MAGELANG, sanubari.co.id - Retreat kepala daerah di Akmil Magelang, berikan inspirasi buat Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dia akhirnya bisa membuat program pembangunan daerah di tengah pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Inspirasi itu salah satunya datang dari pemaparan materi yang disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca juga: Mayoritas Warga Puas Kinerja Pemprov Jatim Versi The Republic Institute
Ibu Sri Mulyani memberikan materi tentang innovative financing, efisiensi APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), kata Khofifah dalam rilisnya, Senin 24 Februari 2025.
Dalam pemaparan itu, Sri Mulyani menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ada berbagai alternatif pendanaan yang bisa dijalin.
Salah satunya adalah melalui skema kerjasama dengan berbagai pihak. Termasuk terhadap perusahaan swasta. Juga memaksimalkan pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Khofifah pun langsung memberikan arahan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim. Tujuannya, untuk menyiapkan strategi untuk menghadapi Inpres nomor 1/2025 dan SE Menkeu nomor No 900/833/SJ.
Kami meminta Pak Wagub diskusikan dengan Sekda dan jajaran. Termasuk BUMD terkait innovative financing. Alhamdulillah, baik Pak Wagub maupun Sekda langsung respon cepat. Langsung ditindaklanjuti. Kita diskusi melalui group WA sampai dini hari, ujarnya.
Dalam menghadapi situasi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah harus melakukan beberapa hal. Diantaranya menggenjot pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang tidak membebani masyarakat. Juga melakukan perbaikan belanja agar benar benar efektif dan efisien, terangnya.
Bagi Khofifah, peningkatan PAD harus diupayakan di berbagai sektor. Sehingga bisa menambal pos-pos anggaran dari pusat yang terkena efisiensi. Harapannya berbagai program untuk masyarakat bisa terus dimaksimalkan.
Baca juga: Optimalisasi Program Prioritas untuk Pemerataan Kesejahteraan: Arahan Gubernur Jawa Timur
Salah satu upaya innovative financing adalah dengan menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari berbagai pihak. Seperti dunia usaha, termasuk BUMN dan BUMD. Lalu pembiayaan dengan pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan mengembangkan dana abadi daerah, terangnya.
Beberapa program innovative financing telah dilakukan Pemprov Jatim. Diantaranya pembangunan sistem pengelolaan air minum (SPAM) Umbulan, bantuan permodalan usaha mikro kerjasama dengan BAZNAS dan kegiatan yang dibantu melalui CSR swasta dan BUMN/BUMD.
Termasuk pembangunan penerangan jalan raya yang dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Madiun juga dengan pola KPBU. Kedepan akan terus kita optimalkan pola-pola seperti ini, tegasnya.
Menghadapi kebijakan efisiensi ini, usai pelantikan juga sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Pak Wagub, Pak Sekda dan seluruh jajaran kepala OPD Pemprov Jatim. Intinya, kami siap dan segera menindaklanjuti terkait kebijakan pemerintah pusat, kata Khofifah.
Baca juga: Khofifah Resmikan SPAM, Ribuan Warga Singosari Malang Terbebas Krisis Air Bersih Saat Kemarau
Meski begitu ia menegaskan efisiensi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim tidak akan mengurangi sektor prioritas. Seperti pendidikan dan kesehatan. Serta layanan publik maupun penyaluran bantuan sosial (Bansos).
Kami pastikan juga efisiensi ini tidak akan mengganggu kinerja Pemprov Jatim. Terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat, imbuh dia.
Khofifah juga minta jajarannya untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan khususnya untuk memberikan rekomendasi yang terbaik untuk Jawa Timur. (*)
Editor : Redaksi Sanubari