SURABAYA, sanubari.co.id - Transformasi Gerakan Rakyat dari organisasi kemasyarakatan menjadi partai politik menandai perubahan penting dalam strategi politik Anies Baswedan pasca kekalahan pada Pilpres 2024.
Langkah ini menunjukkan upaya Anies membangun kendaraan politik sendiri dengan fondasi isu yang lebih ideologis. Yakni politik ekologi, alih-alih sekadar mengandalkan koalisi partai-partai mapan.
Baca juga: Cak Imin Minta Kader PKB Jatim Fokus Tangani Lingkungan Hidup hingga Kemiskinan
Isu lingkungan mengemuka dalam proses konsolidasi internal Gerakan Rakyat, terutama setelah Anies menyatakan bahwa sekitar 97 persen deforestasi di Indonesia terjadi secara legal. Melalui izin resmi, regulasi, dan keputusan administratif negara.
Pernyataan tersebut dipandang sebagai kritik yang tidak lazim dalam politik arus utama karena secara langsung menyasar arah kebijakan negara, bukan semata pelanggaran di tingkat implementasi.
Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo menilai, pilihan menjadikan isu lingkungan sebagai basis politik mencerminkan pergeseran medan oposisi yang tengah dibangun Anies.
“Ketika Anies berbicara tentang kerusakan lingkungan yang legal, ia tidak sedang menyerang aktor usaha semata, melainkan menggugat logika negara. Ini adalah kritik terhadap model pembangunan, bukan sekadar kesalahan teknis kebijakan,” ujar Alip, Rabu, 21 Januari 2026.
Menurut Alip, menjadikan isu ekologis sebagai poros lahirnya partai politik merupakan langkah yang relatif jarang di Indonesia. Selama ini, isu lingkungan cenderung ditempatkan sebagai pelengkap agenda pembangunan. Bukan sebagai kerangka ideologis utama.
“Dalam skema Gerakan Rakyat, lingkungan dijadikan pintu masuk untuk membaca ulang relasi kuasa antara negara, modal, dan warga. Isu ini bersinggungan langsung dengan tata kelola lahan, perizinan, dan keadilan sosial,” katanya.
Ia juga melihat transformasi ini sebagai perubahan gaya oposisi Anies. Alih-alih mengambil posisi konfrontatif sejak awal pemerintahan baru. Gerakan Rakyat memilih membangun narasi jangka menengah tentang krisis ekologis.
Termasuk juga dampak kebijakan penguasaan sumber daya terhadap kehidupan masyarakat. “Ini bukan oposisi reaktif. Ini oposisi yang bekerja melalui akumulasi kesadaran publik, bukan sekadar respons terhadap isu harian,” kata Alip.
Namun, Alip mengingatkan bahwa menjadikan politik ekologi sebagai basis perjuangan membawa konsekuensi yang tidak ringan. Politik lingkungan menuntut konsistensi sikap, kejelasan posisi terhadap investasi dan pembangunan. Serta kemampuan menerjemahkan kritik moral menjadi agenda kebijakan yang konkret dan operasional.
“Isu lingkungan tidak bisa dijalankan setengah-setengah. Jika berhenti pada slogan hijau, ia mudah runtuh. Namun, jika konsisten, isu ini dapat menjadi diferensiasi kuat di tengah krisis kepercayaan terhadap partai-partai lama,” ujarnya.
Transformasi Gerakan Rakyat menjadi partai politik, dengan demikian, bukan sekadar perubahan bentuk organisasi, melainkan upaya membangun narasi oposisi baru berbasis keadilan ekologis di tengah meningkatnya berbagai konflik.
Seperti konflik lahan, bencana lingkungan, dan kritik terhadap model pembangunan ekstraktif. Kini publik menantikan apakah Partai Gerakan Rakyat mampu menjaga konsistensi dengan langkah awalnya sebagai partai yang menjadikan politik ekologi sebagai poros utama perjuangan. (*)
Editor : Redaksi Sanubari