JAKARTA, sanubari.co.id - Partai Amanat Nasional (PAN) memilih menunda menggunakan hak angket. Partai berlogo matahari ini tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan itu.
Walau, di DPRD Kaltim, salah satu kader PAN menandatangani keputusan untuk menggunakan hak prerogatif legislatif dalam melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis dan berdampak luas.
Baca juga: PAN Kaltim Kurbankan 10 Sapi untuk Warga
Ketua DPW PAN Kaltim, Erwin Izharuddin akan meminta kader PAN yang duduk di legislatif di tingkat provinsi untuk meninjau kembali keputusannya itu. Lagipula, Fraksi PAN-Nasdem hingga saat ini belum melakukan pembahasan resmi terkait penggunaan hak angket itu.
“Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jangan sampai, bola panasnya nanti malah ke kita juga. Kita tidak mau latah. Dalam pengambilan keputusan yang cukup strategis, harus dilakukan dengan pikiran yang tenang,” katanya, Selasa, 5 Mei 2026.
Di sisi lain, internal partai juga belum melakukan pembahasan mendalam terkait hak angket itu. “Sejauh ini sih belum ada pembahasan. Biasanya, kalau sudah dilakukan pembahasan, mereka langsung lapor ke saya,” terangnya.
Saat ini, secara pribadi, ia masih mendalami informasi yang berkembang. Termasuk mempelajari substansi dari gejolak yang terjadi saat ini. Sehingga, keputusan yang diambil oleh PAN lebih tepat. Tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
Baca juga: Gubernur: Silahkan Hak Angket
“Kita kan tidak boleh ikut-ikutan. Kita tetap pada jalur yang sudah ada: PAN sebagai partai yang dekat dengan masyarakat dan selalu bantu rakyat. Jadi, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan juga dampak kepada masyarakat,” ucapnya.
Terpenting saat ini, ia meminta kepada kader PAN yang duduk di legislatif di Karang Paci, untuk melakukan pengawasan ketat terhadap gubernur dan wakil gubernur Kaltim. Kebijakan yang diambil oleh eksekutif harus benar-benar untuk rakyat.
Sehingga, kebijakan yang diambil gubernur dan wakil gubernur Kaltim tidak menyakiti hati masyarakat. Harus lebih berpihak dengan masyarakat. Apalagi, dalam kondisi defisit anggaran saat ini.
Baca juga: Polemik Hak Angket, Erly: Saya Yakin PAN Tidak Tinggalkan Masyarakat
Karena baginya, perintah Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan sudah jelas: PAN ada di jalur rakyat. Keberpihakan partai itu hanya kepada rakyat. Sehingga, kesejahteraan dan kepentingan rakyat yang menjadi prioritas utamanya.
“Pengawasan harus diperketat. Jangan asal menyetujui. Kalau memang tidak berpihak pada masyarakat, lebih baik tidak disetujui. Perintah kan sudah jelas. Jadi, hanya itu yang kita laksanakan,” ucapnya. (*)
Editor : Redaksi Sanubari