JAKARTA, sanubari.co.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memacu percepatan sertifikasi tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Untuk mewujudkan target 3 juta bidang lahan, kementerian memperkuat kolaborasi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui sosialisasi di Aula Prona, Jakarta, pada Kamis, 17 September 2026.
Baca Juga: Cara Membaca Nomor Sertifikat Tanah Elektronik
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga.
“Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat, demi terwujudnya rumah layak huni di atas tanah bersertifikat bagi seluruh rakyat,” ujarnya.
Sedianya, target sertifikasi 3 juta bidang tanah bagi MBR dipatok rampung pada 2028. Namun, Menteri ATR/Kepala BPN menginstruksikan percepatan penyelesaian target tersebut menjadi 2027.
Di hadapan anggota dan tenaga ahli parlemen, Andi mengakui bahwa target progresif ini tak akan tercapai jika kementeriannya berjalan sendiri.
"Kita perlu bersinergi dan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Komisi II DPR agar dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat di lapangan," tuturnya.
Baca Juga: Hantaru 2026: Nusron Pacu Transformasi Layanan
Gayung bersambut. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan kesiapan parlemen untuk mengawal upaya percepatan tersebut, terutama dari sisi sokongan anggaran.
Mardani mengapresiasi pemangkasan tenggat penyelesaian program dari tiga tahun menjadi dua tahun.
“Kami di Komisi II akan mendukung 100 persen dan memperjuangkan ketersediaan anggarannya. Mudah-mudahan ini membahagiakan 3 juta masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai janji Presiden Prabowo Subianto,” ujar Mardani yang hadir secara daring.
Baca Juga: DPR Resmi Sahkan UU Reforma Agraria
Agenda sosialisasi ini turut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh Indonesia guna memperkuat koordinasi pelaksana di daerah.
Sejumlah narasumber lintas kementerian juga dilibatkan, di antaranya Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama ATR/BPN Bahrun Munawir, Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Sigit Santosa.
Serta perwakilan dari Kementerian PKP untuk memastikan keterpaduan sistem tata ruang dan pembiayaan perumahan. (*)
Editor : Michael Fredy Yacob
