BONTANG, sanubari.co.id - Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang tahun depan berpeluang berkurang. Pemerintah pusat akan menanggung gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sektor pendidikan.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, sekitar 340 guru di Kota Taman berstatus PPPK. Pengalihan beban gaji kepada pemerintah pusat dinilai dapat meringankan belanja pegawai dalam APBD Bontang.
Baca Juga: Pesan WhatsApp Antar Sony Jadi Sekda Bontang
“Belum tahu ya (berapa persen penghematannya). Karena informasinya juga baru PPPK yang ditanggung itu baru sektor pendidikan, yakni guru,” ujar Neni, Senin, 5 Oktober 2026.
Pemerintah Kota Bontang, kata dia, juga tengah mengupayakan agar gaji PPPK sektor lain dapat ditanggung pemerintah pusat. Salah satunya tenaga kesehatan (nakes).
Dinas Kesehatan Bontang kini melakukan pendataan jumlah nakes sebagai bagian dari proses pengajuan tersebut. Pendataan diperlukan untuk menyiapkan pengalihan sistem pembayaran gaji jika usulan disetujui pemerintah pusat.
“Sekarang masih proses pendataan,” katanya.
Neni juga berharap pemerintah pusat menanggung gaji PPPK sektor administrasi umum. Jumlah PPPK pada sektor tersebut diperkirakan mencapai 900 orang.
Baca Juga: Agus Haris: Pancasila Perekat Keberagaman di Bontang
Selama ini, APBD Bontang harus mengalokasikan anggaran hingga miliaran rupiah setiap tahun untuk membayar gaji PPPK. Karena itu, Neni berharap seluruh pembiayaan gaji PPPK dapat dialihkan kepada pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan semua PPPK bisa diambil alih pusat. Pasti akan banyak mengurangi beban anggaran daerah,” ucap Neni.
Selain persoalan pembiayaan, Pemkot Bontang mengusulkan agar PPPK paruh waktu diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Neni mengatakan surat usulan tersebut telah ditandatanganinya dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Baca Juga: Lama Dijabat Pj, Sony Resmi Jadi Sekda Bontang
“Saya sudah tanda tangani surat usulannya ke BKN. Mudah-mudahan dapat segera disetujui,” ujarnya.
Saat ini, terdapat sekitar 1.424 PPPK paruh waktu dan 1.000 PPPK penuh waktu di Kota Bontang.
Pemkot Bontang masih menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai pembiayaan PPPK, termasuk persetujuan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. (*)
Editor : Michael Fredy Yacob
