WAINGAPU, sanubari.co.id - Pelatihan Sekolah Perdamaian Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Aula Rumah Sakit Kristen Lindimara, Waingapu, Sumba Timur, memasuki hari kedua pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Mengusung pemahaman resolusi konflik berbasis akar rumput, kegiatan ini menyoroti kompleksitas sosial budaya lokal, termasuk isu kawin tangkap dan ketimpangan struktural.
Baca Juga: Sekolah Perdamaian GAMKI Digelar di Sumba
Sesi bertajuk "Berbagi Pengalaman" yang dipandu oleh Martha Hebi dari Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) membuka lembar diskusi hari itu. Martha mengangkat pengalamannya mengadvokasi praktik kawin tangkap di Sumba Tengah.
Menurutnya, ketidakadilan sosial dan budaya tidak bisa dipahami sekadar dari kacamata perbudakan transatlantik, melainkan menuntut pembacaan sejarah yang jeli.
Martha mencontohkan relasi antara maramba (golongan atas) dan ata dalam tradisi Sumba, yang awalnya berfungsi sebagai pelindung dan pengayom dengan asas timbal balik.
Tragedi kemanusiaan, lanjutnya, baru muncul ketika kolonialisme menggeser relasi kekerabatan yang gotong-royong menjadi kuasa yang transaksional, eksploitatif, dan dehumanisasi.
Untuk mengurai persoalan ini, Martha memperkenalkan pendekatan Maramba Eti atau hati yang bermartabat.
Metode ini bertumpu pada deep listening—mendengarkan secara mendalam dari hati ke hati para penyintas, keluarga, hingga pemangku adat guna menggugat penyalahgunaan dalih kelestarian budaya.
Keadilan Syarat Utama Perdamaian
Memasuki Sesi 3, Pdt. Sylvana Maria Apituley, M.Th. dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak boleh dipisahkan dari keadilan dan keberpihakan pada kelompok rentan.
Baca Juga: Dari Siang sampai Menjelang Malam di Fuzhou: Ngeteh Santai, Mini Conference, Lanjut ke CBC
"Perdamaian sejati bukanlah ketenangan semu yang terjadi karena korban dipaksa diam, melainkan situasi aktif di mana hak-hak manusia dihormati seutuhnya," ujar Pdt. Sylvana.
Ia menekankan pentingnya membuka ruang aman bagi perempuan dan anak di tengah situasi konflik serta menghentikan sikap pasif sebagai penonton.
Rangkaian pelatihan kemudian dilanjutkan dengan simulasi mediasi konflik lahan masyarakat adat pada Sesi 4 yang dipimpin Bunga Devi Regina Sipahutar bersama tim fasilitator.
Simulasi ini melibatkan peserta yang memerankan berbagai elemen, mulai dari Pemerintah Daerah, TNI, aktivis lingkungan, hingga masyarakat adat, guna menguji keterampilan komunikasi dan mitigasi konflik secara langsung.
Baca Juga: Sehari di Fuqing: Menyusuri Tiga Wajah Kerja Sama Ekonomi Indonesia–Tiongkok
Suara Anak Muda
Refleksi mendalam turut disuarakan oleh para peserta melalui pesan-pesan perdamaian. Eksin Mury, peserta asal GAMKI Kabupaten Sumba Tengah, memaknai perdamaian bukan sebagai ketiadaan konflik, melainkan kapasitas mengelola perbedaan dengan kepala dingin.
"Toleransi dan kerukunan mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah tembok yang memisahkan, melainkan jembatan untuk saling mengenal dan memahami," ungkap Eksin.
Ia mengajak generasi muda untuk konsisten menjadi pembawa damai melalui sikap, perkataan, dan tindakan nyata di tengah masyarakat.
Melalui Sekolah Perdamaian ini, GAMKI berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan yang aktif merawat kerukunan dan menjaga keharmonisan sosial di komunitas masing-masing. (*)
Editor : Michael Fredy Yacob
