Jakarta, sanubari.co.id — Pemerintah Indonesia terus memacu penarikan investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) secara masif. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan potensi energi bersih nasional yang sangat melimpah, namun pemanfaatannya saat ini masih terbilang belum optimal.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, Indonesia memiliki total potensi energi terbarukan hingga mencapai 3.700 Gigawatt (GW).
Potensi raksasa ini mencakup energi surya, hidro, panas bumi (geothermal), hingga angin. Namun, dari potensi sebesar itu, kapasitas yang berhasil tergarap dan dimanfaatkan sejauh ini baru berkisar 15,4 GW atau kurang dari satu persen.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa ketimpangan antara potensi dan realisasi ini justru menjadi peluang investasi bernilai fantastis bagi penanam modal domestik maupun global yang ingin masuk ke ekosistem hijau Indonesia.
Rosan Roeslani. (ANTARA)
"Potensi energi terbarukan kita mencapai 3.700 GW, tetapi yang baru dimanfaatkan saat ini baru sekitar 15,4 GW. Ini menunjukkan ruang pertumbuhan untuk investasi di sektor energi bersih masih sangat luas," ujar Rosan Roeslani saat berbicara acara di Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2026 yang didakan pada 6 Oktober 2026.
Menurut Rosan, pengembangan EBT tidak bisa dilepaskan dari strategi besar pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri. Industri masa depan membutuhkan pasokan energi yang ramah lingkungan agar produk hasil olahan dalam negeri memiliki daya saing tinggi dan memenuhi standar emisi rendah di pasar global.
Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan penataan dan pemensiunan bertahap pada pembangkit listrik berbasis fosil. Salah satu fokus utamanya adalah mengganti pembangkit diesel berkapasitas total sekitar 13 GW secara bertahap dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta sumber energi terbarukan lainnya. Langkah ini sekaligus membuka pintu masuk bagi investasi baru di sektor manufaktur panel surya dan baterai penyimpan energi.
Selain di sektor pembangkitan, aliran modal juga dibidik untuk pengembangan jaringan transmisi pintar (smart grid). Infrastruktur ini krusial mengingat lokasi sumber EBT—seperti aliran sungai besar dan potensi angin—sering kali berada di wilayah terpencil dan jauh dari pusat beban listrik industri.
Guna menarik minat calon investor, pemerintah menjamin kemudahan perizinan, kepastian hukum jangka panjang, serta penyediaan insentif fiskal yang kompetitif. Sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero), terus diperkuat untuk mempercepat eksekusi proyek di lapangan.
"Kami terus berkoordinasi agar proses perizinan dan penyediaan infrastruktur pendukung dapat berjalan sejajar. Energi hijau adalah kunci utama keberlanjutan ekonomi nasional ke depan," pungkas Rosan.
Editor : Robby
