WAINGAPU, sanubari.co.id - Pelatihan Sekolah Perdamaian Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Aula Rumah Sakit Kristen Lindimara, Waingapu, Sumba Timur, memasuki hari kedua pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Mengusung pemahaman resolusi konflik berbasis akar rumput, kegiatan ini menyoroti kompleksitas sosial budaya lokal, termasuk isu kawin tangkap dan ketimpangan struktural.
Baca Juga: Hari Pertama PKTN, GAMKI Eksposur ke Komite II DPD RI
Sesi bertajuk "Berbagi Pengalaman" yang dipandu oleh Martha Hebi dari Solidaritas Perempuan dan Anak (SOPAN) membuka lembar diskusi hari itu. Martha mengangkat pengalamannya mengadvokasi praktik kawin tangkap di Sumba Tengah.
Menurutnya, ketidakadilan sosial dan budaya tidak bisa dipahami sekadar dari kacamata perbudakan transatlantik, melainkan menuntut pembacaan sejarah yang jeli.
Martha mencontohkan relasi antara maramba (golongan atas) dan ata dalam tradisi Sumba, yang awalnya berfungsi sebagai pelindung dan pengayom dengan asas timbal balik.
Tragedi kemanusiaan, lanjutnya, baru muncul ketika kolonialisme menggeser relasi kekerabatan yang gotong-royong menjadi kuasa yang transaksional, eksploitatif, dan dehumanisasi.
Untuk mengurai persoalan ini, Martha memperkenalkan pendekatan Maramba Eti atau hati yang bermartabat.
Metode ini bertumpu pada deep listening—mendengarkan secara mendalam dari hati ke hati para penyintas, keluarga, hingga pemangku adat guna menggugat penyalahgunaan dalih kelestarian budaya.
Keadilan Syarat Utama Perdamaian
Memasuki Sesi 3, Pdt. Sylvana Maria Apituley, M.Th. dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak boleh dipisahkan dari keadilan dan keberpihakan pada kelompok rentan.
Baca Juga: "Satu Meja Pemuda 2026", Pertemukan Aktivis dan Profesional Muda di Momentum Sumpah Pemuda ke-98
"Perdamaian sejati bukanlah ketenangan semu yang terjadi karena korban dipaksa diam, melainkan situasi aktif di mana hak-hak manusia dihormati seutuhnya," ujar Pdt. Sylvana.
Ia menekankan pentingnya membuka ruang aman bagi perempuan dan anak di tengah situasi konflik serta menghentikan sikap pasif sebagai penonton.
Rangkaian pelatihan kemudian dilanjutkan dengan simulasi mediasi konflik lahan masyarakat adat pada Sesi 4 yang dipimpin Bunga Devi Regina Sipahutar bersama tim fasilitator.
Simulasi ini melibatkan peserta yang memerankan berbagai elemen, mulai dari Pemerintah Daerah, TNI, aktivis lingkungan, hingga masyarakat adat, guna menguji keterampilan komunikasi dan mitigasi konflik secara langsung.
Baca Juga: Konferda Pertama, Evin Ditunjuk Pimpin DPD GAMKI Aceh
Suara Anak Muda
Refleksi mendalam turut disuarakan oleh para peserta melalui pesan-pesan perdamaian. Eksin Mury, peserta asal GAMKI Kabupaten Sumba Tengah, memaknai perdamaian bukan sebagai ketiadaan konflik, melainkan kapasitas mengelola perbedaan dengan kepala dingin.
"Toleransi dan kerukunan mengajarkan kita bahwa perbedaan bukanlah tembok yang memisahkan, melainkan jembatan untuk saling mengenal dan memahami," ungkap Eksin.
Ia mengajak generasi muda untuk konsisten menjadi pembawa damai melalui sikap, perkataan, dan tindakan nyata di tengah masyarakat.
Melalui Sekolah Perdamaian ini, GAMKI berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan yang aktif merawat kerukunan dan menjaga keharmonisan sosial di komunitas masing-masing. (*)
Editor : Michael Fredy Yacob