SURABAYA, sanubari.co.id - Pernyataan Menteri HAM RI, Natalius Pigai tentang salib yang dibawa dalam demonstrasi mahasiswa beberapa waktu lalu di Bundaran HI Jakarta, dapat respon negatif dari berbagai pihak. Salah satunya dari organisasi Pemuda Katolik Surabaya.
Ketua Pemuda Katolik Surabaya, Imanuel Airlangga mengatakan, salib yang dibawa massa aksi itu merupakan simbol solidaritas bagi rakyat tertindas, bukan milik penguasa yang kehilangan kepekaan terhadap persoalan masyarakat.
Baca juga: Pemuda Katolik dan GAMKI Kecam Keras Tewasnya Warga Sipil di Tanah Papua
“Salib tetap milik rakyat tertindas, bukan milik penguasa yang lupa daratan,” katanya kepada sanubari.co.id, Minggu, 1 November 2026.
Ia menilai, pemaknaan salib sebagai simbol yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik, perlu ditempatkan secara tepat.
Menurutnya, larangan tersebut semestinya merujuk pada politik praktis. Bukan pada keterlibatan umat dalam menyuarakan persoalan kemanusiaan dan ketidakadilan sosial.
Imanuel menilai pernyataan Pigai belum sepenuhnya mencerminkan suasana kebatinan masyarakat yang turun ke jalan.
Aksi tersebut bukan semata-mata memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, melainkan menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Ia menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari kemiskinan struktural, tekanan ekonomi, hingga ketidakadilan yang dialami korban bencana.
Dalam konteks itu, Imanuel menilai keberpihakan kepada kelompok miskin, masyarakat terpinggirkan, dan mereka yang mengalami penindasan merupakan bagian dari panggilan moral umat Kristiani.
“Seperti teladan Yesus Kristus, mereka turun bukan untuk menghancurkan Indonesia, melainkan untuk menggenapinya,” ujarnya.
Yesus dan Keberpihakan kepada Kaum Tertindas
Imanuel kemudian mengaitkan keterlibatan umat dalam gerakan sosial dengan keteladanan Yesus Kristus. Menurutnya, Yesus senantiasa hadir di tengah masyarakat, terutama untuk membela kaum miskin dan mereka yang mengalami ketidakadilan.
Ia menggambarkan gerakan Yesus sebagai gerakan yang tidak berjarak dari persoalan sosial. Yesus, kata dia, hadir langsung di tengah masyarakat dan berani menyuarakan kebenaran di hadapan para pemuka agama.
Keberanian tersebut bukan ditujukan untuk meruntuhkan hukum, melainkan untuk menggenapi nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
Salib Merah sebagai Simbol Perlawanan
Imanuel juga mempertanyakan pemahaman Menteri HAM terhadap ekspresi keresahan masyarakat yang disampaikan melalui simbol salib merah.
Baginya, salib merah merupakan ekspresi perlawanan terhadap ketidakadilan, penindasan, serta kesewenang-wenangan penguasa.
Simbol tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan kemanusiaan tidak boleh diabaikan oleh mereka yang memegang kekuasaan.
Ia menilai keberanian masyarakat menyuarakan keresahan melalui simbol tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap kelompok yang selama ini terpinggirkan.
Salib merah, menurut Imanuel, membawa pesan bahwa penderitaan dan jeritan masyarakat harus menjadi perhatian negara. Kekuasaan, kata dia, semestinya tidak membuat para pejabat kehilangan kepekaan terhadap kondisi rakyat.
Pesan untuk Pejabat Katolik di Pemerintahan
Di akhir pernyataannya, Imanuel turut menyampaikan pesan kepada Natalius Pigai dan para tokoh Katolik yang saat ini menduduki jabatan di pemerintahan.
Ia meminta para pejabat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai amanah yang diberikan. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa masyarakat sipil juga memiliki ruang dan cara tersendiri untuk memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.
"Kerjakanlah tugas dan amanah kalian sebagaimana mestinya. Kerjakanlah porsi kalian dengan cara kalian, dan biarkan kami melakukan dengan cara kami," tulisnya.
Imanuel menegaskan bahwa perbedaan peran tersebut tidak seharusnya memecah persatuan. Sebaliknya, seluruh elemen bangsa perlu mengambil bagian sesuai kapasitas masing-masing demi kepentingan Indonesia.
"Semua ini kita perjuangkan bersama demi bangsa dan tanah air, untuk Gereja dan Negara," tulisnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap Pemuda Katolik Surabaya bahwa nilai-nilai keagamaan tidak semestinya dipisahkan dari kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan, terutama ketika masyarakat menghadapi ketidakadilan. (*)
Editor : Michael Fredy Yacob