SURABAYA, sanubari.co.id - Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menjadi sorotan. Hal itu setelah dirinya disebut dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan aliran suap bernilai miliaran rupiah.
Pada saat yang sama, Djaka tampil dalam konferensi pers dan mengklaim keberhasilan operasi penindakan rokok ilegal.
Baca juga: Gus Lilur: MBG Pasti Meroket Jika Tanpa Copet
HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, pemilik Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup) menilai, situasi tersebut sebagai bentuk "selebrasi tanpa esensi".
Pria yang akrab disapa Gus Lilur itu pun mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi Djaka Budhi Utama. Bahkan dirinya mengusulkan agar mencopot, Djaka dari jabatannya.
Sebagai pelaku usaha di industri rokok, Gus Lilur mengaku memahami rekam jejak dan kepemimpinan Djaka Budhi Utama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menurut dia, pejabat setingkat direktur jenderal seharusnya menjadi pembantu Presiden dalam menjaga penerimaan negara, menertibkan tata kelola cukai, serta menyelamatkan keuangan negara. Bukan justru menjadi beban moral bagi pemerintahan.
"Kita ingin seluruh pembantu Presiden betul-betul membantu Presiden. Tapi saya melihat pembantu Presiden yang satu ini, Dirjen Bea Cukai, tidak membantu. Malah bikin malu Presiden," ujar Gus Lilur dalam pernyataannya, Minggu, 14 Juni 2026.
Gus Lilur menegaskan kritiknya tidak lahir dari ruang kosong. Ia merujuk pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap importasi barang pada 12 Juni 2026, jaksa KPK membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terdakwa John Field, pemilik Blueray Cargo.
Dalam keterangan yang dibenarkan terdakwa, kode "BC1" yang tercantum pada amplop cokelat yang diberikan secara berkala disebut merujuk kepada Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama.
Berdasarkan keterangan tersebut, kode "BC1" disebut bernilai Rp3 miliar setiap bulan. Pemberian itu disebut berlangsung tujuh kali sejak Juli 2025 hingga Januari 2026. Total dugaan aliran dana mencapai Rp 21 miliar.
Tak hanya itu, pada 20 Mei 2026, jaksa KPK juga mengungkap dugaan penerimaan suap sebesar 213.600 dolar Singapura. Setara hampir Rp 3 miliar.
Ironisnya, hanya berselang beberapa hari setelah persidangan tersebut, Djaka kembali tampil di hadapan publik.
Pada 9 Juni 2026, ia mengumumkan keberhasilan operasi gabungan Bea Cukai, PJR Polda Metro Jaya, dan Puspom TNI dalam menyita 8.944.800 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) KM 35,8.
Nilai barang yang disita disebut mencapai Rp 13,28 miliar, dengan potensi kerugian negara yang diklaim berhasil diselamatkan sebesar Rp 8,66 miliar.
Namun, bagi Gus Lilur, tampilan heroik tersebut justru memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar.
"Penindakan yang dilakukan hanya selebrasi tanpa esensi. Tidak ada penegakan hukum sampai ke akar. Hanya tim penangkap truk di jalanan. Konferensi pers dan selebrasi seakan-akan melakukan penangkapan besar, padahal faktanya hanya pura-pura. Nyata tanpa nilai," kata Gus Lilur.
Ia bahkan menyebut penindakan semacam itu tak lebih dari pertunjukan kosong.
"Sebagai rakyat terdidik, saya tertawa menyaksikan Dirjen Bea Cukai menampilkan drama yang nyata-nyata hanya sampah tanpa harga. Ini bukan sekadar soal rokok ilegal. Ini soal kepemimpinan Bea Cukai yang rusak secara moral," ujarnya.
Baca juga: Menjaga Marwah NU dari Bayang-Bayang Kekuasaan
Atas dasar itu, Gus Lilur mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Djaka Budhi Utama dari jabatan Dirjen Bea Cukai. Menurut dia, keterangan yang muncul dalam persidangan KPK sudah terlalu serius untuk diabaikan.
Ia juga mengingatkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya pernah menyatakan akan melakukan pencopotan apabila bukti keterlibatan terbukti kuat.
"Sodoran bukti dari KPK sudah nyata bahwa Dirjen Bea Cukai justru menjadi biang masalah, bukan solusi dari masalah," ucapnya.
"Jika pejabat pembantu Presiden sudah tidak punya moral, apalagi disebut dalam persidangan KPK terkait dugaan penerimaan suap, tentu tidak ada hal lain yang bisa diharapkan," kata Gus Lilur lagi.
Menurut dia, Presiden membutuhkan pembantu yang memiliki keberanian, integritas, patriotisme, dan harga diri dalam membela kepentingan negara. Bukan pejabat yang sibuk tampil di panggung konferensi pers tetapi gagal menyentuh akar persoalan.
"Kita ingin Presiden membangun negeri dengan dibantu oleh para pahlawan negeri. Bukan oleh sosok yang haus selebrasi, tetapi miskin esensi," ujarnya.
Gus Lilur juga mengusulkan agar Presiden Prabowo tidak sekadar mengganti pejabat, melainkan berani mempertimbangkan tokoh-tokoh yang memiliki integritas dan rekam jejak keberanian dalam membela negara.
Ia menyebut nama Komjen Pol (Purn.) Oegroseno dan Mayjen TNI (Purn.) Sunarko sebagai figur yang layak diberi ruang pengabdian.
"Kenapa Presiden tidak mencoba merangkul orang yang selama ini dianggap berseberangan, tetapi punya kredibilitas? Jika mereka diberi panggung, bisa jadi mereka berbakti kepada negara.
Baca juga: Konversi Energi Kedua Republik Indonesia: Amanat Penderitaan Rakyat Madura
Pada saat yang sama, Presiden bisa menarik tokoh-tokoh penting yang selama ini dianggap mengganggu, gaduh, dan membuat kebisingan di republik ini," katanya.
Menurut Gus Lilur, Presiden membutuhkan orang-orang yang berani bekerja, bukan sekadar pandai mengatur panggung.
Negara, kata dia, memerlukan pejabat yang mampu menyelesaikan masalah hingga ke akar, bukan mempercantik kegagalan melalui konferensi pers.
"Saya bangga ketika Presiden membasmi transfer pricing. Saya bangga ketika Presiden membasmi underinvoicing dan menyatukan ekspor lewat satu pintu," katanya.
"Meskipun ada kekhawatiran munculnya korupsi baru yang terorganisasi dalam sistem satu pintu, langkah itu layak dicoba agar negara tidak kehilangan ribuan triliun rupiah setiap tahunnya," tambahnya.
Namun, menurut dia, seluruh kebijakan baik Presiden akan kehilangan kekuatannya apabila dijalankan oleh pejabat yang bermasalah secara hukum, moral, dan integritas.
"Sekali lagi, saya rakyat Indonesia yang terdidik. Saya marah melihat pejabat hanya mempertontonkan selebrasi, tetapi tindakannya miskin nilai dan esensi," katanya.
Gus Lilur menutup pernyataannya dengan seruan agar Presiden segera mengambil langkah tegas.
"Semoga Presiden segera mencopot dan mengganti Dirjen Bea Cukai dengan pengganti yang lebih memiliki patriotisme dan harga diri dalam membela kemuliaan Republik Indonesia. Republik ini terlalu mulia untuk dibantu oleh tangan yang kotor," ujar dia. (*)
Editor : Redaksi Sanubari