JAKARTA, sanubari.co.id - Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam urusan pertanahan.
Salah satu langkah yang ditempuh ialah menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko guna memastikan tata kelola organisasi berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.
Baca juga: ATR/BPN Selesaikan 35.294 Kasus Tanah
Inspektur Jenderal ATR/BPN Wahyu Widada mengatakan pengawasan internal tidak cukup hanya berfokus pada penemuan kesalahan. Menurut dia, pengawasan juga harus mampu mengidentifikasi potensi risiko dan mencegah penyimpangan sebelum terjadi.
“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” kata Wahyu dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2026 di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Wahyu menilai pendekatan pengawasan yang mengutamakan pencegahan menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Melalui identifikasi risiko dan rekomendasi perbaikan, Inspektorat Jenderal diharapkan dapat membantu setiap unit kerja mengantisipasi persoalan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wahyu juga mengingatkan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas.
Baca juga: Indonesia-Timor Leste Jajaki Kerja Sama Pertanahan
Ia menegaskan, seluruh aparatur harus bekerja secara profesional dan tidak memberikan ruang bagi praktik yang melanggar ketentuan.
“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” ujarnya.
Wahyu berharap pengawasan yang berorientasi pada pencegahan, disertai integritas seluruh jajaran, dapat mendorong terbentuknya sistem kerja yang lebih akuntabel dan profesional.
Upaya tersebut juga diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.
Baca juga: Nilai Ekonomi Pertanahan Tembus Rp1.834,8 Triliun
Ia mengingatkan bahwa tujuan utama penyelenggaraan urusan pertanahan adalah menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
Karena itu, keberhasilan institusi tidak semata-mata diukur dari pencapaian masing-masing individu, melainkan dari kemampuan seluruh jajaran mencapai tujuan bersama.
“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” kata Wahyu. (*)
Editor : Michael Fredy Yacob