SURABAYA, sanubari.co.id - Cuaca ekstrem kini melanda Bumi Mojopahit. Berbagai upaya mitigasi bencana telah dilakukan pemerintah provinsi Jawa Timur. Mulai mempersiapkan personel tanggap bencana, sampai pada operasi modifikasi cuaca (OMC) secara mandiri.
Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, juga memasang sejumlah peralatan. Misalnya saja Early Warning System (EWS). Alat itu dipasang di enam daerah rawan banjir dan tanah longsor.
Baca juga: Khofifah Serahkan Penghargaan Layanan Publik-Kinerja 2025, BPBD Jatim Raih Sakip AA
Pemasangan EWS dilakukan selama sepekan lalu. Tim BPBD Jatim pun berkolaborasi dengan Tim BPBD setempat. Adapun lokasi dan jenis EWS yang dipasang tersebar di wilayah Kabupaten Bojonegoro (EWS Banjir).
Lalu dipasang juga di daerah Kabupaten Jombang (EWS Longsor), Ponorogo (EWS Banjir), Trenggalek (EWS Longsor), Kabupaten Probolinggo (EWS Longsor) dan Kota Mojokerto (EWS Banjir).
Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan, pemasangan EWS di enam daerah ini melengkapi puluhan EWS yang telah dipasang BPBD Jatim tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga: Ratusan Relawan Baguss Jatim Bersih-bersih Sisa Kebakaran Grahadi
“Saat ini, kami telah memiliki board yang bisa memantau perkembangan EWS secara real time di sejumlah daerah. Dengan board itu, kami bisa mengetahui potensi ancaman bencana di sejumlah daerah secara real time melalui sinyal yang muncul dari EWS,” kata Gatot Soebroto, Senin 15 Desember 2025.
Sementara, Ketua Tim Pencegahan BPBD Jatim Dadang Iqwandy menambahkan, terpasangnya 6 EWS yang baru, maka secara keseluruhan EWS yang dimiliki BPBD Jatim mencapai 44 unit.
Baca juga: Dishub Jatim Sebar Ratusan Bendera Merah Putih di Stasiun Gubeng
Meliputi, 20 EWS banjir dan 24 EWS longsor. Selain EWS, BPBD Jatim juga telah memasang 17 sirene tsunami. Mulai dari wilayah Selatan Jatim: Banyuwangi, Jember, hingga Pacitan.
Lalu di wilayah Mataram hingga di kawasan Tapal kuda, seperti, Pasuruan dan Probolinggo. “Ada beberapa daerah yang belum terpasang. Tapi, telah dipasang secara mandiri oleh BPBD Kabupaten/kota,” ungkap Dadang. (*)
Editor : Redaksi Sanubari