JAKARTA, sanubari.co.id - Direktur Eksekutif IndexPolitica Alip Purnomo, mendukung terselenggaranya debat antara Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, dan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Alip, debat terbuka merupakan jalan paling sehat untuk meredakan ketegangan antara pemerintah dan mahasiswa yang belakangan menghangat di ruang publik.
Baca Juga: Transformasi Gerakan Rakyat Jadi Partai, Isu Lingkungan Jadi Poros Politik Baru Anies
“Debat adalah obat demokrasi paling manjur. Daripada saling menyindir di media, lebih baik duduk bersama. Berbicara langsung dan menguji argumen di hadapan publik,” kata Alip dalam keterangannya, Selasa, 24 Februari 2026.
Ramadan dan Tradisi Dialog
Alip menilai momentum Ramadan sebagai waktu yang tepat untuk membuka ruang dialog yang lebih jernih dan reflektif.
“Mumpung Ramadan, bulan mencari hikmah, debat ini bisa menjadi contoh politik yang beradab. Kritik mahasiswa dijawab dengan argumentasi, bukan dengan ketersinggungan,” katanya.
Usul Digelar di Maiyah
IndexPolitica mengusulkan agar debat tidak digelar di forum politik formal atau panggung televisi. Melainkan di forum kebudayaan Maiyah yang diasuh budayawan Emha Ainun Nadjib. “Asal lokasinya di Maiyah, bukan di Amerikiyah,” ujar Alip.
Ia beralasan, Tiyo merupakan bagian dari kaderisasi kultural komunitas Maiyah. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto tercatat pernah hadir dan mengikuti forum tersebut sebelum menjabat presiden.
“Keduanya memiliki titik temu kultural. Tiyo lahir dari proses sinau di Maiyah. Sementara Prabowo pernah hadir di ruang dialog itu. Jadi, mereka bukan dua dunia yang sepenuhnya asing,” kata Alip.
Menurut dia, Maiyah merupakan ruang dialog egaliter yang memungkinkan kritik politik bertemu dengan kebijaksanaan budaya.
“Di Maiyah tidak ada hierarki kekuasaan. Presiden dan mahasiswa duduk sebagai manusia yang sama-sama belajar. Kritik politik bisa dijawab melalui tindakan budaya,” ujarnya.
Kritik sebagai Energi Demokrasi
Alip menegaskan kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah tidak semestinya dipandang sebagai ancaman.
“Kritik adalah nutrisi demokrasi. Pemerintah tidak perlu alergi. Dialog terbuka justru akan memperkuat legitimasi kebijakan,” katanya.
Jika debat itu terlaksana, ia menilai publik akan menyaksikan model komunikasi politik yang lebih langsung antara negara dan generasi muda.
Baca Juga: PC Ketapang II Sosialisasikan Pengeboran Sumur Migas Bukit Tua, Dukung Ketahanan Energi Nasional
Politik dan Kebudayaan
IndexPolitica menilai Indonesia memiliki tradisi dialog berbasis kebudayaan yang kuat, meski jarang dimanfaatkan dalam praktik politik modern.
“Politik kita terlalu sering formal dan defensif. Padahal tradisi kita adalah musyawarah kultural. Maiyah adalah salah satu ruang hidup tradisi itu,” ujar Alip.
Ia berharap polemik program Makan Bergizi Gratis menjadi momentum untuk mempertemukan kekuasaan dan kritik dalam suasana yang lebih dewasa.
“Ramadan adalah waktu terbaik untuk menunjukkan bahwa kekuasaan tidak alergi terhadap kritik. Jika presiden dan mahasiswa bertemu di Maiyah, itu bukan sekadar debat, melainkan pendidikan demokrasi bagi seluruh bangsa,” kata Alip. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
