Oleh: HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy
(Warga Nahdlatul Ulama, Kiai Kampung)
BANGKALAN, sanubari.co.id - Riuh rendah Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Madura, menyisakan cerita lain di balik mimbar resmi.
Baca Juga: Perjalanan Tengkar KH Miftahul Akhyar
Melalui siaran langsung kanal NU Online, saya menyimak dengan saksama pidato berbahasa Arab yang disampaikan oleh Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Miftahul Akhyar.
Sebagai lulusan Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus (MAN-PK) dan bekas santri Denanyar, telinga saya refleks bekerja keras menelaah isi pidato sang kiai sepuh.
Ketukan janggal pertama terasa ketika Kiai Miftah mengutip sebuah hadis tentang tatanan sosiopolitik: bahwa sebuah negeri, meskipun dipimpin oleh penguasa kafir, tetap dapat makmur sentosa selama jauh dari kezaliman.
Di sinilah ingatan literasi pesantren saya terhentak. Materi yang dibacakan itu sejatinya bukanlah gubahan orisinal Kiai Miftah, melainkan nukilan langsung dari kitab klasik Nasihatul Muluk karya sang hujjah Islam, Imam Al-Ghazali.
Anehnya, sepanjang kurang lebih 16 menit 25 detik pidato berlangsung, tak sekalipun Kiai Miftah menyebutkan rujukan otoritatif tersebut. Tidak ada nama kitab yang disinggung, apalagi identitas pengarangnya.
Dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya ilmu balitah (balaghah), praktik menyalin tanpa menyebut sumber orisinal dapat dikategorikan sebagai sariqah. Sementara dalam kamus akademik modern, kita mengenalnya dengan istilah yang lebih lugas: plagiasi.
Namun, perkara "gelapnya" sumber rujukan itu rupanya baru separuh perkara. Masalah yang lebih mendasar muncul ketika Kiai Miftah membacakan teks bertuliskan Arab tersebut.
Sebagai pemegang otoritas tertinggi di PBNU, lisan beliau justru berulang kali tersandung kekeliruan pelafalan dan harakat—sebuah pemandangan yang tak biasa untuk ukuran seorang ulama yang dipersepsikan alim.
Catatan krusial pertama muncul pada menit ke-02:01:47 saat beliau melafalkan angka tahun. Berniat menyebut tahun 1448 Hijriah, kalimat yang keluar dari lisan Kiai Miftah justru berbunyi: “arba‘ata ‘asyar... alfan... wa tsamaniyah... wa arba‘in... hijriyan”. Jika diterjemahkan secara harfiah ke dalam angka, struktur tersebut berarti 14.048 Hijriah.
Ini jelas bukan sekadar fenomena lapsus linguae atau keseleo lidah biasa. Ini adalah kekeliruan elementer dalam kaidah gramatika Arab.
Mengingat kembali pelajaran bab ‘Adad dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang dulu saya pelajari dari Kiai Aziz Masyhuri, penyebutan tahun yang presisi seharusnya adalah “tsamaniyah wa arba‘in wa arba‘imi’ah wa alf”.
Susunannya bisa dimulai dari angka ribuan (alf) terlebih dahulu atau diakhiri dengan puluhan (arba‘in), tetapi jelas bukan melompat tak beraturan seperti itu.
Ketidakakuratan pembacaan teks ini terus bergulir. Sepanjang pidato, saya mencatat sedikitnya ada enam kekeliruan fatal yang terbagi atas empat kesalahan harakat (syakal) dan dua kesalahan lafal teks asli.
Baca Juga: Gus Lilur: Muktamar NU Ke-35 Harus Hidupkan Semangat Piagam Jakarta
Pada menit ke-02:02:35, saat menyampaikan apresiasi kepada peserta yang telah bekerja keras, Kiai Miftah melafalkan frasa “bi badzlil was‘i”.
Padahal, bagi santri yang karib dengan ilmu sharaf dan ushul fiqh bab ijtihad, frasa baku yang sangat populer untuk mendefinisikan kesungguhan adalah “badzlul wus‘i”.
Kekeliruan berlanjut pada menit ke-02:05:25 saat beliau menguraikan dua tugas pemimpin di hadapan takdir Allah. Kiai Miftah membaca: “wa mulkuhu azmatul ibrom wan naql”.
Di penggalan kalimat pendek ini, beliau melakukan dua kesalahan beruntun. Pertama, kata “mulkuhum” seharusnya dibaca fiil “wa mallakahum” demi keselarasan makna dan struktur kalimat (jumlah fi‘liyyah) dengan kata kerja sebelumnya, yakni “wakhtaro”.
Kedua, beliau mengeja “azmat”, padahal teks aslinya adalah “azimmat”—bentuk jamak dari zimam (tali kendali)—sebuah metafora yang lazim dalam narasi kepemimpinan Islam.
Dua kesalahan harakat lainnya terjadi pada menit-menit berikutnya. Di menit ke-02:07:55, saat mengulas keyakinan kaum Majusi bahwa kezaliman itu dilarang dalam agama mereka, Kiai Miftah membaca kata “jaizun”.
Ejaan yang benar berdasarkan posisi sintaksis (i'rab) semestinya ialah “jaizan”, karena posisinya mengemban fungsi sebagai maf‘ul tsani (objek kedua) dari kata kerja “yaro”.
Selanjutnya pada menit ke-02:08:11, kala menukil kisah Nabi Dawud AS yang dilarang mencela penguasa non-Arab (‘ajam), terdengar lafal “an anhi”. Secara kaidah sharaf, bentuk tersebut cacat. Ejaan yang benar adalah “aninha” yang berakar dari fiil mujarab naha–yanha, bukan dari bentuk mazid anha–yunhi.
Baca Juga: NBI Usulkan Duet Kiai dan Intelektual Muda Pimpin PBNU 2026-2031
Bukan hanya harakat, telinga saya juga dipaksa mengernyit oleh dua kesalahan lafal teks yang mengubah total esensi kata. Pada menit ke-02:05:18, Kiai Miftah melafalkan frasa “li fadh lil ‘ibad” yang sempat membuat saya bingung mengartikannya.
Setelah saya konfrontasi dengan manuskrip asli Nasihatul Muluk, teks tersebut rupanya berbunyi “li hifzhil ‘ibad” (untuk menjaga para hamba).
Hal serupa terjadi di menit ke-02:07:55. Beliau melafalkan “bis sawiyyah”, sebuah diksi yang tidak menyambung dengan konteks kalimat. Setelah ditelusuri kembali ke kitab aslinya, kalimat yang tertera di sana sebenarnya adalah “al-umur al-sirriyyah” (perkara-perkara rahasia).
Rentetan kekeliruan dari balik podium Munas-Konbes Bangkalan ini memicu tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seorang tokoh yang menduduki pucuk kepemimpinan tertinggi spiritualitas kaum nahdliyin kesulitan mengeja teks yang sudah tersaji di depan mata?
Bagi saya, Rais Aam yang terbukti melakukan plagiasi karya ulama terdahulu, tidak akurat dalam mengaplikasikan kaidah dasar harakat.
Serta memiliki rekam jejak yang kerap memicu riak friksi di internal Jamiyah, sudah kehilangan legitimasi moral keilmuannya. Beliau tidak lagi layak mempertahankan jabatannya sebagai Rais Aam PBNU. (*)
Salam Amar Ma'ruf Nahi Munkar.
Editor : Redaksi Sanubari
