JAKARTA, sanubari.co.id - Ada satu kesalahan logika yang sering luput dari pidato-pidato kritis yang berapi-api: menyamakan kegagalan eksekusi oleh oknum dengan kegagalan gagasan itu sendiri terkait program makan bergizi gratis (MBG) ini.
Sekretaris Umum GAMKI, Alan Christian Singkali berpendapat, pidato Wahyudi Askar di hadapan Komisi IX DPR RI adalah contoh yang baik untuk mendiskusikan kesalahan ini. Bukan karena kritikan itu tidak mendasar.
Baca juga: Chongqing, Kota Masa Depan China
Tetapi baginya, karena Wahyudi mencampur dua hal yang semestinya dipisahkan: korupsi segelintir pejabat. Serta kebijakan MBG sebagai proyek nasional untuk mengatasi stunting. “Itu sudah pasti dua hal yang berbeda,” katanya, Sabtu, 12 September 2026.
Korupsi Oknum Bukan Vonis Kematian Gagasan
Bahwa mantan Kepala BGN dan dua wakilnya ditahan Kejaksaan Agung atas dugaan jual-beli izin lokasi dapur dan mark-up pengadaan adalah fakta yang tak terbantahkan. Kondisi ini memang menyakitkan bagi siapapun yang percaya pada tujuan program ini.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah kasus e-KTP membuktikan bahwa gagasan identitas digital nasional itu keliru?
Apakah korupsi bantuan sosial COVID-19 membuktikan bahwa bansos saat pandemi adalah kebijakan yang salah? Tentu tidak.
“Yang gagal dalam kasus-kasus itu adalah manusia yang diberi wewenang, bukan arsitektur kebijakannya,” ungkapnya.
Justru, menurutnya, penetapan tersangka terhadap para pejabat BGN —hingga tujuh orang, termasuk perwira polisi aktif adalah bukti bahwa sistem pengawasan bekerja. Bukan bukti bahwa sistem itu rusak permanen.
“Proses hukum berjalan. Penggeledahan dilakukan. Aset disita. Ini justru pola yang seharusnya kita dorong lebih jauh: penindakan tegas, bukan pembubaran program,” ungkapnya.
Skala Anggaran Mencerminkan Skala Krisis
Kritik bahwa MBG adalah "program terbesar di dunia dari segi anggaran" sering dilontarkan seolah besar itu otomatis buruk. Tapi skala anggaran semestinya dibaca berbanding lurus dengan skala persoalan yang ingin diselesaikan.
Indonesia menghadapi angka stunting yang jauh lebih tinggi. Ditambah dengan populasi yang jauh lebih tersebar secara geografis dibanding negara pembanding mana pun yang biasa dikutip dalam diskursus ini.
Alhasil, ia menegaskan, membandingkan proporsi anggaran pendidikan Indonesia dengan Brasil sangatlah keliru. Apalagi perbandingan tersebut tanpa mempertimbangkan perbedaan struktur geografis.
Termasuk membandingkan kapasitas pemerintah daerah, dan tingkat keparahan krisis gizi adalah perbandingan yang secara metodologis timpang —retorika yang menarik di podium, tapi rapuh sebagai argumen kebijakan.
Efek Ganda yang Sering Dilupakan
Ada satu logika ekonomi sederhana yang absen dari kritik semacam ini: ketika puluhan juta anak dan ibu hamil menerima makanan bergizi setiap hari, permintaan terhadap protein, sayur, dan bahan pangan lokal meningkat drastis.
“Ini bukan sekadar bantuan sosial yang bersifat konsumtif — ini adalah stimulus permintaan bagi petani, peternak, dan nelayan yang selama ini kesulitan mengakses pasar yang stabil,” terangnya.
Baca juga: GAMKI Antarkan Penerima Beasiswa ke Sichuan Vocational College of Chemical Technology
Fluktuasi harga jangka pendek di titik-titik tertentu adalah risiko yang wajar dari kenaikan permintaan massal. Semua itu adalah persoalan manajemen rantai pasok —bukan alasan untuk mengatakan programnya secara fundamental keliru.
Yang Perlu Diakui Secara Jujur
Namun membela MBG secara intelek bukan berarti menutup mata. Ada tiga persoalan nyata yang tidak bisa dibantah. Hal tersebut justru harus menjadi fokus perbaikan. Bukan bahan untuk membubarkan program:
Pertama, konflik kepentingan dalam penunjukan SPPG. Pengakuan terbuka bahwa pejabat BGN memiliki dapur MBG dengan dalih “lebih memahami persoalan lapangan” adalah cacat tata kelola yang serius.
Harus ditutup lewat aturan larangan kepemilikan ganda yang tegas. Bukan sekadar imbauan etika. Kedua, targeting yang belum tepat sasaran.
Temuan bahwa manfaat MBG jauh lebih banyak dinikmati kelompok berpenghasilan menengah-atas dibanding kelompok termiskin adalah kritik yang jauh lebih substantif dibanding narasi konspirasi soal "afiliasi kekuasaan".
Refocusing berbasis data desil ekonomi, bukan pemerataan buta, adalah jalan keluar yang lebih masuk akal. Ketiga, standar keamanan pangan. Baru sebagian kecil unit SPPG yang mengantongi sertifikasi higiene sanitasi.
Serta kasus keracunan makanan yang berulang adalah persoalan operasional yang harus diselesaikan dengan investasi infrastruktur dapur. Juga pengawasan berbasis daerah —bukan dengan menyalahkan filosofi programnya.
Baca juga: Koperasi Desa Merah Putih: Antara Hatta, Sumitro, dan Menuju Welfare State
Jalan Tengah yang Lebih Elegan dari Sekadar Menyerah
Kritik ala "MBG harus dihentikan karena dikuasai kepentingan tertentu" adalah kesimpulan yang gagah di panggung, tapi rapuh sebagai kebijakan publik.
Solusi yang lebih matang bukan menghentikan program yang menyasar krisis gizi generasi. Alan pun menawarkan tiga hal konkret yang bisa dilakukan untuk menjawab isu timpang yang selama ini beredar.
Pertama, larangan konflik kepentingan yang mengikat secara hukum bagi siapa pun yang menduduki jabatan struktural BGN maupun keluarganya.
Kedua, audit independen dan transparansi terbuka atas seluruh proses verifikasi SPPG. Bukan hanya setelah skandal terbongkar.
Terakhir, evaluasi ulang basis data penerima manfaat. Tujuannya agar anggaran benar-benar mengalir ke kelompok yang paling membutuhkan. Mempertanyakan tata kelola MBG adalah hak konstitusional yang sehat dan harus didukung.
Tapi menyamakan korupsi segelintir pejabat dengan kegagalan gagasan besar untuk menyelamatkan generasi dari stunting adalah lompatan logika yang terlalu jauh.
“Generasi yang sedang kita bicarakan tidak punya waktu untuk menunggu kita selesai berdebat retorika,” tegasnya. (*)
Editor : Michael Fredy Yacob