Jakarta, sanubari.co.id - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkap adanya penyalahgunaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program yang semestinya menjadi penyelamat kantong masyarakat kecil di tengah gejolak harga justru dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengeruk keuntungan jumbo secara instan.
Kasus ini terkuak lewat sidak mendadak yang dilakukan Mentan Amran di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur. Dari peninjauan tersebut, terbongkar modus operandi sindikat mafia pangan yang memanfaatkan celah pengawasan distribusi.
Baca juga: BGN Hentikan Operasional 6.100 Dapur MBG yang Tak Laporkan Dana Harian
Beras SPHP yang seharusnya dibanderol murah seharga Rp12.500 per kilogram untuk masyarakat umum dibeli melalui jaringan mitra resmi seperti Rumah Pangan Kita (RPK) dalam jumlah melampaui batas kewajaran.
Alih-alih didistribusikan secara tepat sasaran, karung beras subsidi itu dibuka dan isinya dipindahkan atau dikemas ulang. Beras tersebut kemudian disulap menjadi beras kualitas premium dan dilempar ke pasaran dengan harga selangit, menembus Rp17.000 per kilogram.
Data awal di lapangan mencatat ada sekitar 600 ton beras bersubsidi yang diduga kuat menjadi korban penyelewengan ini. Pemerintah memperkirakan kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai angka Rp3,3 miliar, bahkan volume riilnya diyakini bisa menyentuh angka ribuan ton mengingat jaringan distribusinya yang cukup luas.
Baca juga: Capai Satu Juta Penonton, "Kuasa Gelap: Perjanjian Darah" Bantu Warga Terdampak Karhutla
Merespons temuan ini, Mentan Amran tak bisa menyembunyikan amarahnya. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai kejahatan murni yang secara sengaja merampas hak warga kurang mampu. Tanpa pandang bulu, ia mendesak agar penegak hukum menjatuhkan sanksi terberat kepada para pelaku.
"Ini untuk membantu saudara kita yang kurang mampu, tetapi haknya malah diambil dan dimanipulasi. Ini jelas kejahatan," katanya dengan nada geram.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif, langkah tegas langsung diambil pemerintah. Sebanyak delapan hingga sepuluh pejabat tinggi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog dicopot serta dinonaktifkan karena dinilai lalai dalam mengawasi alur distribusi.
Baca juga: Perkuat Stok Nasional, SKK Migas Pangkas Ekspor Gas ke Singapura
Sementara itu, perkembangan penyelidikan terbaru kini telah resmi ditangani oleh aparat penegak hukum. Satgas Pangan Polri bersama jajaran Polres Metro Jakarta Timur bergerak cepat mendalami kasus ini.
Sejauh ini, polisi telah memeriksa sembilan orang dari pihak swasta dan menetapkan satu orang sebagai tersangka utama, sementara perburuan terhadap pihak-pihak lain yang ikut menikmati aliran dana haram tersebut terus dikembangkan.
Editor : Robby