BONTANG, sanubari.co.id - Galau. Bingung harus senang atau tidak. Inilah yang dirasakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Isu terkait pemotongan Tambahan Penghasilan pegawai (TPP) mulai menjadi pembahasan mereka.
Sebab, beberapa dari PPPK ini sudah “menyekolahkan” SK mereka. Cicilan bulanannya diambil dari TPP tersebut. Walau, pemotongan ini baru dilakukan tahun depan, banyak dari mereka yang mulai mempersiapkan diri.
Baca juga: Belanja Pegawai Berlebihan, Begini Pilihan Wali Kota Bontang...
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengambil kebijakan yang dinilai lebih manusiawi: ketimbang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) PPPK, lebih baik memangkas TPP mereka. Termasuk juga ASN lainnya.
Hal itu dampak dari kebijakan pembatasan belanja pegawai yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).
Dalam aturan itu, pemerintah daerah diwajibkan menekan porsi belanja pegawai. Maksimal 30 persen dari total APBD paling lambat pada 2027. Melanggar, ancaman dana transfer dari pusat tertahan.
Arga Fadli Rifaldi, salah satu pegawai PPPK di lingkungan Pemkot Bontang mengaku bingung dengan keputusan tersebut. Dia senang karena tidak ada keputusan PHK yang diambil wali kota Bontang. Di sisi lain, ia sedih dengan keputusan penyesuaian TPP itu.
“Tapi kalau disuruh milih, lebih baik TPP dipangkas ketimbang harus jadi pengangguran. Saat ini sangat susah cari kerja. Tapi, namanya pekerja, kami ikuti saja instruksi pimpinan,” katanya, Selasa, 31 Maret 2026.
Namun, agar ekonominya tidak goyang, saat ini dirinya mulai mencari-cari pekerjaan tambahan. Pekerjaan yang bisa ia lakukan usai pekerjaan utamanya sebagai PPPK selesai. “Apa saja bakal dilakukan. Misalnya saja jadi driver ojol (ojek online),” terangnya.
Baca juga: BNNK Bontang Tes Urine Dadakan ke 110 CPNS
Bersyukur, SK PPPK miliknya tidak pernah digadai. Sehingga, ia tidak punya tanggungan untuk menyicil ke Bank. “Kalau saya sih tidak. Tapi, beberapa teman saya sudah disekolahkan. Sekarang, mereka sudah pusing. Karena bayarnya pakai TPP,” bebernya.
Hanya saja, isu pemangkasan TPP itu akan terjadi tahun depan. Baginya, hal itu bisa saja berubah. Yakni ketika perekonomian kembali stabil. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat dan APBD Bontang tahun depan meningkat, kebijakan ini ia yakini tidak dilakukan.
“Kita lihat saja nanti. Fokus sekarang ya kita bekerja maksimal. Di sisi lain, kita mulai siap-siap untuk menghadapi kondisi tahun depan. Tapi, kita tetap berharap ekonomi membaik. Sehingga, kebijakan penyesuaian TPP ini tidak dilakukan,” katanya lagi.
Berbeda halnya dengan PPPK Paruh Waktu. Selama ini, mereka tidak pernah mendapatkan TPP. Hanya mengandalkan gaji pokok saja. Karena itu, mereka masih menunggu keputusan pasti dari pemkot Bontang.
Baca juga: Anggaran Disiapkan, Command Center Bontang Segera Pindah Lokasi
Misalnya saja Yosua Agung Sianturi, salah satu PPPK Paruh Waktu di Pemkot Bontang. Saat ini, ia memilih untuk tenang. Tidak terlalu memikirkan isu terkait pemangkasan TPP ini. Walau sebenarnya, ia sedikit pusing: gajinya ikut terpotong atau tidak.
“Kami ini kan tidak pernah mendapatkan TPP. Hanya gaji pokok saja. Nah, gak tau juga kami terdampak atau tidak. Kalau kami juga ikut terdampak kebijakan ini, makin pusing. Otomatis, pendapatan kami jauh di bawah UMK Bontang. Tapi semoga tidak,” ucapnya.
Selama ini, ia mengungkapkan, untuk menambah pemasukannya, dirinya bekerja sambil menjadi driver ojol. “Kalau pulang kerja, pasti sempatkan untuk ojol. Lumayan lah kalau dapat Rp 100 ribu setiap hari. Bisa ditabung,” ucapnya. (*)
Editor : Redaksi Sanubari