MOJOKERTO, sanubari.co.id Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) serta Rapat Paripurna Penyampaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto hasil Pilkada Serentak 2025. Acara ini digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Rabu 5 Maret 2025.
Sertijab dilakukan dari Penjabat (Pj) Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dan Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi. Mereka akan menjabat untuk periode 2025-2030.
Baca Juga: Mayoritas Warga Puas Kinerja Pemprov Jatim Versi The Republic Institute
Dorong Implementasi Sekolah Rakyat
Dalam kesempatan ini, Khofifah meminta Pemkot Mojokerto menyiapkan program Sekolah Rakyat, sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Program ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang berkelanjutan.
Sekolah Rakyat akan berbentuk boarding school atau sekolah berasrama yang bertujuan mencegah angka putus sekolah serta membentuk karakter anak-anak secara lebih terpadu.
Untuk program ini, daerah diminta menyiapkan lahannya, sementara pemerintah akan menanggung anggarannya. Satu unit sekolah diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar, ujar Khofifah.
Gubernur Khofifah berharap Jawa Timur mendapatkan kuota pembangunan 40 Sekolah Rakyat, yakni satu sekolah di setiap kabupaten/kota serta dua sekolah untuk tingkat provinsi.
Jika kita mendapat kuota 40 sekolah dengan anggaran Rp 100 miliar per sekolah, berarti akan ada Rp 4 triliun yang beredar. Ini tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga memiliki efek berganda (multiplier effect) karena akan menyerap banyak tenaga kerja, jelasnya.
Dengan konsep sekolah berasrama, program ini diyakini akan membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga pendidik, pengelola asrama, penyedia makanan, serta menciptakan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Dalam jangka pendek, program ini akan menyerap tenaga kerja, sementara dalam jangka panjang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah. Ini juga bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045, tambahnya.
Baca Juga: Optimalisasi Program Prioritas untuk Pemerataan Kesejahteraan: Arahan Gubernur Jawa Timur
Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
Sebagai langkah awal, pada 9 Maret mendatang, Gubernur Khofifah akan menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Sosial, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Pak Mensos akan hadir karena program Sekolah Rakyat ini berada di bawah Kementerian Sosial. Sementara itu, Menteri ATR/BPN akan membantu dalam hal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian hukum bagi lahan sekolah dan kepentingan investor, ungkapnya.
Selain itu, Kementerian Desa akan diundang untuk memastikan bahwa kepala desa memahami alokasi dana desa dan bagaimana teknis koperasi desa dapat berjalan selaras dengan program ini.
Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi Mojokerto
Baca Juga: Khofifah Resmikan SPAM, Ribuan Warga Singosari Malang Terbebas Krisis Air Bersih Saat Kemarau
Gubernur Khofifah juga mengingatkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.
Pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto pada 2024 mencapai 5,32 persen, meningkat 2,53 persen dibandingkan tahun 2023 yang hanya 2,79 persen. Ini harus dijaga dengan sinergi dan kolaborasi antar perangkat daerah, tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto harus selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Selain itu, program pemerintah pusat seperti Asta Cita, sembilan program Nawa Bhakti Satya milik Provinsi Jawa Timur, serta lima misi Kota Mojokerto (Panca Cita) harus diintegrasikan agar pembangunan di semua tingkatan dapat berjalan selaras.
Kami juga memiliki 10 program Quick Win sebagai strategi percepatan program unggulan yang harus selaras dengan visi-misi wali kota. Semua harus inline dengan pemerintah provinsi dan pusat, pungkas Khofifah. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
