SURABAYA, sanubari.co.id - Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, minta seluruh peserta Muktamar NU ke-35 menjadikan forum tertinggi organisasi itu sebagai momentum pemurnian, bukan arena perebutan kekuasaan.
Kiai asal Situbondo, Jawa Timur itu menegaskan, pilihan pemimpin dalam muktamar mendatang akan menentukan posisi NU sebagai penjaga keutuhan republik, bukan sekadar mesin mobilisasi massa.
Baca juga: NBI Usulkan Duet Kiai dan Intelektual Muda Pimpin PBNU 2026-2031
Pria yang akrab disapa Gus Lilur itu merujuk Muktamar NU ke-34 di Lampung pada Desember 2021, sebagai pelajaran penting.
Menurut dia, proses pemilihan yang sarat kepentingan kala itu berujung pada perpecahan internal, konflik kepengurusan yang merembet ke ranah hukum, hingga menyeret NU ke pusaran politik praktis.
“Muktamar ke-34 Lampung harus menjadi pelajaran pahit yang tidak boleh dilupakan. Salah memilih pemimpin, dampaknya sangat fatal bagi NU. Organisasi bisa terpecah serta terseret arus korupsi dan nafsu kekuasaan,” ujar Gus Lilur, Rabu, 18 Juni 2026.
Ia menilai Muktamar NU ke-35 tidak dapat dilepaskan dari konteks kebangsaan yang lebih luas.
Di tengah gejolak geopolitik global dan kerentanan kohesi sosial di dalam negeri, NU sebagai organisasi dengan lebih dari 100 juta warga memikul tanggung jawab moral yang besar.
“NU adalah bagian dari pendiri republik ini. Maka setiap keputusan besar NU harus selalu ditanyakan: apa artinya bagi keutuhan bangsa?” kata dia.
Gus Lilur kemudian mengaitkan semangat yang harus dibawa ke Muktamar NU ke-35 dengan peristiwa Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945.
Saat itu, para pemimpin Islam merelakan tujuh kata dalam rumusan Piagam Jakarta. Yakni “Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal itu demi mencegah disintegrasi bangsa yang baru merdeka.
Menurut dia, keputusan tersebut bukan bentuk kekalahan, melainkan puncak kenegarawanan.
“Semangat Piagam Jakarta adalah cara berpikir seorang pemimpin Islam: memilih kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri dan golongannya. Semangat itulah yang harus hadir di bilik pemilihan muktamar,” ujarnya.
Sebagai bentuk konkret dari semangat itu, Gus Lilur menegaskan bahwa pemimpin NU yang terpilih dalam Muktamar ke-35 harus mendukung keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode.
Baca juga: Djaka Budhi Utama Disebut dalam Sidang KPK, Gus Lilur Desak Prabowo Copot Pejabat Bermasalah
Ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan kekuatan pemersatu dari dua arus besar yang selama ini berpotensi menjadi sumber perpecahan.
“Kita sudah melihat jejaknya: polarisasi antara yang disebut cebong dan kampret, serta rivalitas antar-institusi keamanan negara, yakni TNI dan Polri,” katanya.
“Prabowo dan Gibran menyatukan itu semua. Demi persatuan bangsa, pemimpin NU harus seseorang yang mendukung keberlanjutan tersebut,” tambah Gus Lilur.
Atas dasar pertimbangan itu, Gus Lilur secara terbuka mendukung Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ia juga mendorong Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj mengisi posisi Rais Aam. Nasaruddin Umar saat ini menjabat Menteri Agama dalam Kabinet Prabowo.
Ia juga merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal, sekaligus guru besar yang dikenal aktif dalam forum dialog antar agama internasional.
Baca juga: Gus Lilur: MBG Pasti Meroket Jika Tanpa Copet
Adapun Said Aqil Siradj merupakan ulama senior dengan rekam jejak panjang di PBNU dan latar pendidikan yang berakar dari Universitas Ummul Qura, Makkah.
“Keduanya profesor asli, ulama tulen, dan cendekia sejati yang dapat mengharumkan NU di panggung global. NU ini kaya tokoh. Jangan sampai yang tampil justru itu-itu saja karena faktor politik,” ujarnya.
Gus Lilur juga mengkritik fenomena yang ia sebut sebagai “gus-gus nanggung”. Yakni figur yang memanfaatkan simbol kesantrian sebagai legitimasi tanpa kedalaman keilmuan yang memadai serta menjadikan NU sebagai batu loncatan karier politik.
Menurut dia, Muktamar NU ke-35 merupakan ujian sejarah, bukan sekadar suksesi rutin.
Karena itu, ia berharap para kiai dan ulama peserta muktamar memiliki keberanian moral untuk menentukan pilihan berdasarkan kapasitas keulamaan, bukan kalkulasi kekuasaan.
“Ini bukan soal hari ini saja. Ini soal masa depan NU dan umat. Kita mau kembali ke jalan ulama atau terus terseret arus kekuasaan. Itulah yang sedang dipertaruhkan,” kata Gus Lilur. (*)
Editor : Redaksi Sanubari