Kementerian ATR/BPN berbagi pengalaman mengenai administrasi dan pendaftaran tanah dengan delegasi T

Indonesia-Timor Leste Jajaki Kerja Sama Pertanahan

sanubari.co.id
Pertemuan kedua negara antara Indonesia dan Timor Leste

JAKARTA, sanubari.co.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang kerja sama dengan Timor Leste dalam pengelolaan dan administrasi pertanahan.

Penjajakan tersebut dilakukan melalui pertemuan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dengan Vice Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor Leste, Paulo Remedios, di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.

Baca juga: ATR/BPN Selesaikan 35.294 Kasus Tanah

Dalam pertemuan itu, Kementerian ATR/BPN berbagi pengetahuan mengenai sistem administrasi dan pengelolaan pertanahan di Indonesia. Kedua pihak juga membahas peluang pertukaran pengalaman untuk memperkuat kapasitas kelembagaan.

Ossy mengatakan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk saling memahami sistem pengelolaan pertanahan masing-masing.

“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Ossy.

Dalam kesempatan tersebut, Ossy memaparkan tugas Kementerian ATR/BPN dalam menyelenggarakan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang.

Salah satu tugas utamanya adalah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.

Ia menjelaskan, sistem pendaftaran tanah di Indonesia mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Kedua kegiatan tersebut menjadi fondasi penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.

Menurut Ossy, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain, termasuk Timor Leste.

Baca juga: ATR/BPN Perkuat Pengawasan Pertanahan

Karena itu, Kementerian ATR/BPN terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik terbaik di bidang pertanahan.

“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” katanya.

Selain membahas kebijakan dan kelembagaan, delegasi Timor Leste juga menyoroti sejumlah persoalan teknis, terutama penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, menjelaskan mekanisme pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum 1997.

Serta berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Baca juga: Nilai Ekonomi Pertanahan Tembus Rp1.834,8 Triliun

Paulo Remedios, yang didampingi Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, mengapresiasi kesempatan berdiskusi dan penjelasan dari jajaran Kementerian ATR/BPN.

Ia mengatakan, meskipun Indonesia dan Timor Leste memiliki sistem serta kerangka regulasi pertanahan yang berbeda, pengalaman Indonesia dapat menjadi referensi bagi Timor Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahan.

Paulo berharap komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terus berlanjut.

Menurut dia, pertukaran pengalaman tersebut memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Timor Leste, terutama dalam memperkuat kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan.

Dengan pertemuan ini, peluang kerja sama kedua negara di bidang pertanahan diharapkan semakin terbuka, khususnya melalui pertukaran pengetahuan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan sistem administrasi pertanahan. (*)

Editor : Michael Fredy Yacob

Serba Serbi
Berita Populer
Berita Terbaru