SAMARINDA, sanubari.co.id - Aksi demonstrasi masih terjadi di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gadjah Mada. Kali ini, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud terima perwakilan massa aksi untuk berdialog.
Aksi tersebut berjalan aman, damai dan kondusif. Meski dalam berjalannya aksi, sempat diwarnai pembakaran ban. Namun, kembali kondusif setelah Rudi Mas’ud menerima perwakilan demonstran sebanyak 30 orang.
Baca juga: Syarifah Suraidah Harum Renovasi Rumah Warga Samarinda yang Tidak Layak Huni
Mereka diterima untuk masuk ke kantor Gubernur untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada orang pertama di Bumi Etam tersebut. Pertemuan berlangsung terbuka dengan dialog antara gubernur dan massa aksi terkait sejumlah tuntutan yang disampaikan.
Sebelum membubarkan diri, para demonstran bahkan tampak saling berpelukan dengan anggota kepolisian yang sejak awal mengawal jalannya aksi. Momen tersebut menjadi simbol bahwa penyampaian aspirasi tetap dapat dilakukan secara damai dan humanis.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Rudy Mas’ud memilih menjelaskan mekanisme konstitusional terkait hak angket. Menurutnya, proses tersebut merupakan kewenangan legislatif dan harus berjalan sesuai aturan.
Baca juga: Gubernur: Silahkan Hak Angket
“Ada aturan main. Saya dukung hak angket. Cuma sesuai Pasal 20 UUD 1945. Tugas DPRD ada tiga: legislasi, budgeting, dan kontrol pengawasan,” ujar Rudy Mas’ud di hadapan perwakilan demonstran, Kamis, 21 Mei 2026.
Menurutnya, setiap proses dilakukan secara bertahap. Tentunya sesuai mekanisme hukum yang berlaku. “Nggak ada sesak napas langsung bedah jantung. Oke itu hak angket, hak penyelidikan. Tetapi sebelum penyelidikan, tanya dulu apa masalahnya,” katanya lagi.
Pun termasuk ketika demonstran menyinggung terkait pakta integritas dukungan hak angket di DPRD Kaltim, Rudy menerangkan, seluruh proses harus dilakukan melalui mekanisme resmi lembaga legislatif. “Pakta integritas itu harus diparipurnakan dulu. Tidak begitu caranya. Saya setuju mereka melaksanakan hak angket,” tegasnya.
Baca juga: Seribu Mawar untuk Kaltim Damai dari Drupadi Baladika Kaltim
Aksi sebelumnya diwarnai sejumlah kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur. Mulai dari pengadaan mobil dinas hingga renovasi rumah jabatan gubernur.
Massa juga menyoroti persoalan beasiswa dan layanan BPJS kesehatan masyarakat. Meski demikian, jalannya demonstrasi tetap terkendali hingga selesai. Aparat kepolisian dan peserta aksi sama-sama menjaga situasi tetap aman sehingga tidak terjadi bentrokan selama kegiatan berlangsung. (*)
Editor : Redaksi Sanubari