Jakarta, sanubari.co.id – Google menutup 19.372 kanal YouTube yang dinilai terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia. Kanal-kanal itu menyebarkan konten yang mendukung pemerintah. Penindakan berlangsung dari Juli hingga September 2026 dan dirinci dalam Influence Operations Bulletin Q3 2026, yang dirilis akhir Oktober.
Jumlah terbesar ada di Agustus, yakni 10.134 kanal. Angka itu jauh di atas Juli (6.888 kanal) dan September (2.350 kanal).
Baca juga: Turki Hibahkan Pesawat Kepresidenan ke Indonesia, Ini Keunggulannya
Menurut Google, seluruh kanal tersebut memuat konten berbahasa Indonesia yang memuji pemerintah beserta jajarannya. Pada Agustus, Google juga menemukan kampanye yang tidak berhenti di dukungan. Kampanye itu ikut menyerang pihak-pihak yang mengkritik pemerintah.
"Kami menutup 10.134 saluran YouTube sebagai bagian dari investigasi berkelanjutan kami terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang terkait dengan Indonesia. Kampanye tersebut menyebarkan konten dalam bahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia serta melontarkan kritik terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah Indonesia," tulis Google dalam laporannya.
Istilah operasi pengaruh terkoordinasi merujuk pada upaya terorganisasi untuk mendorong pesan atau narasi tertentu lewat jaringan akun dan kanal. Banyak akun tampak bergerak sendiri-sendiri, padahal digerakkan dengan pola yang sama.
Baca juga: Mahkamah Internasional Segera Putus Kasus Genosida Rohingya, Apa Dampaknya bagi Myanmar?
Meski begitu, penutupan ini tidak berarti semua konten pro-pemerintah adalah propaganda atau pelanggaran. Google menegaskan bahwa yang disasar adalah cara kanal-kanal itu bekerja, yaitu lewat koordinasi, bukan pandangan politik yang mereka suarakan.
Ada pula banyak hal yang belum jelas. Google tidak membuka siapa pengelola jaringan itu, kanal mana saja yang ditutup, atau siapa yang membiayai dan mengarahkan kampanyenya. Karena itu, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh kanal tersebut dijalankan lembaga pemerintah atau kelompok politik tertentu.
Temuan di Indonesia hanya satu bagian dari laporan yang lebih besar. Dalam buletin kuartal III yang sama, Google juga mencatat penindakan terhadap jaringan kanal yang terkait berbagai negara dan kepentingan politik.
Baca juga: Hari Pertama PKTN, GAMKI Eksposur ke Komite II DPD RI
Kasus ini kembali mengangkat soal transparansi di ruang digital. YouTube punya jangkauan luas untuk menyebarkan informasi dan membentuk opini. Ketika jaringan terkoordinasi dipakai untuk menciptakan kesan dukungan publik yang tidak mencerminkan aktivitas pengguna sebenarnya, masyarakat bisa kesulitan membedakan dukungan yang tumbuh alami dari kampanye yang diatur.
Di sisi lain, penindakan seperti ini juga perlu dijelaskan secara memadai. Publik berhak tahu atas dasar apa sebuah kanal ditutup, agar manipulasi terkoordinasi tidak tercampur aduk dengan kebebasan berpendapat.
Editor : Robby