Pemuda didorong menjadi jembatan di tengah perbedaan dan mencegah kekerasan

Sekolah Perdamaian GAMKI Digelar di Sumba

avatar Alan Christian Singkali
Sekolah Perdamaian yang dilaksanakan oleh DPP GAMKI di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. (Foto: Bidang Medkominfo DPP GAMKI)
Sekolah Perdamaian yang dilaksanakan oleh DPP GAMKI di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. (Foto: Bidang Medkominfo DPP GAMKI)

WAINGAPU, sanubari.co.id - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) menggelar Sekolah Perdamaian di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 1 Oktober 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Pusat Studi dan Sekolah Perdamaian (Lapssekdam) DPP GAMKI itu diawali seminar di Gedung Serbaguna GKS Waingapu. 

Baca Juga: Salatiga Punya Cerita (4-Habis): Kisah Mistis dan Urban Legend yang Beredar di Salatiga

Sekitar 150 peserta hadir, terdiri atas kader GAMKI, mahasiswa, organisasi kepemudaan Cipayung, perwakilan gereja, dan perguruan tinggi.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Perdamaian selama tiga hari, 2-4 Oktober 2026, di GKS Payeti, Waingapu.

Sekretaris Umum DPP GAMKI Alan Christian Singkali mengatakan Sekolah Perdamaian dirancang sebagai ruang pembelajaran yang lebih intensif. 

Peserta dibekali berbagai perspektif dan keterampilan praktis untuk membangun perdamaian, mencegah kekerasan dan intoleransi, serta mengelola konflik secara konstruktif dan non-kekerasan.

Menurut Alan, Sekolah Perdamaian bukan sekadar pendidikan kader. Program tersebut merupakan pernyataan sikap sekaligus aksi nyata GAMKI untuk hadir bersama masyarakat yang mengalami ketidakadilan.

"Perdamaian bukan hanya berbicara mengenai hubungan antaragama dan antarkelompok. Perdamaian juga menyangkut keberpihakan kepada mereka yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan ketidakadilan," kata Alan.

Kelompok yang menjadi perhatian, kata dia, termasuk perempuan dan anak serta masyarakat yang berhadapan dengan persoalan ekologis dan konflik sumber daya alam.

"Sekolah Perdamaian merupakan pernyataan sikap sekaligus aksi nyata GAMKI untuk berpihak kepada mereka yang tertindas. Perdamaian harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat," ujar Alan.

Perdamaian dan Tanggung Jawab Pemuda

Rektor Universitas Kristen Wira Wacana (Unkriswina) Sumba, Dr. Umbu Ho Ara, mengapresiasi konsistensi GAMKI dalam mengangkat isu toleransi, perdamaian, dan keadilan.

Menurut Umbu, kehadiran Lapssekdam dan Sekolah Perdamaian memiliki relevansi kuat dengan tugas perguruan tinggi. 

Agenda perdamaian juga berkaitan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pembangunan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif.

Karena itu, ia berharap pendidikan perdamaian dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara GAMKI, perguruan tinggi, pemerintah, gereja, dan masyarakat.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumba Timur Andreas Mulla mengatakan pendidikan perdamaian relevan dengan kondisi sosial masyarakat Sumba.

Baca Juga: Salatiga Punya Cerita (3): Kampung-Kampung Tua yang Menyimpan Nama Penuh Makna

Menurut Andreas, tantangan perdamaian tidak hanya berupa konflik terbuka. Masyarakat juga menghadapi kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Serta berbagai persoalan sosial dan budaya, termasuk praktik perkawinan paksa. Karena itu, pemuda perlu hadir bukan untuk menghakimi, melainkan menyapa, mendengarkan, dan menjadi bagian dari penyelesaian persoalan masyarakat.

"Tidak ada pembangunan yang dapat berjalan apabila masyarakat hidup dalam konflik dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Perdamaian adalah kesanggupan menghormati perbedaan serta berdialog secara terbuka dan jujur," kata Andreas.

Ia mengajak generasi muda menjadi jembatan yang mempertemukan perbedaan, bukan membangun tembok yang memisahkan masyarakat.

Belajar Membaca Konflik

Sekolah Perdamaian DPP GAMKI lahir dari keprihatinan atas masih terjadinya intoleransi, diskriminasi, kekerasan berbasis agama, konflik sumber daya alam, perundungan, dan berbagai bentuk kekerasan terhadap kelompok rentan.

Karena itu, pendidikan perdamaian dinilai tidak cukup berhenti pada pengetahuan mengenai toleransi. 

Peserta juga perlu memiliki kemampuan membaca konflik, membangun dialog, melakukan mediasi, mengembangkan komunikasi non-kekerasan, dan memperjuangkan keadilan melalui cara-cara damai.

Baca Juga: Salatiga Punya Cerita (2): Bangunan-Bangunan Tua yang Menyimpan Kisah Besar

Program di Sumba Timur ini melanjutkan pengembangan Sekolah Perdamaian yang sebelumnya digelar GAMKI di Salatiga pada 2024.

Melalui seminar pada 1 Oktober dan Sekolah Perdamaian pada 2-4 Oktober 2026, GAMKI berupaya menjembatani nilai-nilai iman Kristen tentang kasih dan perdamaian dengan kemampuan konkret anak muda dalam menghadapi konflik di tengah masyarakat.

Bagi GAMKI, perdamaian bukan sekadar ketiadaan konflik. Perdamaian juga berarti hadirnya keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, keberanian membela kelompok yang lemah, serta kemampuan hidup bersama di tengah perbedaan.

Dari Waingapu, GAMKI berharap lahir kader-kader muda yang tidak hanya mampu berbicara tentang perdamaian, tetapi juga menjadi pelaku perdamaian di kampus, gereja, organisasi, dan komunitas masing-masing.

"Pemuda dipanggil menjadi jembatan, bukan tembok; menjadi pembawa damai, bukan penambah konflik."

Hadir dalam seminar tersebut jajaran Lapssekdam DPP GAMKI, Rektor Unkriswina Sumba Dr. Umbu Ho Ara, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumba Timur Andreas Mulla. 

Serta DPC GAMKI Sumba Timur dan Sumba Tengah, serta perwakilan organisasi kepemudaan. Ibadah pembukaan dilayani Pendeta Kampus Unkriswina Sumba, Pdt. Trince B. Dondu. (*)

Berita Terbaru