Sanubari.co.id - Suasana di Timur Tengah semakin mencengkam. Tidak ada yang mau mengalah. Kondisi tersebut sudah makan banyak nyawa. Tidak hanya masyarakat umum, banyak pejabat strategis juga banyak berguguran.
Namun, di artikel ini, tidak dibahas mengenai kapan ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran itu meredah. Atau kesepakatan apa yang ditawarkan Donald Trump kepada Iran. Tetapi, mengulas tentang definisi perang dan sejarahnya.
Baca Juga: Pemprov Jatim Siapkan Strategi Hadapi Dampak Geopolitik Global
Perang dalam pengertian umum adalah konflik antara kelompok-kelompok politik yang melibatkan permusuhan dalam jangka waktu dan skala yang cukup besar. Konflik bersenjata antara negara-negara kuat dengan rakyat yang terisolasi dan tidak berdaya biasanya disebut penenangan, ekspedisi militer, atau eksplorasi.
Dengan negara-negara kecil, disebut intervensi atau pembalasan; dan dengan kelompok-kelompok internal, pemberontakan atau insureksi. Insiden semacam itu, jika perlawanannya cukup kuat atau berkepanjangan, dapat mencapai skala yang membuatnya layak disebut "perang."
Sepanjang zaman, perang telah menjadi topik analisis yang penting. Pada paruh akhir abad ke-20, setelah dua Perang Dunia dan di bawah bayang-bayang bencana nuklir, biologis, dan kimia, lebih banyak tulisan yang membahas subjek ini daripada sebelumnya.
Upaya untuk memahami sifat perang, untuk merumuskan beberapa teori tentang penyebab, pelaksanaan, dan pencegahannya, sangat penting. Karena teori membentuk harapan manusia dan menentukan perilaku manusia.
Berbagai aliran teori umumnya menyadari pengaruh mendalam yang dapat mereka berikan pada kehidupan. Tulisan mereka biasanya mencakup unsur normatif yang kuat. Karena, ketika diterima oleh para politisi, ide-ide mereka dapat mengambil karakteristik ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya.
Analisis perang dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pendekatan filosofis, politik, ekonomi, teknologi, hukum, sosiologis, dan psikologis sering dibedakan.
Perbedaan ini menunjukkan beragam fokus minat dan kategori analitis yang berbeda yang digunakan oleh ahli teori. Tetapi sebagian besar teori yang ada bersifat campuran. Karena perang adalah fenomena sosial yang sangat kompleks yang tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal atau melalui satu pendekatan tunggal.
Evolusi Teori Perang
Mencerminkan perubahan dalam sistem internasional, teori perang telah melewati beberapa fase selama tiga abad terakhir.
Setelah berakhirnya perang agama, sekitar pertengahan abad ke-17, perang dilakukan untuk kepentingan penguasa individu dan terbatas baik dalam tujuan maupun cakupannya. Seni manuver menjadi penentu, dan analisis perang dirumuskan sesuai dengan strategi.
Situasi berubah secara fundamental dengan pecahnya Perang Dunia II. Revolusi Prancis, meningkatkan ukuran pasukan. Awalnya pasukan profesional kecil menjadi pasukan wajib militer besar.
Lalu, memperluas tujuan perang ke cita-cita revolusi. Cita-cita yang menarik bagi massa yang tunduk pada wajib militer. Dalam urutan relatif pasca-Napoleon di Eropa, arus utama teori kembali pada gagasan perang sebagai instrumen kebijakan nasional yang rasional dan terbatas.
Pendekatan ini paling baik diungkapkan oleh ahli teori militer Prusia, Carl von Clausewitz dalam karya klasiknya yang terkenal: Tentang Perang (1832–37).
Perang Dunia I yang bersifat "total". Karena mengakibatkan mobilisasi seluruh populasi dan ekonomi dalam jangka waktu yang lama. Tidak sesuai dengan pola konflik terbatas Clausewitz, dan menyebabkan munculnya kembali teori-teori lain.
Teori-teori ini tidak lagi menganggap perang sebagai instrumen rasional untuk kebijakan negara. Para teoritikus berpendapat, perang dalam bentuk modern dan totalnya, jika masih dipahami sebagai instrumen negara nasional. Hanya boleh dilakukan jika kepentingan paling vital negara, yang menyangkut kelangsungan hidupnya, menjadi perhatian.
Jika tidak, peperangan hanya melayani ideologi yang luas. Bukan kepentingan yang lebih sempit dari seorang penguasa atau suatu bangsa. Seperti perang agama pada abad ke-17, perang menjadi bagian dari "rencana besar," seperti kebangkitan proletariat dalam eskatologi komunis atau doktrin Nazi tentang ras unggul.
Beberapa ahli teori bahkan melangkah lebih jauh. Mereka menyangkal bahwa perang memiliki karakter rasional sama sekali. Bagi mereka, perang adalah malapetaka dan bencana sosial: baik itu dilakukan oleh satu bangsa terhadap bangsa lain atau dipahami sebagai bencana bagi umat manusia secara keseluruhan.
Gagasan ini bukanlah hal baru—setelah Perang Napoleon, gagasan ini diungkapkan, misalnya, oleh Tolstoy dalam bab penutup Perang dan Perdamaian (1865–69). Pada paruh kedua abad ke-20, gagasan ini kembali populer dalam penelitian perdamaian.
Suatu bentuk teori kontemporer yang menggabungkan analisis asal-usul peperangan dengan unsur normatif yang kuat yang bertujuan untuk pencegahannya. Penelitian perdamaian berfokus pada dua bidang: analisis sistem internasional dan studi empiris tentang fenomena perang.
Perang Dunia II dan evolusi selanjutnya dari senjata pemusnah massal membuat tugas memahami hakikat perang menjadi semakin mendesak. Di satu sisi, perang telah menjadi fenomena sosial yang sulit diatasi.
Penghapusannya tampaknya merupakan prasyarat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia. Di sisi lain, penggunaan perang sebagai instrumen kebijakan diperhitungkan secara belum pernah terjadi sebelumnya oleh negara-negara adidaya nuklir: Amerika Serikat dan Uni Soviet.
Perang juga tetap menjadi instrumen yang keras. Namun rasional dalam konflik-konflik yang lebih terbatas. Seperti Israel dan negara-negara Arab. Akibatnya, pemikiran tentang perang menjadi semakin terdiferensiasi.
Karena harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan berbagai jenis konflik yang sangat berbeda.
Clausewitz secara meyakinkan mendefinisikan perang sebagai instrumen rasional kebijakan luar negeri: “suatu tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk memaksa lawan kita memenuhi kehendak kita.”
Definisi perang modern, seperti “konflik bersenjata antara unit politik,” umumnya mengabaikan definisi sempit dan legalistik yang menjadi ciri khas abad ke-19. Membatasi konsep tersebut pada perang yang secara resmi dideklarasikan antar negara.
Definisi tersebut mencakup perang saudara tetapi pada saat yang sama mengecualikan fenomena seperti pemberontakan, perampokan, atau pembajakan.
Perang umumnya dipahami hanya mencakup konflik bersenjata dalam skala yang cukup besar. Biasanya tidak termasuk konflik yang melibatkan kurang dari 50 ribu kombatan.
Penyebab Perang
Teori-teori kontemporer tentang penyebab perang secara garis besar terbagi menjadi dua aliran utama. Satu aliran mengaitkan perang dengan faktor atau dorongan biologis dan psikologis bawaan tertentu.
Sedangkan aliran lainnya mengaitkannya dengan hubungan dan institusi sosial tertentu. Kedua aliran tersebut mencakup kaum optimis dan pesimis mengenai kemungkinan pencegahan perang.
Teori-Teori Biologi
Teori-teori yang berpusat pada dorongan bawaan manusia dikembangkan oleh para etolog, yang mengambil analogi dari perilaku hewan, dan juga oleh para psikolog dan psikoanalis.
Etologi
Para etolog memulai dengan argumen yang meyakinkan. Mereka berpendapat bahwa studi tentang Perilaku hewan dalam peperangan dapat berkontribusi terhadap pemahaman tentang perang yang dilakukan oleh manusia.
Perilaku monyet dan kera di penangkaran serta perilaku anak-anak kecil, misalnya, menunjukkan kesamaan mendasar.
Dalam kedua kasus tersebut, dapat diamati bahwa Perilaku agresif biasanya muncul dari beberapa dorongan: persaingan untuk kepemilikan, gangguan dari orang asing, atau frustrasi terhadap suatu aktivitas.
Situasi konflik utama yang menyebabkan agresi di antara hewan, terutama yang berkaitan dengan akses jantan ke betina dan kontrol wilayah untuk mencari makan dan berkembang biak, biasanya terkait dengan pola dominasi.
Analogi hewan dengan perilaku manusia digambarkan oleh banyak ahli etologi. Namun, dipertanyakan secara keras oleh rekan-rekan mereka yang lebih terkendali. Serta oleh banyak ilmuwan sosial.
Istilah "agresi," misalnya, digunakan secara tidak tepat dan tidak konsisten. Seringkali hanya merujuk pada perilaku hewan yang sebagian besar bersifat simbolis yang melibatkan sinyal-sinyal seperti mimik wajah.
Perilaku hewan yang diamati dapat dianggap sebagai sumber inspirasi penting bagi hipotesis, tetapi hipotesis tersebut kemudian harus diperiksa melalui studi perilaku manusia yang sebenarnya.
Karena hal ini belum dilakukan secara memadai, hipotesis yang diajukan memiliki sedikit dasar dan hanyalah ide-ide menarik untuk diselidiki.
Lebih lanjut, perilaku manusia tidak tetap seperti perilaku hewan, sebagian karena manusia dengan cepat mengembangkan pola perilaku yang berbeda sebagai respons terhadap faktor lingkungan, seperti geografi, iklim, dan kontak dengan kelompok sosial lainnya.
Keragaman pola perilaku ini sedemikian rupa sehingga dapat digunakan di kedua sisi argumen mengenai, misalnya, apakah manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk bersikap agresif atau tidak.
Dua subjek yang sangat menarik yang dipelajari oleh para etolog adalah efek dari kepadatan populasi hewan dan perilaku hewan terkait teritorial. Studi tentang kepadatan populasi masih belum lengkap.
Temuan bahwa pola perilaku normal cenderung terganggu dalam kondisi seperti itu dan bahwa perilaku agresif seringkali menjadi menonjol masih perlu diklasifikasikan bahwa reaksi hewan dan manusia terhadap kepadatan populasi mungkin berbeda.
Para etolog juga telah mengajukan hipotesis yang masuk akal mengenai cara biologis pengendalian populasi melalui penurunan kesuburan yang terjadi ketika populasi hewan meningkat melebihi kapasitas lingkungannya.
Namun, apakah mekanisme pengendalian biologis tersebut beroperasi dalam masyarakat manusia masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
Temuan mengenai “Imperatif teritorial” pada hewan—yaitu, pembatasan dan pertahanan terhadap intrusi suatu wilayah tetap untuk mencari makan dan berkembang biak—bahkan lebih perlu diklasifikasi ketika analogi ditarik dari perilaku hewan ke perilaku manusia. Analogi antara wilayah hewan dan negara teritorial jelas sangat lemah.
Di alam, wilayah anggota suatu spesies berbeda luasnya tetapi biasanya tampaknya dilengkapi dengan sumber daya yang memadai, dan penggunaan kekerasan dalam pertahanan mereka jarang diperlukan, karena sinyal ancaman yang biasa diberikan umumnya menyebabkan penarikan diri para pesaing potensial.
Hal ini hampir tidak dapat dibandingkan dengan pertahanan wilayah negara nasional yang terkadang menimbulkan bencana.
Psikologi
Salah satu aliran teori berpendapat bahwa penyebab utama perang dapat ditemukan dalam sifat psikologis manusia. Pendekatan psikologis tersebut berkisar dari pernyataan yang sangat umum.
Seringkali hanya bersifat intuitif mengenai sifat manusia, hingga analisis kompleks yang menggunakan konsep dan teknik psikologi modern. Kategori pertama mencakup berbagai ajaran dan wawasan etika dan filosofis, termasuk karya-karya tokoh seperti Santo Agustinus dan filsuf Belanda abad ke-17, Benedictus de Spinoza .
Para penulis modern yang menggunakan pendekatan psikologis menekankan pentingnya ketidaksesuaian atau kompleks psikologis dan citra stereotip palsu yang dipegang oleh para pembuat keputusan di negara lain dan para pemimpin mereka.
Beberapa psikolog mengemukakan adanya agresivitas bawaan pada manusia. Yang lain berkonsentrasi pada opini publik dan pengaruhnya, terutama pada saat-saat ketegangan. Yang lain menekankan pentingnya para pembuat keputusan dan perlunya seleksi dan pelatihan yang cermat.
Sebagian besar percaya bahwa peningkatan kesejahteraan sosial penyesuaian individu akan mengurangi frustasi, rasa tidak aman, dan ketakutan serta akan mengurangi kemungkinan perang.
Mereka semua percaya pada pentingnya penelitian dan pendidikan . Namun, keterbatasan pendekatan tersebut berasal dari sifatnya yang sangat umum.
Selain itu, terlepas dari apakah premis psikologis tersebut optimis atau pesimis tentang sifat manusia, kita tidak dapat mengabaikan dampak institusi sosial dan politik terhadap perilaku manusia yang memberi manusia kesempatan untuk menjalankan kecenderungan baik atau jahatnya dan untuk membatasi perilakunya.
Teori-Teori Sosial
Meskipun penjelasan psikologis tentang perang mengandung banyak hal yang tampaknya valid, penjelasan tersebut tidak cukup karena manusia berperilaku berbeda dalam konteks sosial yang berbeda.
Oleh karena itu, banyak pemikir telah mencari penjelasan mereka dalam konteks-konteks ini, dengan berfokus pada organisasi internal atau teori-teori yang paling banyak dan berpengaruh yang mengaitkan perang dengan sifat negara terbagi menjadi dua aliran besar, yang secara umum dapat disebut liberal dan sosialis.
Analisis Liberal
Para liberal awal atau klasik abad ke-18 dan ke-19 membedakan tiga elemen dasar dalam analisis mereka—individu, masyarakat, dan negara—dan menganggap negara sebagai hasil interaksi dari dua elemen pertama.
Mereka berasumsi bahwa masyarakat mengatur dirinya sendiri dan bahwa sistem sosio ekonomi mampu berjalan lancar dengan sedikit campur tangan dari pemerintah.
Ekonomi, desentralisasi, dan kebebasan dari kendali pemerintah adalah perhatian utama kaum liberal klasik, seperti yang ditunjukkan dengan sangat jelas dalam tulisan-tulisan John Stuart Mill.
Mereka menerima perlunya mempertahankan pertahanan tetapi mendalilkan adanya harmoni kepentingan dasar antar negara, yang akan meminimalkan terjadinya perang.
Kerja sama ekonomi berdasarkan pembagian kerja internasional dan perdagangan bebas akan menguntungkan semua orang—perdagangan akan menjadi obat mujarab, pengganti rasional untuk perang.
Namun, dalam menjelaskan perang yang memang terjadi, kaum liberal menekankan berbagai faktor.
Pertama, mereka berfokus pada pemerintahan otokratis, yang dianggap melancarkan perang bertentangan dengan keinginan orang-orang yang cenderung cinta damai.
Dengan demikian, menjadi prinsip utama filsafat politik liberal bahwa perang dapat dihilangkan dengan memperkenalkan perdamaian universal.
Hak pilih karena rakyat pasti akan menggulingkan pemerintahan yang cenderung agresif melalui pemungutan suara. Sejak Thomas Paine dan seterusnya, aliran liberal utama mendukung republikanisme dan menekankan dampak damai dari opini publik.
Meskipun mereka tidak dapat menyepakati kebijakan aktual, mereka menekankan beberapa gagasan umum mengenai hubungan antar negara. Menyelaraskan gagasan laissez-faire mereka tentang organisasi internal negara dengan gagasan tentang jumlah minimum organisasi internasional.
Lalu, penggunaan kekuatan yang dibatasi secara ketat untuk menangkis agresi, pentingnya opini publik dan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Serta penyelesaian konflik dan perselisihan secara rasional.
Namun, kemudian pada abad ke-19, dan terutama setelah Perang Dunia I, kaum liberal mulai menerima kesimpulan bahwa masyarakat internasional yang tidak diatur tidak secara otomatis cenderung menuju perdamaian dan menganjurkan organisasi internasional sebagai koreksi.
Analisis Sosialis
Sementara kaum liberal berkonsentrasi pada struktur politik, menganggapnya sebagai hal terpenting dalam menentukan kecenderungan negara untuk terlibat dalam perang, kaum sosialis beralih ke sistem sosio ekonomi negara sebagai faktor utama.
Pada awal abad ke-20, kedua aliran tersebut sampai batas tertentu bertemu, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa kaum liberal radikal Inggris, John Hobson, menjelaskan perang dengan istilah yang kemudian diadopsi oleh Vladimir Lenin .
Karl Marx mengaitkan perang bukan dengan perilaku negara, melainkan dengan struktur kelas masyarakat. Baginya, perang terjadi bukan sebagai instrumen kebijakan negara yang seringkali sukarela, tetapi sebagai akibat dari benturan kekuatan sosial.
Bagi Marx, negara hanyalah suprastruktur politik; faktor utama dan penentu terletak pada mode produksi kapitalis, yang mengarah pada perkembangan dua kekuatan yang saling bertentangan.
Kaum borjuasi mengendalikan mesin pemerintahan untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam hubungan internasionalnya, kaum borjuasi, Negara kapitalis terlibat dalam perang karena didorong oleh dinamika sistemnya—kebutuhan yang terus meningkat akan bahan mentah, pasar, dan pasokan tenaga kerja murah.
Satu-satunya cara untuk menghindari perang adalah dengan menghilangkan penyebab dasarnya, yaitu dengan mengganti kapitalisme dengan sosialisme, sehingga menghapuskan perjuangan kelas dan negara.
Namun, doktrin Marxis tidak memberikan panduan yang jelas tentang periode transisi sebelum milenium tercapai; dan solidaritas internasional proletariat terbukti hanya mitos ketika perang pecah pada tahun 1914, yang membuat partai-partai Sosial Demokrat Eropa dihadapkan pada masalah dalam mengadopsi sikap terhadap pecahnya perang.
Internasional Kedua dari partai-partai kelas pekerja telah berulang kali mengeluarkan resolusi yang mendesak kelas pekerja. Hal itu dilakukan untuk menekan pemerintah masing-masing guna mencegah perang.
Tetapi, begitu perang pecah, setiap partai memilih untuk menganggapnya sebagai tindakan defensif bagi negaranya sendiri dan untuk berpartisipasi dalam upaya perang.
Hal ini dijelaskan oleh Lenin sebagai akibat dari perpecahan dalam organisasi proletariat yang hanya dapat diatasi melalui aktivitas garda depan revolusioner yang terorganisir secara ketat.
Kaum sosialis di Barat semakin beralih, meskipun dalam tingkatan yang berbeda-beda, Interpretasi revisionis terhadap Marxisme dan kembali pada upaya mereka untuk merevisi struktur sosio ekonomi melalui proses konstitusional evolusioner, melihat ini sebagai satu-satunya cara yang mungkin untuk mencegah perang.
Dalam hal ini Uni Soviet, teori perang sosialis berubah seiring dengan munculnya teori baru.Rezim komunis menanggapi perubahan keadaan.
Para ahli teori Soviet membedakan tiga jenis perang utama: antara negara-negara kapitalis, antara negara-negara kapitalis dan sosialis, dan perang pembebasan kolonial.
Perang saudara antar negara-negara kapitalis dianggap muncul dari persaingan kapitalis dan rivalitas imperialis, seperti yang menyebabkan dua Perang Dunia. Perang tersebut diinginkan, karena melemahkan kubu kapitalis.
Perang antara negara-negara kapitalis dan sosialis adalah perang yang secara jelas mengekspresikan prinsip dasar perjuangan kelas dan, oleh karena itu, merupakan perang yang harus dipersiapkan oleh negara-negara sosialis.
Terakhir, perang pembebasan kolonial dapat diharapkan terjadi antara rakyat yang ditaklukkan dan penguasa kolonial mereka.
Kelemahan teori tersebut adalah bahwa dua jenis perang utama yang diperkirakan, yaitu perang antara kapitalis dan perang kapitalis-sosialis, tidak terwujud sesering yang diprediksi oleh para ahli teori Soviet.
Lebih lanjut, teori tersebut gagal menganalisis situasi di Uni Soviet dan di kubu sosialis secara memadai.
Bahkan di negara-negara komunis, nasionalisme tampaknya terbukti lebih kuat daripada sosialisme: Gerakan "pembebasan nasional" muncul dan harus ditundukkan secara paksa di Uni Soviet, meskipun rezimnya komunis.
Selain itu, perang antar negara sosialis bukanlah hal yang mustahil, seperti yang ditunjukkan oleh doktrin tersebut: hanya keunggulan besar pasukan Soviet yang mencegah perang skala penuh pada tahun 1956 melawan Hongaria.
Serta pada tahun 1968 melawan Cekoslowakia; perang antara Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok merupakan kemungkinan serius selama dua dekade setelah perpecahan Sino-Soviet pada tahun 1962; dan konflik bersenjata meletus antara Tiongkok dan Vietnam setelah negara terakhir menjadi yang terkuat di Asia Tenggara.
Teori tersebut tidak memperhitungkan perang pembebasan melawan negara-negara sosialis, seperti yang dilakukan oleh mujahidin Afghanistan melawan Uni Soviet dari tahun 1979 hingga 1989.
Nasionalisme
Banyak teori mengklaim atau menyiratkan bahwa perang pada akhirnya diakibatkan oleh kesetiaan manusia kepada bangsa dan hubungan erat antara bangsa dan negara.
Hubungan antara bangsa dan negara ini ditegakkan dengan kuat oleh doktrin nasionalisme.Penentuan nasib sendiri , yang di mata banyak orang telah menjadi dasar utama legitimasi negara dan faktor utama dalam pembentukan dan perpecahannya.
Prinsip inilah yang menjadi landasan penetapan batas-batas politik Eropa Timur dan Balkan setelah Perang Dunia I dan menjadi slogan utama gerakan kemerdekaan Eropa.
Gerakan anti kolonial abad ke-20, yang menemukan ekspresi dalam Bab I, pasal 1, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam tujuan "penentuan nasib sendiri bagi rakyat," serta dalam ketentuan yang lebih spesifik dari Bab XI dan XII.
Hubungan erat antara nasionalisme dan kenegaraan inilah yang membuat keduanya sangat berbahaya.
Para penguasa suatu negara pada akhirnya diatur dalam perilaku mereka oleh apa yang secara umum disebut sebagai "kepentingan nasional," yang kadang-kadang bertentangan langsung dengan kepentingan nasional negara lain.
Cita-cita dari negara-bangsa tidak pernah sepenuhnya tercapai. Dalam kasus sejarah manapun, tidak ada yang menemukan semua anggota suatu bangsa tertentu berkumpul di dalam batas-batas satu negara.
Sebaliknya, banyak negara memiliki wilayah nasional yang cukup besar.minoritas . Kurangnya korelasi penuh ini seringkali menimbulkan ketegangan berbahaya yang pada akhirnya dapat menyebabkan perang.
Pemerintah yang terinspirasi oleh nasionalisme dapat menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk mengasimilasi minoritas nasional.
Seperti kecenderungan umum pemerintah Eropa tengah dan timur pada periode antar perang; pemerintah juga dapat mencoba untuk menyatukan kembali anggota bangsa yang tinggal di luar perbatasannya, seperti yang dilakukan Adolf Hitler.
Kelompok-kelompok nasional yang tidak mengendalikan negara mungkin merasa tidak puas dengan rezimnya dan menuntut penentuan nasib sendiri di negara terpisah. Seperti yang ditunjukkan dalam upaya untuk membentuk Biafra keluar dari Nigeria dan pemisahan Bangladesh berasal dari Pakistan.
Tidak ada dasar rasional untuk memutuskan sejauh mana prinsip penentuan nasib sendiri harus diterapkan dalam mengizinkan minoritas nasional untuk memisahkan diri. Pada umumnya, kelompok mayoritas menentang keras gerakan pemisahan diri tersebut.
Konflik kekerasan dapat terjadi dan, melalui keterlibatan asing, berubah menjadi perang internasional.
Belum ditemukan metode yang tepat untuk memisahkan nasionalisme dari negara dan untuk memenuhi tuntutan nasional melalui penyediaan sosial dan budaya yang memadai dalam unit yang lebih besar.
Upaya semacam itu di Kekaisaran Austro-Hongaria sebelum pembubarannya dalam Perang Dunia I gagal. Bahkan Uni Soviet pun tidak selalu berhasil dalam menahan proporsi minoritas nasionalnya yang besar.
Baca Juga: Khofifah: Stok Energi Jatim Aman, Jangan Panic Buying
Nasionalisme tidak hanya memicu perang, tetapi melalui pengaruhnya yang kuat, juga mempersulit kompromi dan penerimaan kekalahan. Dengan demikian, nasionalisme cenderung memperpanjang durasi dan meningkatkan tingkat keparahan perang.
Namun, mungkin ini hanya karakteristik nasionalisme baru yang belum matang , karena nasionalisme telah berhenti menjadi penyebab utama konflik dan perang di antara bangsa-bangsa di Eropa Barat.
Nasionalisme hanyalah salah satu bentuk dari Ideologi: di semua zaman, manusia tampaknya mengembangkan kepercayaan dan mencoba untuk menyebarkannya kepada orang lain.
Bahkan di dalam kelompok ideologis tertentu, perpecahan mengakibatkan konflik yang sama kerasnya dengan konflik antara keyakinan yang sepenuhnya bertentangan, dan kaum bidah sering dianggap lebih berbahaya dan bermusuhan daripada lawan.
Selama negara-negara dapat mengidentifikasi diri mereka dengan perbedaan keyakinan yang eksplosif, kemungkinan terjadinya perang antar negara meningkat, dan intensitasnya cenderung lebih besar.
Kelompok Kepentingan Khusus
Sementara beberapa teori perang menganggap negara sebagai satu kesatuan yang tidak terdiferensiasi dan melakukan generalisasi tentang perilakunya.
Para teoritikus lain lebih berorientasi sosiologis dan berfokus pada peran yang dimainkan di dalam negara oleh berbagai kelompok kepentingan khusus. Para teoritikus ini membedakan antara sebagian besar masyarakat dan kelompok-kelompok yang terlibat langsung atau berpengaruh terhadap masyarakat.
Masyarakat, yang sikapnya kurang diketahui secara memadai, umumnya diasumsikan sibuk dengan kehidupan sehari-hari mereka dan mendukung perdamaian. Kelompok-kelompok berpengaruh, yang terlibat langsung dalam urusan luar negeri dan, karenanya, dalam peperangan, adalah subjek utama analisis.
Pemerintah yang gemar berperang menyeret rakyat yang cinta damai ke dalam konflik internasional adalah tema yang berulang dalam analisis liberal dan sosialis tentang perang.
Beberapa penulis bahkan sampai mengemukakan adanya konspirasi berkelanjutan antara penguasa dan rakyat yang dapat ditelusuri hingga zaman prasejarah, ketika para pendeta dan prajurit bergabung dalam struktur negara pertama.
Namun, sebagian besar penulis mempersempit cakupan dan mencari jawaban atas pertanyaan mengapa beberapa pemerintah lebih cenderung terlibat dalam perang daripada yang lain, dan mereka umumnya menemukan jawabannya dalam pengaruh kelompok kepentingan penting yang mengejar tujuan tertentu dan egois.
Kelompok yang paling utama dan paling jelas dari kelompok-kelompok tersebut adalah Militer. Kehebatan militer merupakan kualifikasi utama untuk karir politik.
Kepemimpinan dalam masyarakat primitif; pencarian kejayaan militer serta rampasan kemenangan tampaknya menjadi salah satu motivasi utama perang.
Setelah fungsi militer dibedakan dan dipisahkan dari fungsi sipil, ketegangan antara keduanya menjadi salah satu isu politik terpenting.
Pandangan yang masuk akal umumnya adalah bahwa militer berupaya untuk berperang, di mana mereka memperoleh sumber daya yang lebih besar dan dapat memuaskan pencarian status mereka. Juga aspirasi untuk kekuasaan politik langsung dan penuh.
Di masa damai, militer jelas kurang penting, kekurangan sumber daya, dan kurang mungkin untuk memengaruhi atau memperoleh kekuasaan politik secara langsung.
Pada saat yang sama, pertimbangan kedua, meskipun biasanya tambahan, tentang militer sebagai agen penyebab perang menyatakan bahwa korps perwira bertanggung jawab langsung atas setiap pertempuran dan dengan demikian lebih menyadari potensi bahayanya bagi anggotanya dan juga bagi negara.
Meskipun bermaksud untuk menjaga negara dalam keadaan siaga tinggi, militer mungkin lebih berhati-hati daripada warga sipil dalam terlibat dalam perang.
Namun, seringkali diyakini bahwa peningkatan kesiapan militer dapat mengakibatkan peningkatan ketegangan dan dengan demikian secara tidak langsung menyebabkan pecahnya perang.
Teori-teori yang terkait erat adalah teori tentang kelompok-kelompok yang memperoleh keuntungan ekonomi dari perang—kapitalis dan para pemodal, terutama mereka yang terlibat dalam industri-industri yang melayani kebutuhan perang.
Semua ini memainkan peran sentral sebagai tokoh antagonis dalam teori-teori sosialis dan liberal tentang perang, dan bahkan mereka yang tidak menganut teori-teori tersebut pun tidak menyangkal pentingnya hal ini.
Kompleks industri militer di negara-negara di mana sektor ekonomi besar mengkhususkan diri dalam pasokan perang.
Namun, meskipun para industrialis di semua sistem yang berteknologi maju tidak diragukan lagi berpengaruh dalam menentukan faktor-faktor.
Seperti tingkat persenjataan yang harus dipelihara, sulit untuk berasumsi bahwa pengaruh mereka bersifat atau dapat menjadi penentu ketika pertanyaan aktual mengenai perang atau perdamaian diputuskan oleh para politisi.
Akhirnya, beberapa ilmuwan dan teknolog merupakan kelompok baru yang jauh lebih kecil, tetapi penting, dengan minat khusus dalam perang.
Sampai batas tertentu, kita dapat menggeneralisasi tentang mereka, meskipun kelompok ini heterogen , mencakup ilmuwan nuklir, peneliti ruang angkasa, ahli biologi dan genetika, ahli kimia, dan insinyur.
Jika mereka terlibat dalam pekerjaan pertahanan, mereka semua memiliki kepentingan yang sama dengan militer dalam mengamankan lebih banyak sumber daya untuk penelitian mereka: tanpa aplikasi militer mereka. Misalnya, penelitian nuklir maupun ruang angkasa tidak akan berkembang secepat sekarang.
Namun, perang tidak meningkatkan status dan kedudukan para ilmuwan; sebaliknya, mereka berada di bawah kendali ketat militer. Mereka juga biasanya memiliki alternatif damai untuk penelitian militer, meskipun alternatif ini mungkin tidak terlalu memuaskan atau memadai.
Akibatnya, meskipun teknologi perang modern sangat bergantung pada para ilmuwan dan meskipun banyak dari mereka dipekerjakan oleh pemerintah dalam pekerjaan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan teknologi ini, para ilmuwan sebagai kelompok jauh dari terikat pada perang.
Sebaliknya, banyak dari mereka sangat prihatin dengan kehancuran massal yang dimungkinkan oleh sains dan berpartisipasi dalam gerakan pasifis internasional.
Pengendalian Perang
Lingkungan internasional tempat negara-negara dan masyarakat di dalamnya beroperasi dianggap oleh banyak ahli teori sebagai faktor utama yang menentukan terjadinya dan sifat perang.
Perang tetap mungkin terjadi selama negara-negara berupaya untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri dan mempromosikan kepentingan masing-masing, dan—tanpa adanya badan internasional yang dapat diandalkan untuk mengendalikan tindakan negara lain—mengandalkan upaya mereka sendiri.
Bukan kebetulan bahwa reformasi sistem internasional berperan penting dalam banyak resep untuk pencegahan perang.
Sementara reformasi kecenderungan manusia atau negara pasti akan menjadi urusan yang panjang dan berlarut-larut jika memang memungkinkan, reformasi parsial yang relatif mudah terhadap sistem internasional dapat menghasilkan pembatasan yang signifikan terhadap penggunaan perang, dan reformasi menyeluruh dapat membuat perang menjadi tidak mungkin.
Beberapa ahli teori, yang lebih optimis tentang sifat negara, berkonsentrasi pada penghapusan rasa takut dan kecurigaan terhadap negara lain.
Merupakan ciri khas sistem politik saat ini maupun sepanjang sejarah; yang lain, yang kurang optimis, terutama memikirkan kemungkinan kontrol dan pembatasan terhadap perilaku negara.
Alasan mendasar dari kedua pihak umumnya serupa. Jika negara-negara individual dalam situasi persaingan diatur oleh konsepsi jangka pendek tentang kepentingan mereka. Konflik akut di antara mereka akan terjadi dan akan menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk meningkat.
Dengan demikian, suatu negara membangun hambatan tarif untuk melindungi industrinya dari persaingan mitra dagang, dan mitra tersebut membalas, interaksi pembalasan ini berulang hingga kedua negara tersebut terlibat dalam perang dagang.
Perlombaan persenjataan menunjukkan kecenderungan serupa untuk meningkat, terutama di era perubahan teknologi yang pesat.
Upaya ekonomi dan ilmiah yang diperlukan untuk menghindari tertinggal dari para pesaing dalam penemuan dan pengembangan senjata pemusnah massal yang terus meningkat telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun, baik perang dagang maupun perlombaan senjata tidak selalu berakhir dengan konflik kekerasan. Tampaknya ada beberapa faktor penahan dan penghambat yang mencegah peningkatan otomatis.
Sebagian besar teori perang berkaitan dengan identifikasi, peningkatan, dan pengembangan faktor-faktor penahan ini.
Diplomasi
Hasil dari perilaku kompetitif yang sangat tajam yang mengarah pada perang jelas bertentangan dengan kepentingan negara, dan adalah rasional bagi mereka untuk mencari hasil yang lebih diinginkan.
Jika perilaku kompetitif berbahaya, para teoritikus mencari metode alternatif perilaku kooperatif yang tidak akan membahayakan kepentingan negara dengan mengeksposnya pada perilaku yang mungkin kurang kooperatif dari pihak lain.
Beberapa kritikus berkonsentrasi pada peningkatan rasionalitas pengambilan keputusan negara-negara individual melalui pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan internasional.
Melalui penghapusan kesalahpahaman dan ketakutan irasional, dan melalui penjelasan yang jelas tentang kemungkinan biaya penuh dari keterlibatan dalam perang dan daya hancur penuh dari perang habis-habisan, yang mungkin terjadi di zaman kita.
Kelangkaan relatif perang dan dampaknya keterbatasan alam sepanjang abad setelah Perang Napoleon (1815–1914) memicu minat teoritis yang besar terhadap sifat alam.
Sistem keseimbangan kekuatan pada periode tersebut—yaitu, dalam proses di mana kekuatan kelompok negara yang bersaing cenderung menuju kondisi keseimbangan.
Faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan sistem keseimbangan kekuatan abad ke-19 adalah perubahan teknologi yang relatif lambat, peluang besar untuk ekspansi industri dan kolonial, dan homogenitas ideologis dan budaya Eropa.
Mengejar keseimbangan kekuatan adalah cara menjalankan kebijakan luar negeri yang mungkin kurang rentan terhadap perang daripada jenis kebijakan lainnya karena, alih-alih meningkatkan kekuatan mereka secara sembarangan, negara-negara hanya meningkatkannya secara moderat.
Tujuannya agar tidak memprovokasi pihak lain; dan alih-alih bergabung dengan pihak terkuat, mereka bergabung dengan pihak yang lebih lemah untuk memastikan keseimbangan.
Namun, negara-negara dalam sistem keseimbangan kekuatan harus siap untuk mematuhi batasan-batasan pada perilaku mereka untuk memastikan stabilitas sistem.
Penerapan cabang ilmu tertentu pada hubungan internasional Matematika —Teori permainan —yang menganalisis strategi dalam situasi konflik—telah menyediakan alat analisis baru.
Baca Juga: Perang AS–Israel vs Iran Guncang Ekonomi Global: Siapa Untung, Siapa Rugi?
Dalam interaksi antar negara, seperti dalam situasi permainan apapun, strategi satu pihak umumnya bergantung pada harapan pihak tersebut terhadap strategi pihak lain.
Jika semua pihak dalam suatu permainan ingin memaksimalkan peluang mereka untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, maka perlu dikonseptualisasikan dan disepakati beberapa aturan perilaku rasional.
Gagasan tentang seperangkat aturan rasional ini dapat diterapkan pada negara-negara yang bersaing dalam sistem internasional. Para ahli teori permainan membedakan situasi antagonis yang disebut Permainan zero-sum.
Di mana keuntungan suatu negara hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan negara lain karena "imbalan"nya tetap.
Meskipun demikian, distribusi keuntungan yang saling diterima dapat dicapai secara rasional berdasarkan prinsip "Prinsip " minimax ".
Pihak yang berada dalam posisi menguntungkan akan merasa cukup dengan keuntungan minimum yang dapat diterima. Karena menyadari bahwa pihak lain, yang berada dalam posisi tidak menguntungkan.
Pihak itu akan mengalah berdasarkan kemungkinan kerugian minimumnya tetapi akan menentang keras distribusi yang bahkan lebih merugikannya.
Dalam situasi lain, disebut dalam permainan non-zero-sum , imbalannya tidak konstan tetapi dapat ditingkatkan dengan pendekatan kerja sama; keuntungan satu peserta tidak diperoleh dengan mengorbankan peserta lain.
Namun, para peserta harus menyepakati distribusi keuntungan, yang merupakan hasil dari kerja sama mereka. Teori permainan merupakan dasar dari teori tawar-menawar yang menganalisis perilaku negara-negara individual dalam interaksi.
Diplomasi yang didasarkan pada teori-teori tersebut cenderung tidak mengarah pada perang. Para pembuat kebijakan yang mengejar strategi tersebut akan menjalankan konflik tipe zero-sum sehingga perang dapat dihindari.
Lebih dari itu, dengan sedikit keahlian, situasi tersebut dapat diubah menjadi tipe non-zero-sum dengan memperkenalkan manfaat tambahan yang diperoleh dari kerja sama dalam interaksi lain dan juga, secara lebih umum, dengan menghilangkan kemungkinan perang dan, akibatnya, dengan mengurangi biaya persiapan untuk perang.
Integrasi regional
Karena perang internal negara telah dihilangkan melalui pembentukan struktur politik yang sesuai, seperti pemerintahan pusat yang memegang monopoli kekuasaan paksa, banyak teori berkonsentrasi pada pembentukan struktur paralel di dalam konteks internasional.
Integrasi regional (kerja sama dalam urusan ekonomi , sosial, dan politik, seperti, misalnya, di dalam Uni Eropa) dan pembentukan komunitas keamanan seperti Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO ) telah mencapai kemajuan yang jauh lebih besar daripada upaya reformasi seluruh sistem internasional global.
Karena konflik antar negara tetangga cenderung sering terjadi, integrasi regional merupakan kemajuan penting dalam mengurangi kejadian perang.
Namun, bahkan jika integrasi regional berhasil secara umum, hal itu hanya akan menggeser masalah perang ke tingkat yang berbeda: akan ada lebih sedikit kemungkinan perang karena konflik intra regional akan terkendali.
Tetapi konflik interregional masih dapat menimbulkan perang dengan cakupan dan tingkat keparahan yang jauh lebih besar. Fenomena itu, perang harus dianalisis pada tingkat universal.
Hukum Internasional
Beberapa pemikiran paling berpengaruh tentang perang dan sistem internasional berasal dari para spesialis hukum internasional. Mereka semua berhipotesis bahwa ada masyarakat internasional negara-negara yang menerima kekuatan mengikat dari beberapa norma perilaku internasional.
Norma-norma ini disebut sebagai hukum internasional , meskipun secara fundamental berbeda dari hukum domestik karena tidak ada negara berdaulat yang dapat menegakkannya.
Sebagian besar ahli hukum internasional secara realistis menerima bahwa hukum internasional, oleh karena itu, berada di antara negara-negara, bukan di atas negara-negara. Menurut doktrin hukum, hukum internasional mengikat negara-negara tetapi tidak dapat ditegakkan.
Hukum internasional sebagian besar berkaitan dengan dua aspek perang: legalitasnya dan pengaturannya. Berkaitan dengan legalitas perang , pada abad ke-20 muncul konsensus umum di antara negara-negara, yang diungkapkan dalam beberapa perjanjian internasional.
Termasuk Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa, Pakta Kellogg-Briand tahun 1928, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata , kecuali dalam keadaan tertentu seperti membela diri, adalah ilegal.
Namun, pendekatan legalistik semacam itu untuk mencegah perang tetap sia-sia tanpa adanya sarana penegakan hukum. Ketentuan penegakan hukum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mencakup penerapan sanksi militer dan ekonomi.
Semua itu belum pernah berhasil diterapkan. Karena perbedaan pendapat politik di antara kekuatan-kekuatan besar. Hal ini menggarisbawahi fakta bahwa norma-norma hukum, agar efektif, harus mencerminkan realitas politik yang mendasarinya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perserikatan Bangsa-Bangsa bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berbagai pendekatan terhadap perdamaian yang diuraikan dalam Piagamnya dan dikembangkan dalam praktiknya didasarkan pada dan secara jelas mencerminkan perkembangan kumulatif dari teori-teori perang yang relevan.
Dengan banyak mengacu pada pengalaman Liga Bangsa-Bangsa, Piagam ini mengembangkan tiga pendekatan yang saling terkait: pertama, penyelesaian sengketa secara damai, yang akan membuat negara-negara tidak memiliki alasan untuk berperang.
Kedua, keamanan kolektif , yang akan membuat para agresor menghadapi terlalu banyak hal untuk diperangi; dan ketiga, perlucutan senjata, yang akan merampas segala sesuatu yang substansial dari mereka untuk berperang.
Penyelesaian Sengketa Secara Damai
Penyelesaian sengketa secara damai didasarkan pada asumsi bahwa perang pada dasarnya adalah teknik untuk menyelesaikan sengketa, meskipun tentu saja juga dapat melayani tujuan lain, seperti meredakan ketakutan dan mencari status.
Asumsi lebih lanjut adalah bahwa perang sering terjadi karena ketidaktahuan para pembuat keputusan tentang kemungkinan menyelesaikan sengketa secara damai untuk keuntungan bersama kedua belah pihak—ketidaktahuan yang disebabkan oleh ketidaktahuan semata, kesombongan, kurangnya imajinasi, atau kepemimpinan yang egois dan sinis.
Dengan demikian, organisasi internasional dapat berkontribusi pada pencegahan perang dengan merancang dan melembagakan teknik alternatif dan damai untuk penyelesaian sengketa dan dengan membujuk negara-negara untuk menggunakannya.
Cakupan pendekatan ini terbatas, karena negara-negara terkenal enggan untuk mematuhi temuan yang tidak memihak pada hal-hal yang mereka anggap sangat penting.
Oleh karena itu, apa yang sebenarnya ditawarkan oleh prosedur ini adalah cara untuk memperlambat perkembangan sengketa menuju perang, memberi kesempatan kepada akal sehat untuk menang.
Keamanan Kolektif
Keamanan kolektif adalah pendekatan perdamaian yang melibatkan kesepakatan di mana negara-negara setuju untuk mengambil tindakan kolektif terhadap negara manapun yang didefinisikan sebagai agresor.
Mengesampingkan masalah penyelesaian sengketa, penegakan hukum, atau pemenuhan keadilan, pendekatan ini berfokus pada pencegahan kekerasan dengan mengerahkan kekuatan internasional yang jauh lebih unggul terhadap agresor mana pun.
Meskipun keamanan kolektif, dalam bentuk yang agak berbeda, memainkan peran penting dalam Piagam Liga Bangsa-Bangsa dan diwujudkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pendekatan ini sepenuhnya gagal dalam kedua kasus tersebut.
Karena gagalnya pemerintahan internasional yang mampu menentukan masalah pada akhirnya, negara-negara belum berhasil menyepakati definisi agresi yang tegas.
Belum secara praktis menerima prinsip bahwa agresi harus ditindaklanjuti secara independen dari identitas pelakunya, dan, oleh karena itu, belum membentuk kekuatan keamanan kolektif internasional yang diidamkan dalam Piagam tersebut.
Perlucutan Senjata
Pelucutan senjata dan pembatasan persenjataan didasarkan pada teori bahwa negara cenderung berupaya untuk mendominasi persenjataan atas setiap calon pesaing dan bahwa hal ini menyebabkan perlombaan senjata cenderung berujung pada perang.
Dosa utama teori ini adalah seringkali mencampuradukkan sebab dan akibat. Meskipun perlombaan senjata mengembangkan momentumnya sendiri, perlombaan senjata itu sendiri merupakan hasil dari ketegangan politik yang mengarah pada perang.
Singkatnya, keteganganlah yang menyebabkan perang, bukan perlombaan senjata. Berpendapat sebaliknya berarti menganggap gejala sebagai penyebab. Oleh karena itu, mengurangi tingkat persenjataan tidak selalu mengurangi ketegangan ini.
Lebih jauh lagi, ketidakstabilan keseimbangan strategis, bukan tingkatnya, yang menyebabkan perang; perjanjian tentang perlucutan senjata atau pembatasan persenjataan dapat dengan mudah mengganggu keseimbangan yang rapuh dan, oleh karena itu, justru dapat memicu perang.
Membatasi Konflik
Karena pendekatan-pendekatan utama menuju perdamaian yang diantisipasi dalam Piagamnya belum terbukti membuahkan hasil, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengembangkan dua prosedur baru yang bertujuan untuk membatasi perang.
Pertama, “Diplomasi preventif,” yang sebagian besar terdiri dari inisiatif diplomatik sekretaris jenderal dan penempatan pasukan penjaga perdamaian, telah berfungsi untuk menahan konflik lokal dan mencegah eskalasi, terutama keterlibatan negara-negara adidaya.
Kedua, meskipun rekomendasi Majelis Umum tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, namun semakin berpengaruh, karena majelis telah menjadi lembaga penting bagi apa yang disebut legitimasi kolektif kebijakan negara.
Penggunaan perang menjadi lebih mahal ketika suatu negara dihadapkan pada prospek kecaman kolektif. Namun, pembatasan baru terhadap perang ini tidak berlaku untuk konflik yang mungkin dianggap baik oleh majelis sebagai perang pembebasan kolonial.
Ketidaksetujuan majelis juga tidak dapat diandalkan untuk mencegah negara-negara melakukan perang dalam mengejar kepentingan yang mereka anggap benar-benar vital.
Pemerintahan Dunia
Baik kekurangan maupun keterbatasan kepraktisan, semua pendekatan untuk menghilangkan perang melalui reformasi sistem internasional.
Hal itu telah mendorong banyak pemikir untuk menerima gagasan bahwa perang hanya dapat dihapuskan oleh pemerintahan dunia skala penuh. Tidak ada solusi tengah antara anarki relatif negara-negara merdeka dan pemerintahan dunia.
Dengan perlengkapan lengkap kekuasaan legislatif dan kekuatan militer yang luar biasa yang akan memberikan kerangka kerja internasional yang cukup stabil bagi bangsa-bangsa untuk merasa bahwa perang tidak akan pecah dan dengan demikian menghentikan mereka dari perilaku yang seringkali mengarah pada perang.
Di zaman yang menghadapi bahaya perang yang meningkat menjadi pemusnahan umum umat manusia , pentingnya menjaga perdamaian sangat jelas dan umumnya diterima. Tetapi disinilah para pemikir terpecah.
Beberapa melanjutkan analisis ini ke kesimpulan logis bahwa umat manusia harus dan, oleh karena itu, akan membentuk pemerintahan dunia, dan mereka mengajukan gagasan tentang bagaimana cara terbaik untuk melanjutkan ke arah ini.
Yang lain menganggap pemerintahan dunia sebagai sesuatu yang sepenuhnya utopis, tidak peduli seberapa logis dan diinginkannya hal itu. Namun, dalam hal kebijakan aktual, para pendukung kedua aliran pemikiran tersebut tidak selalu terpecah.
Terlepas dari apakah mereka percaya atau tidak bahwa pemerintahan dunia dapat dicapai. Mereka sepakat bahwa fenomena perang yang kompleks merupakan malapetaka potensial dengan skala sedemikian besar.
Sehingga semua ahli teori harus berusaha untuk memahaminya dan menerapkan pemahaman mereka untuk pencegahan dan mitigasi perang dengan segala cara yang mereka miliki. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
