SURABAYA, sanubari.co.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya percepatan implementasi program kerja seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemprov Jatim. Khususnya yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.
Saya minta agar setiap program di semua sektor dapat diarahkan untuk menciptakan dampak riil, utamanya dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan desa, kata Khofifah saat memimpin Rapat Pleno di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis 22 Mei 2025.
Baca juga: Mayoritas Warga Puas Kinerja Pemprov Jatim Versi The Republic Institute
Khofifah menekankan, orientasi kerja pemerintah bukan semata-mata mengejar target Indikator Kinerja Umum (IKU), tetapi bertujuan untuk menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat. "Kita harus fokus pada outcome. Seperti peningkatan indeks gini ratio dan indeks Theil yang menunjukkan kesenjangan kesejahteraan," jelasnya.
Dalam konteks penanggulangan kemiskinan desa, Khofifah mendorong kolaborasi lintas sektor. Salah satu contoh konkret adalah akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani tebu. Hanya dapat berjalan optimal jika Dinas Perkebunan bersinergi dengan stakeholder lain. Seperti Kemenko Perekonomian, PT SGN, perbankan termasuk Bank Jatim, serta Dinas Pertanian.
Pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi fokus utama. Termasuk perbaikan jalan desa untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan desa wisata. Dalam hal ini, peran Dinas PU Bina Marga sangat krusial.
Isu stunting pun disorot. Menurut Khofifah, penanganannya harus dilakukan secara integratif antara Dinas Kesehatan, PKK, dan Posyandu. Ia menyampaikan apresiasi atas capaian penurunan stunting di Jatim dan menekankan pentingnya percepatan hasil yang lebih signifikan.
Kunci dari semua ini adalah integrasi. Ketika semua unsur pemerintah dinas, biro, dan UPT berjalan dalam satu visi, disparitas antara kota dan desa bisa kita kurangi secara sistematis, ujarnya.
Khofifah mengajak seluruh PD untuk menyinergikan program daerah dengan prioritas nasional. Terutama pada sektor-sektor strategis. Seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi desa.
Baca juga: Khofifah Resmikan SPAM, Ribuan Warga Singosari Malang Terbebas Krisis Air Bersih Saat Kemarau
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), dan Koperasi Desa Merah Putih menjadi contoh konkret kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat. Hingga 21 Mei 2025, pembentukan Kopdes Merah Putih telah terealisasi di 5.285 desa dan 312 kelurahan dengan total 5.597 koperasi dari target 8.501 Kopdes.
Untuk mendukung program MBG, Pemprov tengah membangun Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) sebagai pusat pengawasan dan kontrol. Saat ini telah tersedia 79 SPPG yang melayani 240.277 siswa di 38 kabupaten/kota.
Sementara itu, 12 lokasi Sekolah Rakyat (SR) tahap pertama telah dibangun. Tiga tambahan lokasi diusulkan dan disetujui untuk masuk tahap pertama: UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang, dan SMK Maritim Lamongan.
Saya instruksikan percepatan seluruh program strategis nasional yang membawa manfaat langsung ke masyarakat, ujar Khofifah. Koperasi Merah Putih adalah strategi peningkatan ekonomi desa, MBG menyasar perbaikan gizi anak-anak, dan SR menjawab tantangan pendidikan yang inklusif, tambahnya.
Baca juga: Menteri LH Puji Trobosan Berseri Inisiasi Khofifah
Rapat itu juga membahas perkembangan realisasi APBD 2025. Hingga 21 Mei 2025, pendapatan daerah telah mencapai 35,05 persen atau Rp 9,9 triliun. Terdiri dari: PAD Rp 6,349 triliun (37,86 persen), transfer Rp 3,547 triliun (30,58 persen), dan pendapatan sah lainnya Rp 5,256 triliun (18,81 persen).
Dari sisi belanja, realisasi tercatat 22,86 persen atau Rp6,87 triliun. Komposisinya: belanja operasi Rp 5,22 triliun (23,49 persen), belanja modal Rp 90 miliar (3,6 persen), belanja tak terduga Rp 27,6 miliar (8,04 persen), dan belanja transfer Rp 1,51 triliun (30,84 persen). (*)
Editor : Redaksi Sanubari