Pontianak, sanubari.co.id — Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang menuntut hukuman mati terhadap pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid. Opsi penuntutan maksimal ini dipertimbangkan dalam penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) yang menjeratnya. Rencana tersebut juga disiapkan agar dapat dijalankan melalui mekanisme persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi, mengungkapkan rencana ini saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (21/11/2026). Besarnya dampak kerugian keuangan negara menjadi alasan utama penyidik mengkaji penerapan pasal pemberatan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga: Google Tutup Hampir 20 Ribu Kanal YouTube Pro-Pemerintah Indonesia
"Kami berpikir untuk menuntut Riza Chalid dengan hukuman mati karena besarnya kerugian negara yang sudah mencapai ratusan triliun," kata Kuntadi.
Selain nilai kerugian negara yang fantastis, sikap Riza Chalid yang tidak kooperatif sejak ditetapkan sebagai tersangka turut memperberat posisi hukumnya. Pengusaha tersebut diketahui berada di luar negeri dan tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.
"Pelakunya juga melarikan diri. Semua elemen pemberat ini menjadi dasar pertimbangan utama kami dalam merumuskan rencana penuntutan maksimal," tegasnya.
Baca Juga: Mahkamah Internasional Segera Putus Kasus Genosida Rohingya, Apa Dampaknya bagi Myanmar?
Data penanganan perkara mencatat, Riza Chalid telah berstatus sebagai buronan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Agung sejak Agustus 2025. Untuk mempersempit ruang geraknya di luar negeri, Interpol juga resmi menerbitkan red notice atas nama Riza Chalid pada 23 Januari 2026.
Di sisi lain, desakan agar perkara ini segera disidangkan secara in absentia juga menguat dari kalangan pegiat antikorupsi. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyatakan pihaknya siap mengambil langkah hukum apabila proses persidangan tanpa terdakwa tersebut tidak kunjung direalisasikan oleh jaksa.
Baca Juga: Tito Ungkap Bahasan Prabowo dengan Eks Kapolri di Hambalang
"Apabila tidak ditemukan tindak lanjut untuk melakukan sidang in absentia perkara tersangka Riza Chalid, maka kami siap menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan praperadilan," ujar Boyamin.
Saat ini, tim penyidik dan jaksa penuntut umum terus merampungkan pemberkasan perkara sekaligus berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk memburu keberadaan Riza Chalid agar dapat segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.
Editor : Robby