Kolaborasi Pemprov Jatim dan Australia

Khofifah: Pemprov Jatim Gandeng Australia Tingkatkan Ketangguhan Masyarakat Hadapi Bencana

Reporter : Michael Fredy Yacob
Pertemuan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan perwakilan Australia di Gedung Negara Grahadi, Senin, 15 Juni 2026.

SURABAYA, sanubari.co.id - Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur perkuat kerjasama dengan pemerintah Australia. Kolaborasi itu untuk pengurangan risiko bencana melalui program Siap Siaga.

Program kemitraan Indonesia-Australia tersebut ditargetkan mampu meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana. Sekaligus memperkuat ketangguhan masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan.

Baca juga: Festival Kopi di Kota Lama Surabaya Dongkrak UMKM dan Pariwisata

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dengan perwakilan Program Siap Siaga dan Konsulat Jenderal Australia di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 15 Juni 2026.

Head of Sub-National Program Siap Siaga, Deswanto Marbun mengapresiasi dukungan yang diberikan Gubernur Khofifah terhadap pengembangan program tersebut di Bumi Mojopahit.

“Salah satu poin penting yang disampaikan adalah perlunya melibatkan seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat kecamatan dan desa. Agar respons terhadap bencana lebih efektif dan tepat sasaran," kata Deswanto.

Menurutnya, Jatim menjadi salah satu wilayah prioritas Program tersebut. Karena memiliki sedikitnya 14 jenis risiko bencana yang tersebar di berbagai daerah. Pendekatan yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik ancaman di masing-masing wilayah.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan, Program Siap Siaga bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim telah melaksanakan simulasi tsunami di Kabupaten Lumajang.

Selanjutnya, simulasi penanganan erupsi gunung berapi dijadwalkan berlangsung pada awal Juli 2026 di Kabupaten Malang.

“Kami menyesuaikan seluruh kegiatan dengan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jatim melalui BPBD. Jadi setiap daerah memiliki pendekatan yang berbeda sesuai risiko bencana yang dihadapi,” katanya.

Berbeda dengan program bantuan yang berorientasi pada penyediaan sarana dan peralatan, Siap Siaga lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu merespons ancaman bencana secara mandiri dan cepat.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus adalah pelibatan kelompok penyandang disabilitas. Menurut Deswanto, kelompok disabilitas selama ini lebih sering diposisikan sebagai objek dalam penanggulangan bencana. 

Namun melalui penguatan Unit Layanan Disabilitas yang dikembangkan BPBD Jatim, mereka kini mulai berperan aktif sebagai agen edukasi kebencanaan.

"Mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga ikut menyuarakan pentingnya kesiapsiagaan bencana di lingkungan masyarakat maupun sekolah," jelasnya.

Baca juga: Bidik 30 Persen Wisatawan, Jawa Timur Deklarasikan Diri sebagai Provinsi Seribu Event

Deswanto menilai tingkat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat Jatim terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu indikatornya terlihat dari keberhasilan Program Desa Tangguh Bencana di kawasan lereng Gunung Semeru.

Ia menyebut kesiapan masyarakat dalam memahami tanda-tanda bahaya dan prosedur evakuasi telah berkontribusi besar dalam menekan jumlah korban jiwa saat terjadi erupsi.

“Saat letusan terakhir, tingkat fatalitas hampir mendekati nol. Itu menunjukkan masyarakat sudah semakin siap menghadapi ancaman bencana karena mereka mengetahui tanda-tanda bahaya dan langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi,” ungkapnya.

Selain fokus pada ancaman gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi, Program Siap Siaga juga memberi perhatian terhadap potensi kekeringan yang diperkirakan semakin meningkat akibat dampak perubahan iklim.

Deswanto menegaskan, Siap Siaga tidak menggantikan peran pemerintah daerah, melainkan menjadi katalisator yang memperkuat koordinasi berbagai sektor. Mulai dari BPBD, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup hingga pemangku kepentingan lainnya.

"Kekeringan merupakan bencana yang berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu dibutuhkan strategi berkelanjutan dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk upaya mitigasi lingkungan dan vegetasi untuk mengurangi dampak yang lebih besar di masa depan," katanya.

Baca juga: BPBD Jatim dan BNPB Rintis Program UMKM Tangguh Bencana

Sementara itu, Wakil Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Will Lee, menegaskan bahwa kerja sama kebencanaan menjadi salah satu simbol kuat hubungan erat antara Indonesia dan Australia.

Ia mengenang bantuan personel TNI saat Australia menghadapi kebakaran hutan besar di New South Wales pada 2019 sebagai bukti kuatnya hubungan kedua negara dalam menghadapi situasi darurat.

"Pengalaman itu menunjukkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki hubungan yang panjang dalam semangat gotong royong dan saling membantu saat menghadapi situasi darurat," ujarnya.

Menurut Will Lee, kunjungan pihak Konsulat Jenderal Australia ke Grahadi juga bertujuan memperoleh masukan dari Gubernur Jatim terkait pengembangan Program SIAP SIAGA ke depan, termasuk rencana perpanjangan program setelah 2027.

Ia menambahkan bahwa kemitraan Indonesia dan Australia tidak hanya terbatas pada sektor kebencanaan, tetapi juga mencakup bidang keamanan, maritim, ekonomi, pembangunan, serta hubungan antar masyarakat.

"Hubungan Indonesia dan Australia sangat penting. Karena itu kami ingin memastikan program kemitraan seperti SIAP SIAGA dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," terangnya. (*)

Editor : Michael Fredy Yacob

Serba Serbi
Berita Populer
Berita Terbaru