KUPANG, sanubari.co.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Nusa Tenggara Timur (NTT) menempatkan masyarakat sebagai poros utama pelayanan pertanahan.
Setiap proses birokrasi wajib berorientasi pada kebutuhan warga dengan mengedepankan kepastian waktu, kemudahan prosedur, serta penyelesaian yang cepat.
Baca juga: BPN Terapkan Pengukuran Tanah Terjadwal
“Kita ini pelayan publik. Namanya pelayan, ibarat orang jualan, pembeli adalah raja. Ukurannya jelas, yaitu kepastian dan kepuasan. Kalau ada masalah, jangan menggunakan sudut pandang petugas. Gunakan sudut pandang masyarakat pemohon,” ujar Menteri Nusron di Kanwil BPN Provinsi NTT di Kupang, Selasa, 4 Agustus 2026.
Menurutnya, tingkat kepuasan publik menjadi tolok ukur fundamental dalam menilai kualitas kinerja instansi pemerintah. Ia menganalogikannya dengan kenyamanan penumpang saat menggunakan moda transportasi udara.
“Kalau Bapak/Ibu naik pesawat, kalau pesawatnya enak, nyaman, itu kan ada kepuasan. Pelayanan publik juga sama. Yang kita ukur adalah apakah masyarakat yang kita layani merasa puas dengan layanan yang diberikan,” tutur Menteri Nusron.
Agar standar tersebut tercapai, Menteri Nusron menginstruksikan agar seluruh aturan serta prosedur pelayanan dirancang secara sederhana, transparan, dan mudah diimplementasikan langsung di lapangan.
Baca juga: ATR/BPN Rilis Tiga Layanan Baru
Sebagai langkah konkret transformasi birokrasi, Kementerian ATR/BPN kini mulai menerapkan sistem Pengukuran Terjadwal serta percepatan layanan Peralihan Hak.
Berdasarkan laporan Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, I Ketut Gede Ary Sucaya, sistem Pengukuran Terjadwal telah resmi berjalan di Kantah Kupang. Program ini ditargetkan segera diperluas secara bertahap ke tujuh Kantah lainnya di wilayah NTT.
“Untuk Pengukuran Terjadwal, kami sudah implementasi di Kantah Kota Kupang, dan akan menyusul pada bulan ini di tujuh Kantah lainnya. Sementara, untuk layanan Peralihan Hak juga sudah ada pilot project di Kantah Kota Kupang,” ungkap I Ketut Gede Ary Sucaya.
Baca juga: BPN Jamin Lahan Energi Pertamina
Dalam agenda pembinaan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Achmad.
Lalu ada Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima; Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Agus Apriawan; serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid. (*)
Editor : Michael Fredy Yacob