Jakarta, sanubari.co.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyelesaikan 35.294 kasus pertanahan hingga 3 November 2026.
Jumlah tersebut setara dengan 60 persen dari lebih dari 58 ribu kasus yang tercatat masuk dalam kurun waktu hampir 12 tahun terakhir.
Baca Juga: ATR/BPN Perkuat Pengawasan Pertanahan
Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2026 di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
"Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasus telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60 persen," ujar Yaved.
Kementerian ATR/BPN mengelompokkan kasus pertanahan ke dalam tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Klasifikasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
Sengketa pertanahan merupakan perselisihan mengenai tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
Adapun konflik pertanahan melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang berpotensi menimbulkan atau telah menimbulkan dampak luas.
Sementara itu, perkara pertanahan merupakan perselisihan yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.
Baca Juga: Indonesia-Timor Leste Jajaki Kerja Sama Pertanahan
Khusus sepanjang 2026, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 1.164 kasus pertanahan. Yaved menjelaskan, jumlah tersebut berasal dari akumulasi kasus yang belum terselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya dan kasus baru yang masuk sepanjang tahun ini.
"Untuk kinerja penanganan kasus sepanjang 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah jumlah kasus yang masuk selama 2026 mencapai 3.392 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan," kata Yaved.
Dalam rapat yang sama, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, memaparkan capaian penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang 2026. Salah satu indikatornya adalah penyelamatan aset dan penyelesaian Target Operasi (TO).
Menurut Hendra, penanganan kasus sepanjang tahun ini berhasil menyelamatkan aset senilai sekitar Rp5,286 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp23 triliun.
Baca Juga: Nilai Ekonomi Pertanahan Tembus Rp1.834,8 Triliun
"Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar Rp5 triliun 286 miliar," ujarnya.
Meski nilai aset yang diselamatkan menurun, jumlah Target Operasi yang ditangani justru meningkat. Pada 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat 102 TO. Jumlah tersebut naik menjadi 120 TO pada 2026.
Dari total target operasi tahun ini, sebanyak 100 TO telah diselesaikan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat penyelesaian 10 TO.
Peningkatan jumlah target operasi yang ditangani menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan. (*)
Editor : Michael Fredy Yacob