Untuk itulah, Ikatan Wanita Pelukis Indonesia (IWPI) Jawa Timur yang diketuai Nunung Harso, perlu mendatangkan pakarnya untuk dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi para anggota agar dapat belajar melukis bersama pelukis senior ternama dari Sidoarjo, Bangun Asmoro. 

Agenda itu menjadi bagian dari agenda Bakti Sosial dan Workshop Melukis yang digelar di rumah Ketua Pelaksana Acara Anny Djon di Sidoarjo pada Sabtu, 22 Agustus 2026 untuk merayakan Hari Anak Nasional 23 Juli dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus.

Menyaksikan bagaimana Bangun praktik melukis secara langsung, para peserta tahu bahwa melukis dengan palet bukan sekadar menumpuk cat setebal mungkin. Melainkan ada permainan intensitas cahaya, bayangan di celah tumpukan cat, serta ketajaman garis tepi.

Jika diterapkan -menurut Bangun- maka hal itu memberi karakter segar dan hidup pada kelopak bunga yang mekar. Meski terdengar mudah, tapi tip sederhana itu sulit dilakukan. Surati, peserta yang jauh-jauh datang dari Tuban, merasakan sulitnya memainkan pisau palet.

Demikian pula yang dirasakan Setyorini, Esti S Ardian, Irdina Larasati, Sri Muhartini, Nuniek Silalahi, Iva Kartika, Widijawati Wilopo, dan Fifin Widyaprasti. Mereka menyimak penjelasan Bangun bahwa teknik pisau palet menuntut keberanian sekaligus kontrol tangan yang presisi, karena kesalahan memoles cat tebal tidak mudah disembunyikan. 

”Berbeda dari kuas yang mengalir mengikuti tekstur helai, pisau palet memaksa kita -pelukis- untuk memperlakukan cat seperti adonan impasto—menumpuk warna secara langsung di atas kanvas tanpa banyak pencampuran sekunder. Mencampurnya ya langsung di kanvas,” terang Bangun.

Tantangan terbesar menggambar bunga dengan teknik palet terletak pada kontradiksi karakteristik objek dan alat. Bunga adalah objek yang lembut, bertekstur tipis, lekukan kelopaknya halus, dan gradasi warnanya samar. Sementara pisau palet itu kaku, tegas, bernuansa geometris, dan meninggalkan batas cat yang tajam.

Karena itu pelukis harus pintar memanfaatkan sudut besi palet untuk membentuk lengkungan halus kelopak, sembari menjaga tebal-tipisnya cat agar bentuk tidak berubah menjadi bongkahan cat yang membingungkan. “Tapi, justru di situlah tantangannya. Makanya jangan sepelekan menggambar bunga,” ujar Bangun.

Objek yang sepertinya gampang itu perlu ketepatan teknik. Bersama Bangun, para peserta jadi lebih menghargai bunga sebagai objek yang menantang. “Kami ingin bisa melukis bunga dengan teknik palet yang jarang digunakan. Semoga setelah ini kami bisa menggambar bunga sebagus Pak Bangun,” kata Anny. 

Menurut Anny, lukisan bunga karya Bangun menarik perhatian para anggota IWPI Jatim yang rata-rata menyukai melukis objek indah tersebut. Tapi sayang, selama ini bunga terkesan disepelekan sebagai objek biasa. “Dikira melukisnya mudah padahal tidak demikian. Makanya kami ingin menambah pengetahuan langsung dari ahlinya,” katanya.

Selama workshop, rata-rata menemui kesulitan yang berbeda. Biasanya tentang volume dan dimensi kelopak yang menentukan. Salah menempatkan tekanan pada pisau palet bisa membuat kelopak bunga terlihat berat dan kaku seperti batu, hilang kesan mekar dan keanggunannya.

Kesulitan lainnya adalah tentang pengelolaan warna primer dan impasto. Pencampuran warna langsung di kanvas sering kali berisiko menghasilkan warna yang keruh jika cat bergeser terlalu sering saat menggoreskan pisau. Itu seperti yang dirasakan Setyorini yang berkali-kali gagal mendapatkan warna yang dimaksud.

Kesulitan berikutnya adalah detail organik pada bunga. Seperti membentuk lekukan putik, tangkai, atau pucuk daun yang tipis membutuhkan goresan pisau palet satu kali jadi. ”Kata Pak Bangun, harus yakin menggoresnya. Jangan ada ruang untuk ragu-ragu karena sekali tarikan pisau sangat menentukan hasilnya,” ujar Irdina.

Workshop dilakukan setelah 15 anak-anak panti asuhan binaan Yayasan Baitul Farah Sidorajo ikut pelatihan melukis tote bag. Selain mengajak anak-anak berkarya, IWPI Jatim menyerahkan bantuan kepada yayasan yang diterima Yuliani. Tak lupa bingkisan kepada anak-anak berupa makanan, snack, uang saku, dan sepatu.

Atas lancarnya acara, Wakil Ketua IWPI Jatim Widijawati Wilopo mewakili ketua, menyampaikan salut atas antusiasme peserta meningkatkan kemampuan melukis terutama dengan teknik palet bersama pakarnya. “Biar bunga yang kita lukis nanti akan makin mengandung makna seperti lukisan Pak Bangun,” katanya.

Pembinaan skill anggota IWAPI Jatim sangat diperhatikan. Salah satunya lewat program Seksi Pendidikan yang dikoordinatori Maria Nofita baik untuk internal dan eksternal. “Apa yang dilatihkan kali ini semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan. Sebab anggota kami tak hanya berkarya tapi membuat sesuatu untuk dijual, baik berupa lukisan kanvas, tas, baju, maupun kerudung," tandas Wiidijawati. (*)

Polisi sudah memanggil pelapor untuk dimintai keterangan. Dalam kasus ini, tidak hanya pencemaran nama baik yang dialami oleh korban. Tetapi, dugaan tindak pemerasan dan ancaman yang diberikan kepada Adi Sukardi. 

Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bontang, AKP Putu Ari Sanjaya Putra mengatakan, saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Tim penyidik juga sudah memanggil pelapor untuk memberi keterangan.

Selain pelapor, diungkapkannya, ada beberapa saksi lainnya yang sudah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait kasus tersebut. “Kami sudah mengirimkan surat pemanggilan terhadap semua saksi,” katanya, Minggu, 23 Agustus 2026.

Menurutnya, hasil dari pemeriksaan saksi nanti, akan diinformasikan kepada penasihat hukum korban. Namun, ia memastikan bahwa kasus tersebut tetap berjalan. Hanya saja, tim penyidik membutuhkan waktu buat bekerja untuk mengungkap pelaku di balik sosmed itu.

Sementara itu, Eko Yulianto, penasihat hukum Adi Sukardi mengakui, surat pemanggilan terhadap kliennya sudah diterima. Seharusnya, pelapor dijadwalkan untuk memberikan keterangan pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Sayangnya, kliennya ketika itu berhalangan hadir. Sehingga, dilakukan penjadwalan kembali. “Rencananya dijadwalkan, Senin, 24 Agustus nanti. Semoga tidak ada halangan lagi. Sehingga, klien kami bisa datang untuk memberikan keterangan,” terangnya.

Dirinya pun bersyukur polisi bergerak cepat dalam penanganan kasus yang menimpa kliennya itu. Karena menurutnya, tindakan yang dilakukan dua sosial media tersebut sudah sangat meresahkan. Serta membuat kegaduhan di tengah masyarakat.

“Informasi yang diberikan ini tidak sepenuhnya benar. Bahkan, tidak memahami etika dalam memberikan informasi. Jadi, kami ingin kasus ini diusut tuntas. Sehingga, tidak ada lagi orang yang menjadi korban seperti kliennya,” tegasnya.

Belakangan, setelah kasus ini ramai dan dilaporkan ke Polisi, satu akun yang dilaporkan itu mendadak hilang. Yakni Lambe Bontang. Sementara, akun Bontang Hitam masih tetap aktif hingga saat ini.

“Berarti Lambe Bontang paham kalau salah. Jadi melarikan diri. Namun, menghilangnya akun Lambe Bontang, lantas tidak menyurutkan kami untuk mengungkap kasus ini. Kami akan tetap maju sampai dalang di balik kedua akun itu terbongkar,” katanya lagi.

Sebelumnya diberitakan, kasus ini bermula saat akun Lambe Bontang dan Bontang Hitam di Instagram mempublikasi terkait dugaan PT PSE tidak memberikan gaji kepada karyawannya. Postingan itu lantas menarik perhatian warganet.

Beberapa saat kemudian, nomor tidak dikenal menghubungi Adi Sukardi. Orang yang menghubungi Adi mengaku mengenal admin dari kedua sosmed tersebut. Terduga pelaku itu bilang bisa membantu untuk komunikasi agar postingan tersebut di-takedown.

Hanya saja, agar semua itu bisa diwujudkan, Adi harus memberikan sejumlah uang kepada orang tersebut. Orang itu meminta uang Rp 8 juta. Jika uang itu tidak diberikan, orang itu memberikan ancaman akan memposting identitas Adi.

Betul saja, karena Adi tidak kunjung mengirimkan uang sesuai permintaan orang yang menghubunginya itu, identitas pribadi Adi diposting. Lengkap dengan identitas anak, istri, orang tua serta mertua Adi. (*)

Kegiatan ini tidak hanya menjadi panggung perayaan kemerdekaan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai wadah menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim, Agung Mulyono mengatakan, agenda ini menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan warga. Serta mengenang jasa para pejuang bangsa.

“Ini momentum bagus untuk bersyukur dan mengenang para pejuang serta pendiri bangsa. Yang tak kalah penting, kegiatan ini menjadi gerakan kebersamaan masyarakat dalam merayakan kemerdekaan,” kata Agung, Minggu, 23 Agustus 2026.

Pria yang menjabat sebagai ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim itu menjelaskan, lomba rakyat ini digelar secara serentak dari tingkat pusat hingga daerah. Sebagai wadah bagi para kader untuk membaur dan mendekatkan diri dengan warga. 

Di sela-sela perlombaan yang diikuti sekitar 300 pendaftar di lokasi kegiatan, masyarakat yang hadir diberikan ruang untuk menyampaikan masukan dan keluhan secara langsung kepada para anggota legislatif dari Partai Demokrat.

“Selain mengikuti lomba dan menikmati suasana kebersamaan, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi. Ini momentum tepat untuk mendengar langsung apa yang mereka harapkan,” ujarnya.

Senada dengan Agung, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Jatim, Rasiyo, menilai kehadiran kader di tengah perayaan masyarakat dapat membuka jalur komunikasi publik yang lebih alami dan efektif.

"Ketika lomba menghadirkan masyarakat dan kami ada di tengah mereka, otomatis terjadi interaksi. Masyarakat bisa mengenal lebih dekat para kader dan Partai Demokrat," tutur Rasiyo.

Ia menegaskan bahwa penyerapan aspirasi warga tidak hanya berhenti di momen perlombaan, melainkan akan terus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai agenda partai lainnya. (*)

Selain Akhmad Sodiq, KPK juga menetapkan enam orang lain sebagai tersangka. Mereka adalah Prof. Norman Arie Prayogo (Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unsoed), Eko Sumanto (Kepala Bagian Akademik Unsoed), Mulyono / MYN (Swasta/Keponakan Rektor Sodiq), Dian Mulia Wardhana (Swasta/Perantara), serta Adhi Wiharto (Swasta/Perantara).

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyampaikan bahwa penyidik telah mengidentifikasi puluhan kuota mahasiswa yang dikomersialkan oleh para tersangka.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan enam orang tersangka. Dari total kuota jalur mandiri, KPK untuk sementara menemukan sebanyak 73 kuota dialokasikan para tersangka untuk praktik dugaan korupsi dengan meminta sejumlah uang," tegas Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) menyayangkan terjadinya korupsi di lingkungan kampus dan menegaskan tidak ada toleransi bagi pelanggaran hukum, serta mendukung penuh proses hukum yang sedang dijalankan KPK.

Praktik jual beli kursi ini tidak hanya terjadi di Fakultas Kedokteran (FK), tetapi juga di Fakultas Hukum (FH) dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK). Temuan di lapangan menyatakan orangtua calon mahasiswa diminta menyerahkan uang hingga Rp500 juta–Rp650 juta per calon mahasiswa agar diloloskan seleksi mandiri. Sebagian uang gratifikasi yang terkumpul diduga digunakan oleh Rektor Unsoed untuk membeli tiga bidang tanah yang diatasnamakan keponakannya.

Di Kabupaten Nabire, terdeteksi lebih dari 500 titik panas dengan konsentrasi terbanyak berada di wilayah perbukitan serta kawasan vegetasi kering. Sementara di Kota Sorong, setidaknya terjadi 21 kejadian karhutla yang menghanguskan lebih dari 44,5 hektare lahan vegetasi dan semak belukar.

Penyebab utama meluasnya karhutla dipicu oleh fenomena cuaca kering ekstrem yang disertai angin kencang. Namun, faktor aktivitas manusia menjadi pemicu dominan di lapangan. Praktik pembakaran lahan untuk pembukaan lahan pertanian, pembakaran sampah yang ditinggalkan tanpa pengawasan, serta potensi kesengajaan oknum tertentu mempercepat penyebaran lidah api di atas vegetasi yang mengering.

Guna menanggulangi krisis ini, BPBD bersama Satuan TNI, Polri, Denzipur, Manggala Agni, serta relawan masyarakat melakukan pemadaman. Selain menyemprotkan air menggunakan armada tangki pemadam, petugas di lapangan memfokuskan strategi pada pembuatan sekat bakar (firebreak) untuk memutus jalur api agar tidak mendekati kawasan pemukiman warga. Meski begitu, upaya pemadaman kerap terkendala medan perbukitan yang terjal dan minimnya pasokan air di lokasi kejadian.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga telah menggelar rapat koordinasi darurat lintas sektor bersama BMKG, Dinas Kehutanan, dan Kepolisian guna mematangkan langkah penanganan. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Papua Tengah, Silwanus Soemoele, menegaskan percepatan tanggap darurat menjadi fokus utama saat ini.

"Rapat ini untuk memastikan langkah-langkah cepat apa yang akan kita lakukan. Tim sudah mengidentifikasi masalah-masalah yang kita hadapi dan sudah ada langkah-langkah solutif yang akan dilakukan. Mengingat prediksi puncak kemarau berlangsung hingga September, seluruh potensi armada dan personel dikerahkan secara optimal," jelas Silwanus.

Selain operasi pemadaman, BPBD mengimbau masyarakat untuk menghentikan total aktivitas pembakaran lahan serta segera melaporkan kemunculan titik asap sekecil apa pun guna mencegah dampak bencana ekologis yang lebih parah.

Selain itu, pemkot Bontang juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh lahan milik Pemkot memiliki kepastian hukum.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan, progres sertifikasi lahan pemerintah daerah saat ini sudah mendekati 90 persen. Penyerahan dua sertifikat baru pada Senin, 17 Agustus 2026, kian mendekatkan target penataan aset tersebut.

Pemkot Bontang menargetkan seluruh proses sertifikasi tanah milik pemerintah daerah dapat rampung sepenuhnya pada Oktober mendatang. Neni berharap langkah tertib administrasi aset di wilayahnya dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Kepastian hukum atas aset daerah sangat krusial agar seluruh kekayaan milik pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Sekaligus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

“Kami termasuk daerah yang aktif menuntaskan masalah sertifikat aset. Karena itu, kami meminta pendampingan langsung dari KPK dan BPN,” kata Neni, Senin, 17 Agustus 2026.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang, Hamim Muddayana, menjelaskan dua sertifikat aset Pemkot yang baru saja diserahkan mencakup beberapa peruntukan strategis.

Sertifikat pertama mencakup lahan fasilitas umum, pusat jajanan serba ada (pujasera), gedung koperasi, hingga posyandu di Kelurahan Bontang Baru.

Adapun sertifikat kedua diperuntukkan bagi lahan Water Treatment Plant (WTP) milik PDAM Tirta Taman yang berlokasi di Kelurahan Tanjung Laut Indah.

Percepatan sertifikasi ini merupakan komitmen bersama dalam mengamankan aset daerah. Dengan kejelasan status hukum, Pemkot Bontang akan memiliki pijakan yang kuat dalam mengelola, melindungi, dan merencanakan tata ruang pembangunan.

“Kami siap terus membantu dan mengawal proses sertifikasi aset Pemkot Bontang ini hingga tuntas sesuai target,” kata Hamim.

Selain aset pemerintah, BPN Kota Bontang pada kesempatan yang sama juga menyerahkan dua sertifikat tanah wakaf.

Kedua aset keagamaan tersebut meliputi lahan parkir Masjid Roudlotuth Tholibin di Kelurahan Tanjung Laut Indah serta lahan mushola dan PAUD Daaril Mi'roj di Kelurahan Gunung Elai.

Hamim menambahkan, legalisasi tanah wakaf turut menjadi fokus prioritas BPN. Kepastian hukum atas tanah wakaf dinilai penting agar aset keagamaan tersebut terlindungi secara sah dan dapat dimanfaatkan sesuai niat peruntukannya.

“Sertifikasi tanah wakaf ini juga menjadi konsentrasi kami yang akan dituntaskan,” terangnya. (*)

Menjelang Muktamar Ke-35, elite PBNU lebih banyak menyuguhkan sengkarut konflik dan noda korupsi ketimbang karya nyata. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sudah semestinya dievaluasi kritis, bukan sekadar diterima bermodal rasa sungkan.

------------------

Sanubari.co.id - Pada 27 Agustus 2026, di kompleks Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas —pesantren kawah candradimuka bentukan Kiai Wahab Chasbullah— Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) resmi dibuka.

Di forum tertinggi inilah kepengurusan Pengurus Besar NU (PBNU) hasil Muktamar Lampung akan mengembalikan mandatnya untuk digantikan kepengurusan yang baru.

Lazimnya sebuah suksesi di lingkungan Nahdliyin, ada semacam adat tak tertulis: masa khidmah yang berakhir hanya akan dikenang kebaikannya, sementara segala celanya disimpan rapat-rapat. Orang menyebutnya husnuzan. 

Namun, jika jujur, itu lebih tepat disebut rasa sungkan. Sebagai kiai kampung dan warga NU yang lahir serta dibesarkan dalam tradisi tersebut, saya sangat menghormatinya.

Namun, tahun ini adat kelaziman itu tak bisa lagi dipelihara. Di ruang sidang Muktamar, kita tidak sedang diminta sekadar mengenang, melainkan memutuskan. 

LPJ yang disorongkan ke atas meja bukanlah sekadar dokumen seremonial untuk disambut ketukan palu tanda terima kasih. 

LPJ adalah pernyataan resmi jam’iyah (organisasi) bahwa kepengurusan telah berjalan di rel yang benar. Dan, dengan segala takzim kepada para masyayikh, klaim tersebut tak bisa lagi dibenarkan.

Sengkarut Tontonan Nirfaedah

Sepanjang akhir 2025, warga NU disuguhi drama yang tak pernah terbayangkan sebelumnya: para elite PBNU saling memecat di panggung terbuka. Surat pemberhentian Ketua Umum diteken oleh jajaran Syuriyah. 

Sebagai balasan, Sekretaris Jenderal berbalik diberhentikan. Dua kubu mengklaim keabsahan dengan mengerahkan barisan juru bicara yang fasih merapal Anggaran Dasar. 

Pertunjukan ironis ini disiarkan secara telanjang—dari layar televisi, kanal YouTube, hingga merembes ke grup-grup WhatsApp ranting di pelosok desa.

Di kampung, ibu-ibu Muslimat yang biasanya berbincang soal jadwal khataman tiba-tiba terseret adu mulut perihal kuorum rapat harian Syuriyah.

Pemuda Ansor yang mestinya sibuk mengurus bank sampah malah fasih menghafal nama-nama hotel di Jakarta tempat konflik didalangi. Ini bukan pendidikan organisasi; ini penularan penyakit.

Meski para kiai sepuh dari Ploso, Lirboyo, dan Tebuireng akhirnya memandu jalan islah demi terselenggaranya muktamar, satu fakta telak tersisa: tak ada satupun warga akar rumput yang meminta pertunjukan memalukan itu.

Mari kita ajukan pertanyaan elementer. Sebutkan satu saja kampus yang murni dibangun oleh PBNU hasil Muktamar Lampung. Atau, sebutkan satu rumah sakit yang berdiri karena mereka.

Bukan proyek MoU yang berhenti di siaran pers berhias prosesi gunting pita, melainkan institusi yang benar-benar tegak: memiliki sertifikat tanah, dosen yang digaji, dan dokter jaga yang melayani istri orang kampung saat hendak melahirkan pada pukul dua dini hari.

NU didirikan oleh para pekerja nyata. Kiai Wahab merintis Nahdlatul Wathan sebelum membentuk NU. Kiai Hasyim mendirikan Tebuireng. Kiai Bisri membangun Denanyar. 

Mereka membangun monumen kebaikan lebih dulu sebelum merajut organisasi, bukan berorganisasi lima tahun lalu kebingungan menyusun laporan di ujung jabatan. 

Sejarah mencatat, para muasis tak pernah menghabiskan waktu bertengkar soal siapa yang berhak meneken surat keputusan.

Luka paling perih justru dirasakan di daerah. Sepanjang masa kepengurusan ini, pengurus wilayah dan cabang tak lagi diperlakukan sebagai saudara, melainkan bagai bawahan korporasi yang kapan saja bisa didepak. 

Istilah "karetaker" dan "pembekuan SK" bertransformasi menjadi senjata. Padahal, NU bukanlah perseroan terbatas. 

NU adalah rajutan sanad, silaturahmi, dan rasa saling percaya. Pembekuan selembar SK tak akan menghentikan tahlilan malam Jumat di tingkat cabang, tetapi hal itu sukses membunuh rasa kepemilikan akar rumput terhadap PBNU.

Beban Moral Kasus Korupsi

Lebih jauh, catatan kelam membayangi nama besar organisasi. Bendahara Umum hasil Muktamar Lampung, Mardani H. Maming, berujung sebagai terpidana korupsi izin tambang. 

Mahkamah Agung sempat memperberat hukumannya menjadi 12 tahun penjara, sebelum peninjauan kembali pada 2024 menurunkannya menjadi 10 tahun, namun tetap berstatus bersalah. 

Terlepas dari pembelaan pakar hukum, jabatannya adalah produk muktamar, dan di setiap narasi pemberitaan, namanya selalu menyeret institusi NU.

Pukulan berikutnya menyentuh ranah ibadah. Dalam pusaran dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas—figur lekat dengan NU—sebagai tersangka pada awal 2026. 

BPK menaksir kerugian negara mencapai Rp622 miliar. Meski asas praduga tak bersalah harus dijunjung, bagi warga Nahdliyin di warung-warung kopi, rincian hukum acara tak lagi penting. 

Yang tertancap di benak mereka hanyalah kata kunci: kuota haji, uang ratusan miliar, dan elite NU. Marwah organisasi tidak runtuh oleh vonis hakim, melainkan oleh tajuk berita korupsi.

Suara Akar Rumput yang Diabaikan

Di balik segala hiruk-pikuk di Jakarta, ada seratus juta warga yang namanya cuma laku dijual saat pidato.

Mereka adalah petani yang cemas menunggu hujan, buruh yang menanti upah sebelum tanggal sepuluh, dan guru madrasah berhonor telat yang tetap setia mengibarkan bendera NU tiap Hari Santri. Mereka tidak menuntut gedung kampus megah.

Mereka cuma butuh rasa diayomi—sebuah penanda bahwa di Jakarta ada elite yang masih mengingat mereka.

Sayangnya, energi organisasi habis terkuras untuk perselisihan internal, kalkulasi politik pemilu, hingga urusan membersihkan nama dari skandal. 

Sisa porsi untuk jemaah hanyalah doa di penutup sambutan dan sesi foto saat kampanye tiba. Struktur yang semestinya menjadi pelayan, justru bertingkah layaknya majikan.

Semestinya NU rukun, bersaudara, saling mengasihi, dan melindungi. Ironis rasanya melihat elite PBNU fasih berceramah soal perdamaian peradaban global, tapi gagal mendamaikan lantai delapan Gedung PBNU dengan lantai di bawahnya.

Gerbang Toll PBNU: Mahkamah Tertinggi Jam'iyah

Oleh karena itu, saya, HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy, menyerukan Gerakan Bareng Tolak LPJ PBNU (GERBANG TOLL PBNU). Menolak LPJ bukanlah bentuk permusuhan. Ini adalah deklarasi bahwa kita menolak mengesahkan laporan yang isinya bertolak belakang dengan realitas.

Ini justru wujud penghormatan tertinggi terhadap martabat Muktamar; sebuah pengakuan bahwa forum ini bukanlah ajang basa-basi, melainkan mahkamah tertinggi jam’iyah.

Menolak LPJ adalah hak konstitusional muktamirin yang dijamin tata tertib, bukan manifesto pemberontakan. Mengetuk palu "diterima" semata karena alasan sungkan hanya akan mewariskan luka kronis pada muktamar-muktamar berikutnya.

Kepada para muktamirin dari Sabang sampai Merauke: bawalah mandat nurani cabang dan wilayah kalian, bukan titipan elite. Lima menit keberanian di ruang sidang jauh lebih berharga ketimbang lima tahun gerutuan di grup WhatsApp. 

Terima kasih atas segala niat baik pengurus demisioner, namun rasa sungkan bukanlah alat ukur pertanggungjawaban.

Kepengurusan periode ini boleh saja berakhir, namun NU tidak ikut berakhir. Tugas kita sekarang adalah memastikan mandat suci ini tidak kembali jatuh ke pada cara kerja yang sama. (*)

Salam Amar Makruf Nahi Munkar. 

Pendaftaran tersebut berlangsung di Kantor DPD Demokrat Jatim, Surabaya, pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Membawa dukungan dari sejumlah ketua dewan pimpinan cabang (DPC) tingkat kabupaten dan kota, langkah ini menjadi bagian dari tahapan Musyawarah Daerah (Musda) VII Demokrat Jatim yang akan digelar 28-29 Agustus mendatang. 

Emil mengapresiasi panitia Musda yang dinilainya tertib aturan. Sebelum memastikan maju, ia mengaku telah berkomunikasi mendalam dengan para senior partai. “Saya merasa sangat terhormat lewat komunikasi hati ke hati dengan segenap ketua DPC,” ujar Emil.

Meski tak menampik adanya kekurangan selama memimpin sebelumnya, ia menyebut dorongan kuat dari para ketua DPC menjadi dasar utamanya untuk kembali melanjutkan kepemimpinan.

Disinggung mengenai jumlah spesifik dukungan DPC yang diserahkan, Emil enggan merinci angka. Ia justru menekankan komitmen kerja kolektif kolegial di internal partai. “Sudah bulat. Semangat kita mengelola partai itu semua ketua DPC harus selalu rembuk,” tuturnya. 

Kesamaan pandangan ini dinilai krusial untuk menjawab ekspektasi kader yang menginginkan kinerja partai jauh lebih baik.

Jika kembali dipercaya memimpin Demokrat Jatim, Emil berjanji memprioritaskan penguatan struktur hingga tingkat paling bawah atau anak ranting. 

Menurutnya, strategi politik tidak bisa diseragamkan karena setiap daerah memiliki tantangan tersendiri. “Saya tidak bisa menyamakan Bojonegoro dengan Bondowoso. Program DPD pun, DPC yang harus memimpin di depan,” katanya menegaskan.

Emil juga mewanti-wanti kadernya untuk tidak sekadar muncul saat momentum pemilu. Kehadiran partai, kata dia, harus dirasakan dalam penyelesaian masalah keseharian warga, seperti krisis air bersih atau birokrasi pengobatan.

Ia mendorong kader berperan aktif menjadi jembatan antara masyarakat dan akses program pemerintah. Emil memastikan kesetiaan Demokrat Jatim pada garis komando Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Terkait peluang menjadi calon tunggal maupun penyusunan pengurus baru, ia menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme formatur organisasi. "Musda ini kami ikuti dulu, tidak boleh mendahului," ucapnya.

Adapun pendaftaran bakal calon Ketua DPD Demokrat Jatim dibuka pada 14-20 Agustus 2026. Calon yang memenuhi syarat dukungan minimal 20 persen akan diserahkan ke pengurus pusat untuk mengikuti uji kelayakan serta pemaparan visi dan misi. (*)

Layanan ini memberikan kepastian waktu bagi masyarakat, mulai dari pengajuan permohonan pendaftaran tanah hingga hasil pengukuran selesai. 

Melalui mekanisme ini, pemohon akan mendapat jadwal dengan masa tunggu maksimal tujuh hari, disusul penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) paling lama lima hari setelah pengukuran.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan, proses dari pendaftaran hingga rampung kini memakan waktu kurang dari 12 hari.

“Ini kado buat rakyat Indonesia. Sebanyak 446 Kantah sudah melaksanakan Pengukuran Terjadwal,” ujar Nusron saat meluncurkan Transformasi Layanan dan Organisasi di Kantah Jakarta Barat, Senin, 17 Agustus 2026.

Kepastian layanan ini diperkuat oleh penerapan prinsip first in, first out (FIFO). Permohonan yang lebih dulu masuk akan diproses lebih awal, sehingga masyarakat tidak lagi menunggu tanpa kejelasan jadwal.

Nusron menjelaskan, jika pemohon meminta pengukuran dilakukan keesokan harinya, petugas sudah siap memenuhi keluhan tersebut. "Kecuali pemohon sendiri yang meminta jadwalnya diundur menjadi minggu depan, itu pun diperbolehkan," katanya.

Secara nasional, rata-rata masa tunggu pengukuran tanah di berbagai Kantah saat ini telah ditekan menjadi nol hingga satu hari.

Meski demikian, masih terdapat empat Kantah dengan masa tunggu di atas tujuh hari, yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Batam, dan Kota Banjarmasin. 

Kementerian ATR/BPN menyatakan akan segera mengevaluasi dan mencari solusi atas kendala di keempat daerah tersebut agar target layanan berjalan optimal.

Menurut Nusron, inovasi Pengukuran Terjadwal merupakan ikhtiar kementeriannya untuk menghadirkan layanan publik yang transparan dan terukur.

“Jangan sampai rakyat putus asa atau frustrasi karena layanan publiknya tidak pasti. Asas kita melakukan inovasi ini adalah memberikan kepastian kepada masyarakat,” tuturnya. (*)

Pria yang akrab disapa Isa ini ditetapkan secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Horison Arcadia Heritage Rajawali, Surabaya, pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Musda yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus dan anggota. Para peserta bersepakat untuk kembali memberikan tampuk kepemimpinan SMSI Kota Surabaya periode 2026-2029 kepada Iskandar.

“Kami sepakat kepemimpinan SMSI Kota Surabaya kembali dijabat oleh Saudara Isa," kata Dewan Penasihat SMSI Surabaya, Inyong Maulana.

Dukungan serupa datang dari perwakilan anggota, Amar. Ia menilai kinerja kepengurusan selama tiga tahun terakhir berjalan lancar dan sesuai dengan garis organisasi.

“Kami yakin, ke depan SMSI Surabaya akan lebih baik. Kami memberikan kepercayaan penuh tanpa ada paksaan,” ujarnya.

Ketua Panitia Musda ke-2 SMSI Surabaya, M.F. Yoseph menambahkan, terpilihnya kembali Iskandar didasari oleh realisasi program kerja yang dinilai sesuai rencana. Yoseph optimistis, pada periode kedua ini roda organisasi akan berjalan semakin optimal.

Menanggapi penetapan tersebut, Iskandar menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota yang kembali memercayainya. Ia menargetkan program kerja masa bakti 2026-2029 dapat segera direalisasikan secara kolektif.

Iskandar juga menegaskan komitmennya untuk memperluas jaringan dan kolaborasi SMSI di Kota Pahlawan. "Saya akan terus memperkuat sinergi, baik dengan sektor pemerintahan, swasta, maupun antarorganisasi," tuturnya.

Sementara itu, Ketua SMSI Jawa Timur, Sokip, turut memberikan selamat atas kelancaran Musda tersebut.

Ia berharap kepengurusan yang baru dapat membawa SMSI Kota Surabaya terus sejalan dengan amanat pengurus tingkat provinsi maupun pusat. “Selamat untuk SMSI Kota Surabaya, semoga sukses selalu,” ucap Sokip. (*)