Lamong Cukur tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta program, tetapi juga menghadirkan layanan bagi pengguna jasa dan pengemudi truk yang beraktivitas di Terminal Teluk Lamong.

Mereka dapat memanfaatkan layanan cukur rambut ketika menunggu proses pelayanan terminal atau beristirahat. Dengan demikian, program pemberdayaan masyarakat ini sekaligus memberikan nilai tambah bagi aktivitas di lingkungan terminal.

David menyampaikan, TTL akan terus memetakan potensi dan kebutuhan masyarakat sekitar sebagai dasar pengembangan program TJSL berikutnya. Lamong Cukur berpeluang diperluas ke lokasi lain apabila pelaksanaannya berjalan baik dan kebutuhan layanan mendukung pengembangan tersebut.

“Ke depan, kami akan terus memetakan potensi dan kebutuhan masyarakat sekitar. Jika program ini berkembang dengan baik dan kebutuhannya memang ada, Lamong Cukur dapat dikembangkan ke lokasi berikutnya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat,” kata David.

Camat Asemrowo, Zul Chaidir, mengapresiasi kontribusi TTL dalam mendukung masyarakat melalui penciptaan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, dan berbagai program pemberdayaan.

Ia berharap kerja sama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar manfaat program sosial dapat dirasakan secara berkelanjutan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada PT Terminal Teluk Lamong yang selama ini telah memberikan berbagai kontribusi kepada masyarakat, baik melalui penciptaan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, maupun program-program pemberdayaan lainnya. Kami berharap sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat ini dapat terus berkelanjutan,” ujar Zul.

Melalui Lamong Cukur, TTL berupaya memperkuat peran TJSL sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang menghubungkan peningkatan keterampilan dengan peluang kerja. Keberlanjutan program diharapkan dapat memperluas manfaat bagi masyarakat sekitar sekaligus mendukung kebutuhan layanan di kawasan Terminal Teluk Lamong.

Sejak pertandingan dimulai, kedua tim langsung saling serang dengan intensitas tinggi. Port FC yang bermain di depan suporternya sendiri jelas mengincar kemenangan, sementara Persib ingin membuktikan kualitasnya sebagai juara Indonesia di kancah ASEAN.

Gol yang ditunggu-tunggu baru terjadi di babak kedua. Penalti yang diambil Jude Soonsup-Bell mengoyak gawang Persib yang dikawal Teja Pakualam pada menit ke-66. Pelatih Persib, Igor Tolic, merespons dengan memasukkan Balsa Sekulic, Dedi Kusnandar, Thom Haye, dan Mariano Peralta. Arah permainan pun berbalik.

Pada menit ke-87, Mariano Peralta mencetak gol untuk menyamakan skor menjadi 1-1. Para pemain Port FC langsung meningkatkan tempo untuk mencetak gol tambahan.

Ternyata justru Persib yang berhasil memanfaatkan peluang. Gol dari Berguinho (92) dan Luka Menalo (96) memastikan Persib memenangi pertandingan dengan skor 1-3.

Seusai pertandingan, Tolic memuji penampilan para pemainnya. Ia mengakui sempat kesulitan pada babak pertama. Namun situasi berubah pada babak kedua. Secara khusus ia memuji para pemain yang tetap tenang meski sempat tertinggal lebih dulu. 

"Mereka (pemain Persib) melakukan pekerjaan yang luar biasa. Babak pertama adalah satu jenis permainan, dan babak kedua berbeda setelah kami mengubah beberapa hal," katanya.

Ketika mereka (pemain Port FC) kelelahan dan kami punya pemain serangan balik yang luar biasa, kami hanya menempatkan mereka di posisi yang tepat dan ruang menjadi terbuka. Saya pikir kami layak menang hari ini," tambahnya.

Hasil ini membawa Persib ke peringkat kedua klasemen sementara Grup B. Selanjutnya, Persib akan menjamu Shan United di Stadion GBLA pada 19 November 2026 mendatang.

MoU ditandatangani oleh Rektor UMHT, Dr. Ningky Sasanti Munir, MBA., MA., dan Ketua Pentahelix Center Indonesia, Alip Purnomo, pada Senin (7/10/2026). Kerja sama yang berlaku selama tiga tahun tersebut mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, magang, seminar, kuliah pakar, serta publikasi ilmiah bersama.

Rektor UMHT, Dr. Ningky Sasanti Munir, yang akrab disapa Nungki, mengatakan hubungan kedua lembaga sebenarnya telah terjalin cukup lama melalui berbagai kegiatan bersama.

“Saking sudah dekatnya, ibarat sudah lama pacaran. Khawatir kita yang pacaran, orang lain yang nikahan,” ujar Nungki.

Sementara itu, Alip Purnomo mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya Pentahelix Center mendorong perguruan tinggi kembali ke pangkuan rakyat. Menurutnya, kampus harus lebih dekat dengan realitas sosial dan menjadikan persoalan masyarakat sebagai bagian dari proses pembelajaran.

“Pentahelix Center mendorong kampus untuk kembali ke pangkuan rakyat. Pembelajaran harus sesuai dengan realitas lapangan dan punya tanggung jawab sosial terhadap apa yang saat ini menjadi penderitaan rakyat,” ujar Alip.

Dalam konteks tersebut, SPEKTRA menjadi salah satu ruang konkret kolaborasi UMHT dan Pentahelix Center. UMHT menyatakan kesiapan mendukung program tersebut, bahkan menawarkan pengembangan program magister (S2) dengan kurikulum khusus bagi para penggerak koperasi.

SPEKTRA merupakan salah satu agenda Pentahelix Center dalam Festival Gunung Manglayang 2026 di Sumedang. Festival ini dirancang sebagai ruang perjumpaan berbagai unsur masyarakat yang mempertemukan ekonomi rakyat, kebudayaan, pengetahuan, dan kehidupan petani.

Selain SPEKTRA, Festival Gunung Manglayang 2026 akan menghadirkan Temu Penyair Tingkat ASEAN, SIKOMAT Cupping Session, pemutaran film Seribu Bayang Purnama, serta dialog bersama petani.

Menurut Alip, rangkaian kegiatan tersebut tidak dirancang sekadar sebagai festival, tetapi sebagai ruang perjumpaan dan pertukaran pengetahuan antara berbagai kelompok masyarakat.

Pentahelix Center juga berperan menghubungkan UMHT dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, badan usaha, media, hingga komunitas. Salah satunya melalui penjajakan kerja sama antara UMHT dan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang rencananya segera diformalkan.

“Yang kita bangun bukan sekadar kerja sama antar-institusi, tetapi jembatan antara pengetahuan kampus, kebutuhan pemerintah, dan realitas rakyat,” kata Alip.

Melalui MoU tersebut, UMHT dan Pentahelix Center berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat gerakan koperasi sekaligus menjadikan Tridarma Perguruan Tinggi lebih dekat dengan persoalan nyata masyarakat.

Ini karena Nusron yang seharusnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh KPK pada Rabu (7/10/2026) hari ini batal hadir alias mangkir. KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron.

"Menyikapi hal yang demikian, kami berharap ada kooperatif yang baik kepada Bapak Nusron Wahid. Ini agar masyarakat Nahdliyin terjaga marwahnya. Sudah ada bukti nyata dari pengurus PCNU Sekadau dan PWNU dari Kalimantan Barat yang disebut menerima uang muka sebesar Rp40 juta untuk setiap perwakilan saat Muktamar ke-35 NU, dan sudah dilaporkan ke KPK. Mereka tergerak untuk menjaga integritas pengurus NU," katanya.

​"Jadi, kepada Bapak Nusron Wahid ya, itu kami harap untuk bisa kooperatif dan memenuhi panggilan KPK. Ini agar bisa menjelaskan bagaimana detail dan kronologisnya. ​Dan kalau tidak datang sampai tiga kali, bisa dijemput paksa oleh KPK. Alangkah lebih baiknya Bapak Nusron Wahid kooperatif," tukasnya.

​Untuk diketahui, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak menghadiri panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon di Bogor. KPK mengatakan pemeriksaan Nusron akan dijadwalkan ulang.

"Yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN," kata jubir KPK Budi Prasetyo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).

Budi menyebut keterangan Nusron dibutuhkan penyidik. Dia mengatakan keterangan Nusron bakal semakin membuat terang perkara.

"Karena memang keterangan-keterangan dari Saudara NW ini dibutuhkan oleh penyidik guna menerangkan bagaimana konstruksi utuh dari perkara ini, sehingga penyidik nanti bisa melakukan telaah dan analisis lebih lanjut, apakah kemudian masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan selain pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," ungkapnya.

Budi menyebut penyidik KPK melakukan penelusuran uang serta alur perintah terkait kasus dugaan suap yang terjadi. Selain itu, katanya, penyidik juga mendalami soal uang sitaan yang bukan dari suap pengurusan HGB.

"Penyidik juga butuh melakukan penelusuran aliran uang dan juga alur perintah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Kementerian ATR/BPN," tutur Budi.

"Karena diduga uang-uang yang diamankan pada saat peristiwa tangkap tangan tersebut tidak hanya soal pelayanan pertanahan, tapi juga ada penerimaan lain yang diduga merupakan setoran internal di lingkup Kementerian ATR/BPN," imbuhnya.

Budi meminta Nusron kooperatif. Namun dia belum menjelaskan kapan Nusron akan dipanggil ulang.

‎Sekadar diketahui, KPK menetapkan empat orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

‎‎Mereka adalah, eks Bupati Kebumen Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz (FEZ) alias Fahd A Rafiq, Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF). ‎Mereka ditetapkan tersangka bersama empat orang lainnya, yakni Lampri (LMP) selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;

Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon; dan Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta. (Red)

Langkah strategis ini diambil bukan tanpa dasar yang matang, melainkan untuk mengendalikan keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar global.

Menurut Bahlil, instrumen RKAB merupakan satu-satunya perangkat kebijakan yang dimiliki negara untuk mengontrol volume produksi komoditas pertambangan, seperti batu bara dan mineral.

Tujuannya mencegah terjadinya kelebihan pasokan (oversupply) yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan dan mempermainkan harga di pasaran internasional.

"Satu-satunya instrumen yang negara bisa pakai apa? RKAB. Saya jaga supply and demand. Jadi kalau permintaannya katakanlah cuma 300, ya kita kasih saja 300. Ngapain kasih 400, nanti mereka mainkan harga," ujar Bahlil kepada awak media di acara Investor Daily Summit pada 7 Oktober 2026.

Ia tak memungkiri bahwa kebijakan pengetatan dan pemangkasan kuota ini sempat memicu perdebatan serta menuai protes, baik dari kalangan politisi maupun pelaku usaha tambang. Kendati demikian, pemerintah memilih untuk tetap konsisten. 

Terlebih setelah berkaca pada pengalaman pahit beberapa tahun sebelumnya, di mana harga komoditas nasional sempat merosot tajam akibat lemahnya kendali terhadap volume produksi domestik.

Sebagai salah satu pemain kunci penyuplai batu bara di dunia, Indonesia memegang pengaruh yang cukup kuat terhadap pergerakan harga komoditas global. 

Apabila produksi di dinaikkan secara masif tanpa melihat kapasitas serapan pasar, kerugian besar akan menimpa sektor pertambangan dalam negeri akibat jatuhnya nilai jual.

Di samping pertimbangan ekonomi jangka pendek, Bahlil juga menyoroti aspek keberlanjutan jangka panjang. Mengingat komoditas seperti batu bara dan nikel tidak dapat diperbarui (non-renewable), eksploitasi berlebihan dikhawatirkan akan menguras cadangan nasional.

Dengan adanya pembatasan, pemerintah berharap kekayaan alam Indonesia dapat dikelola secara lebih bijak dan bertanggung jawab demi kelangsungan generasi mendatang.

Melalui kebijakan penataan RKAB yang ketat ini, pemerintah optimistis sektor pertambangan nasional mampu mengejar angka produksi fisik yang tinggi, sekaligus menciptakan tata kelola industri yang lebih sehat, bernilai tambah, dan berdaya saing global.