Anekdot: Alan Christian Singkali, direktur sanubari.co.id
DI sebuah percetakan uang negara, ada seorang kepala produksi bernama Sanusi. Pria yang akrab disapa Pak Sanu punya kebiasaan aneh: setiap kali ada kabar reshuffle Menteri Keuangan, dia langsung menelpon bagian desain.
Baca Juga: Kapal Induk dan Kopi Kang Bari
Bukan untuk bertanya siapa menteri baru, tapi untuk bertanya: "Tinta tanda tangan yang lama masih ada stoknya, nggak?"
Sudah jadi rahasia umum di kalangan pegawai percetakan itu: begitu ada Menteri Keuangan baru dilantik, seluruh proses cetak lembar uang kertas yang sedang berjalan harus berhenti sebentar.
Bukan karena nilai tukar rupiah goyang, tapi karena kolom tanda tangan di pecahan uang harus diperbarui.
Salah seorang operator mesin cetak bernama Sobari (dipanggil Kang Bari) bertanya, "Pak, uang yang sudah setengah jadi ini gimana?"
Baca Juga: "Saking Pintarnya Jadi Goblok": Kenapa Kita Perlu Dengar Pidato Ini Secara Utuh
"Ya lanjut. Toh tanda tangan lama juga masih sah dipakai kok, sampai stoknya habis beredar," jawab Pak Sanu enteng.
Yang bikin geli, Kang Bari nyeletuk polos, "Pak, kalau menterinya ganti-ganti terus, berarti dompet kita isinya macam-macam tanda tangan dong?"
Pak Sanu tertawa.
Baca Juga: Beras Fortifikasi Bermasalah: Ketegasan Menuju Kedaulatan Pangan
"Betul, Kang. Kamu pegang uang seratus ribu tiga lembar saja, bisa jadi itu tiga tanda tangan menteri yang berbeda. Rakyat nggak pernah protes soal itu — yang penting nominalnya sama, bukan siapa yang paraf di pojok kanan bawah."
Anekdot ini sebetulnya menggambarkan satu hal receh tapi nyata: berapapun cepatnya pergantian Menteri Keuangan, uang yang sudah telanjur dicetak dengan tanda tangan lama tetap sah beredar sampai habis —semacam "jejak digital" analog dari setiap era kepemimpinan fiskal, yang paling awet justru di dompet rakyat, bukan di ruang kerja menteri itu sendiri.
Tapi dengar-dengar uang kertas bertandatangan menteri yang baru dicopot lagi diburu para kolektor. Maklum langka!
Editor : Michael Fredy Yacob
