BONTANG, sanubari.co.id - Indonesia mencatat tonggak baru dalam transformasi industri pupuk nasional. Catatan itu terukir melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai mencapai sekitar Rp 7 triliun.
Di saat yang sama, pemerintah juga mengklaim berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Serta menambah volume pupuk bagi petani nasional.
Dalam ekspor perdana produk urea yang dilakukan PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hadir. Ekspor itu diberangkatkan dari pelabuhan Bontang, Rabu, 14 Mei 2026.
Pelepasan tersebut menjadi penanda penguatan kerjasama sektor pupuk, melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.
Amran menjelaskan, ekspor perdana yang dilepas hari itu mencapai 47.250 ton pupuk urea. Nilainya sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerjasama sebesar 250 ribu ton.
Ditargetkan meningkat hingga 500 ribu ton dengan total nilai sekitar Rp 7 triliun. “Rencana kita akan ekspor 250 ribu ton ke Australia. Kemudian ditingkatkan hingga 500 ribu ton,” ujar Amran.
Di dalam negeri, tercatat kemajuan di sektor pupuk melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton guna memperluas akses petani.
Secara simbolis melepas keberangkatan ekspor pupuk urea.
“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” kata Amran.
Menurut dia, keberhasilan itu menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat sekaligus membuka peluang pasar baru di berbagai negara.
“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja keras dan capaiannya,” ujar Amran.
Ia menambahkan, sejumlah negara mulai menunjukkan minat terhadap pupuk Indonesia. “Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500 ribu ton. Beberapa negara lain juga berminat, seperti Filipina, Brasil, dan Bangladesh,” tuturnya.
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin antara kedua negara.
Secara simbolis melepas keberangkatan ekspor pupuk urea.
“Atas nama Pemerintah Australia, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia,” ujar Gita.
Ia mengatakan kerja sama tersebut juga memberi manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara. Menurutnya, pupuk dari Indonesia akan membantu petani Australia memproduksi komoditas mereka.
Seperti gandum yang digunakan untuk berbagai produk pangan di Indonesia. “Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” katanya.
Amran mengatakan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kebijakan strategis Presiden Prabowo dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.
Pada awal pemerintahan, kata dia, pemerintah mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional.
Kebijakan itu disebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.
Pemerintah juga melakukan deregulasi terhadap 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementerian Pertanian–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.
Selain itu, pemerintah mereformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus sejumlah komponen yang dinilai tidak efisien, seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda.
Reformasi tersebut diproyeksikan menghemat hingga Rp 14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional. Pemerintah juga mendorong revitalisasi industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis. Total investasi mencapai Rp 72,84 triliun.
Proyek tersebut melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.
Modernisasi dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Pemerintah mencatat efisiensi biaya produksi pupuk baru mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.
Melalui reformasi subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp 14,4 triliun per tahun.
“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” kata Amran. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
