Den Haag, sanubari.co.id – Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dijadwalkan membacakan putusan dalam perkara dugaan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar pada Kamis, 19 November 2026. Keputusan ini menjadi momen penting dalam upaya mencari pertanggungjawaban negara atas kekerasan yang memaksa ratusan ribu warga Rohingya meninggalkan tempat tinggal mereka.
Perkara ini diajukan Gambia pada November 2019 dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Gambia menuduh Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948 melalui tindakan terhadap kelompok Rohingya, terutama dalam operasi militer pada 2017 yang mendorong lebih dari 730.000 orang mengungsi ke Bangladesh. Myanmar membantah tuduhan genosida dan menyebut operasi tersebut sebagai tindakan kontra-pemberontakan.
Baca Juga: Google Tutup Hampir 20 Ribu Kanal YouTube Pro-Pemerintah Indonesia
Human Rights Watch menyebut putusan tersebut akan menentukan apakah tindakan Myanmar melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida. Organisasi itu juga menyoroti tuntutan Gambia agar Myanmar menghentikan pelanggaran, mengadili pihak yang bertanggung jawab, dan memberikan pemulihan kepada korban.
“Gambia meminta ICJ menyatakan bahwa Myanmar telah melanggar sejumlah kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida,” demikian penjelasan Human Rights Watch dalam dokumen tanya jawab mengenai perkara tersebut.
Secara hukum, terdapat dua kemungkinan besar. Pertama, ICJ menerima sebagian atau seluruh pokok gugatan Gambia dan menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas pelanggaran Konvensi Genosida. Jika ini terjadi, Myanmar dapat diwajibkan menghentikan pelanggaran, memenuhi kewajiban pencegahan dan penghukuman genosida, serta memberikan reparasi sesuai pertimbangan dan amar putusan.
Baca Juga: Tito Ungkap Bahasan Prabowo dengan Eks Kapolri di Hambalang
Kedua, pengadilan menolak sebagian atau seluruh tuduhan karena bukti yang diajukan dinilai tidak memenuhi standar hukum untuk membuktikan genosida. Kejahatan genosida mensyaratkan adanya tindakan tertentu terhadap kelompok yang dilindungi sekaligus niat khusus untuk menghancurkan kelompok tersebut, seluruhnya atau sebagian. Karena itu, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan terjadinya pembunuhan atau pengusiran massal.
Putusan ICJ bersifat final dan mengikat para pihak. Namun, pengadilan ini mengadili tanggung jawab negara, bukan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada individu. Proses pidana terhadap pejabat militer atau pihak lain harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang memiliki yurisdiksi.
Jika Myanmar dinyatakan bertanggung jawab, putusan tersebut dapat memperkuat tuntutan keadilan, pemulihan hak, dan kepulangan pengungsi Rohingya secara aman serta bermartabat. Pelaksanaannya tetap bergantung pada kepatuhan Myanmar dan tekanan diplomatik internasional.
Baca Juga: Usai Dua Kali Mangkir, Akhirnya Nusron Wahid Penuhi Pemeriksaan KPK
Sebaliknya, jika tuduhan genosida tidak terbukti, hal itu tidak otomatis berarti seluruh dugaan pelanggaran hak asasi manusia tidak pernah terjadi. Pertanggungjawaban atas kejahatan lain tetap dapat diproses melalui mekanisme hukum yang relevan.
Putusan ini juga berpotensi menjadi rujukan penting bagi perkara genosida lainnya, sekaligus menguji kemampuan hukum internasional dalam memastikan negara memenuhi kewajibannya melindungi kelompok rentan.
Editor : Robby