SURABAYA, sanubari.co.id – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji, menanggapi sejumlah kritik yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Ia menilai serangan-serangan tersebut berkaitan dengan kebijakan Bahlil yang dianggap merugikan sebagian pengusaha besar.
Sarmuji mengungkapkan bahwa berbagai tudingan negatif terhadap Menteri Bahlil belakangan ini diduga berasal dari kalangan pengusaha yang merasa dirugikan oleh langkah-langkah reformasi yang ditempuh.
Sejak menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil menerapkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya dengan memberikan ruang lebih besar kepada pelaku UMKM. Namun, langkah ini justru mengganggu kepentingan segelintir pelaku usaha besar, terutama di sektor tambang dan migas.
“Kebijakan yang memberikan akses luas bagi UMKM telah memukul para pelaku usaha besar yang selama ini menikmati keuntungan di atas sumber daya negara,” kata Sarmuji dalam pernyataan resminya yang diterima sanubari.co.id, Selasa 10 Juni 2025.
Ia menjelaskan bahwa selama ini, sektor pertambangan nasional didominasi oleh korporasi besar. Kebijakan masa lalu lebih condong mengakomodasi kepentingan mereka. Termasuk membuka celah untuk dominasi asing melalui kebijakan impor dan lainnya.
Menurut Sarmuji, kondisi ini sudah lama menjadi keresahan di kalangan UMKM yang merasa termarjinalkan. Maka dari itu, kebijakan baru yang digagas Bahlil merupakan bentuk perbaikan agar para pelaku usaha kecil juga memiliki peluang yang sama untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya nasional.
Salah satu terobosan yang dinilai signifikan adalah pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) skala besar yang kemudian akan dialihkan kepada pelaku UMKM lokal. Bagi Sarmuji, langkah ini adalah bentuk nyata dari upaya mendistribusikan kesejahteraan secara lebih merata.
“Langkah ini memperlihatkan keberpihakan negara kepada rakyat, bukan hanya kepada kelompok elite,” ujar Sekjen Partai Golkar tersebut.
Sarmuji juga menyinggung soal mafia impor minyak yang turut melancarkan serangan terhadap Bahlil. Ia menyebut kelompok ini sebelumnya sangat diuntungkan oleh kebijakan lama dan merasa terganggu oleh upaya Bahlil meningkatkan lifting migas nasional.
“Kelompok yang selama ini menikmati rente besar merasa terancam, lalu ikut memainkan isu-isu negatif demi menggagalkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, dalam menghadapi perubahan yang diinisiasi Bahlil, pihak-pihak yang merasa kehilangan kepentingan mulai memanfaatkan berbagai isu untuk membentuk opini publik negatif. Bahkan, isu yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan Menteri ESDM dijadikan alat serangan.
“Serangan ini bukanlah bentuk kritik konstruktif, melainkan bentuk perlawanan dari pihak-pihak yang terganggu. Sudah melenceng dari proporsionalitas dan cenderung membentuk narasi sesat dengan tujuan politik,” ujar Sarmuji.
Ia mencontohkan kasus penghentian sementara IUP nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Meskipun izin tersebut dikeluarkan oleh menteri sebelumnya, justru Menteri Bahlil yang menjadi sasaran kritik.
“Persoalannya bukan tentang individu Bahlil, tetapi bagaimana negara menegaskan keberpihakan pada rakyat,” tegasnya.
Fraksi Partai Golkar di DPR RI, lanjut Sarmuji, akan terus mendukung langkah-langkah kebijakan pro-rakyat dan mengawal transformasi pengelolaan sektor pertambangan menuju sistem yang lebih adil dan inklusif. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
