SURABAYA, sanubari.co.id - Proses penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 mulai memunculkan dinamika. Salah satunya terkait nama Lukman Edy yang disebut-sebut masuk dalam pertimbangan untuk posisi Sekretaris Jenderal PBNU.
Tokoh Muda Nahdlatul Ulama, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta publik NU tidak terburu-buru membaca pilihan Ketua Umum PBNU terpilih KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin melalui kacamata politik.
Baca Juga: Gus Kikin Pimpin PBNU, Golkar Jatim Dorong NU Perkuat Peran untuk Bangsa
Menurut Gus Lilur, Gus Kikin memiliki kewenangan untuk memilih figur yang dinilai mampu membantu menjalankan roda organisasi. Karena itu, pilihan terhadap seseorang semestinya terlebih dahulu dilihat dari kapasitas, pengalaman, profesionalitas, dan kebutuhan organisasi.
la menilai Lukman Edy merupakan salah satu figur yang memiliki pengalaman cukup untuk mengemban posisi Sekretaris Jenderal PBNU.
Lukman Edy diketahui pernah menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
"Ketum PBNU terpilih Gus Kikin menyodorkan Lukman Edy, mantan Menteri PDT dan mantan Sekjen PKB, sebagai Sekjen PBNU," kata Gus Lilur dalam keterangannya, Kamis, 10 September 2026.
Bagi Gus Lilur, pengalaman Lukman Edy di pemerintahan maupun organisasi politik tidak dengan sendirinya menghilangkan kapasitas profesional yang dimilikinya.
Ia mengatakan, pembahasan mengenai komposisi kepengurusan PBNU semestinya berangkat dari kebutuhan organisasi,bukan semata-mata dari latar belakang politik seseorang.
"Semua orang di NU tahu bahwa LE alias Lukman Edy adalah operator lapangan Gus Kikin dan punya pengalaman mumpuni untuk memangku dan mengampu posisi Sekjen PBNU," ujarnya.
Gus Lilur menilai munculnya narasi mengenai "PKB come back" perlu disikapi secara proporsional.
Menurut dia, keberadaan seseorang yang pernah memiliki posisi di PKB tidak otomatis berarti partai tersebut sedang mengambil alih atau kembali mengendalikan PBNU.
la khawatir narasi semacam itu justru menggeser pembicaraan dari persoalan kompetensi dan kebutuhan organisasi menjadi sekadar persoalan afiliasi politik,.
"Rapat formatur pertama penyusunan Pengurus PBNU melahirkan kekecewaan yang disikapi dengan fitnah: PKB comeback,"'kata Gus Lilur.
la meminta perbedaan pandangan dalam proses penyusunan kepengurusan tidak berkembang menjadi tudingan yang dapat memperkeruh suasana internal NU.
Menurut dia, seorang ketua umum membutuhkan orang-orang yang dapat bekerja, memahami visi kepemimpinannya, dan mampu menerjemahkan keputusan organisasi kedalam kerja nyata.
Baca Juga: Gus Kikin Terpilih Sebagai Ketum PBNU, Sekjen Golkar Sampaikan Harapan ini...
Dalam konteks itu, Gus Lilur menilai wajar apabila Gus Kikin mempertimbangkan figur yang selama ini dinilai memiliki pengalaman dan kedekatan kerja dengannya.
Di sisi lain, Gus Lilur mengingatkan bahwa persoalan kepengurusan PBNU tidak hanya menyangkut siapa yang menjadi Sekjen. Hal yang tidak kalah penting, menurut dia, adalah komposisi wilayah dalam struktur organisasi.
la menilai PBNau harus merepresentasikan NU dari berbagai daerah di Indonesia. "PBNU memang bukan PWNU Jatim," tegasnya.
Menurut Gus Lilur, posisi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU saat ini sama-sama berasal dari Jawa Timur. Karena itu, ia mempertanyakan apabila posisi strategis lain di PBNU juga didominasi figur dari provinsi tersebut.
"Rais Aam PBNU sudah Jawa Timur. Ketum PBNU sudah Jawa Timur. Masa jabatan lainnya diisi orang Jawa Timur semua?" ujarnya.
Gus Lilur menegaskan, kritik mengenai keterwakilan wilayah tersebut bukan berarti mengurangi kontribusi Jawa Timur terhadap NU. Jawa Timur, menurut dia, tetap memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan NU.
Namun, ketika berbicara mengenai PBNU, cakupan organisasinya adalah seluruh Indonesia. Karena itu, ia berharap Gus Kikin dapat menyusun kepengurusan yang mencerminkan keragaman NU, baik dari sisi wilayah maupun latar belakang kader.
"Saya dan rasanya semua jamaah NU mendukung Gus Kikin menyusun pengurus PBNU yang Indonesia, bukan PBNU ala PWNU Jawa Timur,"' katanya.
Baca Juga: Sarmuji: Qanun Asasi Roh NU
Gus Lilur juga meminta agar Gus Kikin diberi ruang untuk menentukan struktur kepengurusan yang mendampinginya selama masa khidman 2026-2031
Menurut dia, seorang ketua umum harus memiliki keleluasaan memilih orang-orang yang dianggap mampu menerjemahkan visi kepemimpinannya.
Perbedaan pendapat mengenai nama-nama calon pengurus, kata Gus Lilur merupakan hal yang wajar dalam organisasi sebesar NI. Namun, perbedaan tersebut sebaiknya tidak berubah menjadi prasangka politik.
Ia kembali menegaskan dua prinsip yang menurutnya penting dalam penyusunan kepengurusan PBNU, yakni profesionalitas dan keterwakilan wilayah.
"Terus maju Gus Kikin. Semoga para muassis membersamai panjenengan. Bismillah," ujar Gus Lilur.
la berharap kepengurusan PBNU periode mendatang dapat menjadi representasi warga NU dari seluruh Indonesia dan bekerja secara profesional untuk menjawab tantangan organisasi ke depan.
Bagi Gus Lilur, membangun PBNU sebagai organisasi nasional berarti memastikan bahwa kepengurusan tidak terjebak pada kepentingan satu wilayah, kelompok, maupun latar belakang politik tertentu. "PBNU harus Indonesia,"' ujarnya.
Editor : Michael Fredy Yacob
