Jakarta, sanubari.co.id – Presiden Prabowo Subianto menerima sepuluh mantan Kapolri di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Isi pembicaraan baru terungkap Senin (9/11), lewat keterangan sejumlah pejabat yang hadir maupun yang mendengar langsung kabar dari pertemuan itu.
Para mantan pimpinan Polri yang hadir menjabat dalam rentang 1998 hingga 2019. Mereka adalah Roesmanhadi, Rusdiharjo, Surojo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian, yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri. Idham Azis tidak tampak dalam rombongan.
Baca juga: Mengejutkan, Laut Bercerita Tembus Satu Juta Penonton dalam 11 Hari
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Seskab Teddy Indra Wijaya juga mendampingi Presiden.
Soal isi pembahasan, Tito yang ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, menyebut Presiden banyak menjelaskan kondisi terkini negara.
"Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa, kebocoran negara dan lain-lain," ujarnya. Tito mengatakan undangan datang dari Presiden dan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri.
Baca juga: Konsumsi dan Belanja Pemerintah Dorong Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen
Dalam kesempatan itu, menurut Tito, Polri menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah menyejahterakan rakyat. Dukungan itu mencakup program prorakyat, terutama upaya mencegah kebocoran keuangan negara.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan satu poin lain. Ia mengaku mendapat kabar bahwa ada pembahasan soal penyadapan ilegal. Namun topik tersebut hanya salah satu bagian dari pertemuan, dan kasusnya kini sudah ditangani aparat penegak hukum. Sedangkan secara umum, Presiden memaparkan visi dan misinya untuk memajukan Indonesia dengan menggerakkan roda perekonomian, lalu meminta dukungan para purnawirawan.
Baca juga: Wow, Cadangan Devisa Indonesia per Oktober 2026 Capai US$146,8 Miliar
Pertemuan ini berlangsung di tengah pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden, sejumlah tokoh, dan masyarakat sipil. Perkara itu diduga melibatkan seorang jenderal bintang empat sekaligus mantan Kapolri berinisial LSP, bersama beberapa perwira tinggi Polri.
Sementara di DPR, pembahasan rancangan undang-undang tentang penyadapan dilaporkan dipercepat, dan Komisi III menyebut Presiden dapat menerbitkan Perppu bila diperlukan.
Editor : Robby