Catatan: Alan Christian Singkali, sekretaris umum DPP GAMKI
MAKANAN sering dianggap sekadar kebutuhan dasar manusia. Namun dalam sejarah negara-negara modern dan maju, pangan juga berkaitan dengan kualitas manusia, produktivitas, bahkan kekuatan nasional.
Baca Juga: Tiga Pukulan, Satu Zaman
Negara yang mampu memastikan rakyatnya sehat dan mendapatkan makanan yang cukup, pada dasarnya sedang membangun fondasi kekuatannya sendiri. Karena itu, menarik melihat bagaimana persoalan makanan dan gizi pernah ditempatkan dalam politik Jerman.
Serta bagaimana gagasan tentang makanan sebagai bagian dari pembangunan manusia muncul kembali dalam konteks Indonesia. Yakni melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.
Sebelum membahasnya, ada satu hal yang perlu diluruskan. Volksküchen atau dapur rakyat bukanlah program yang diciptakan Adolf Hitler. Dapur umum telah dikenal di Jerman sebelum Nazi berkuasa.
Dilakukan rezim Nazi adalah mengembangkan dan mempolitisasi berbagai kegiatan kesejahteraan melalui organisasi seperti Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) dan Winterhilfswerk (WHW).
Salah satu bentuknya adalah Eintopfsonntag. Eintopfsonntag adalah kampanye propaganda di Jerman Nazi yang mewajibkan warga makan hidangan satu panci (Eintopf) alih-alih daging panggang pada hari Minggu.
Memang, ketika itu masyarakat didorong makan hidangan sederhana dan selisih pengeluaran disumbangkan untuk program bantuan musim dingin. Kegiatan tersebut bukan hanya bantuan sosial, tetapi menjadi sarana propaganda dan pembentukan citra Volksgemeinschaft, atau “komunitas rakyat”.
Konteks sejarahnya juga tidak tepat jika digambarkan sebagai Hitler membebaskan bangsa-bangsa Jermanik dari penjajahan Prusia.
Prusia justru merupakan salah satu negara Jerman yang paling berpengaruh dan memainkan peran besar dalam penyatuan Jerman pada 1871.
Persoalan yang kemudian dibangun Nazi adalah persatuan bangsa Jerman di bawah konsep Volksgemeinschaft. Masalahnya, konsep tersebut bukan persatuan yang inklusif.
Ia dibangun berdasarkan kategori rasial dan biologis: mereka yang dianggap sesuai dengan definisi Nazi dimasukkan, sementara kelompok yang dianggap “tidak diinginkan” disingkirkan dan dianiaya.
Karena itu, perhatian Nazi terhadap kesehatan, makanan, tubuh dan generasi muda tidak dapat dipisahkan dari ideologi rasial tersebut.
Program seperti Lebensborn, misalnya, berkaitan dengan kebijakan SS untuk meningkatkan kelahiran anak-anak yang dianggap memiliki “nilai rasial” menurut standar Nazi.
Jadi, ada hubungan antara gizi, kesehatan, reproduksi, dan pembangunan manusia dalam kebijakan Nazi, tetapi kerangka ideologinya sangat berbeda dan tidak boleh disamakan dengan kebijakan sosial negara demokratis masa kini.
Di sinilah perbandingan dengan MBG harus ditempatkan secara hati-hati. Dapat dibandingkan bukan ideologinya, melainkan cara negara melihat gizi sebagai investasi terhadap kualitas manusia.
Pemerintah Indonesia menempatkan MBG bukan sekadar program membagikan makanan. Pemahaman itu terlalu sederhana. Tujuan utamanya adalah bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut MBG sebagai instrumen nation building untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing.
Baca Juga: Gus Lilur Minta Prabowo Cegah Intervensi NU
Gagasan tersebut memiliki konsekuensi yang lebih luas. Jika jutaan anak mendapatkan makanan bergizi secara teratur, maka yang dibangun bukan hanya kesehatan mereka hari ini, tetapi masa depan mereka. Membangun kualitas tenaga kerja Indonesia.
Melalui kemampuan belajar, pertumbuhan fisik, produktivitas. Dengan demikian, satu piring makanan di sekolah sesungguhnya dapat dilihat sebagai bagian dari investasi jangka panjang negara terhadap manusia.
Tetapi MBG juga menghadirkan pertanyaan yang lebih besar: dari mana makanan itu berasal?
Jika program sebesar MBG ingin menjadi instrumen pembangunan nasional, maka kebutuhan pangannya semestinya ikut memperkuat petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, dan industri pangan dalam negeri.
Permintaan yang besar terhadap telur, ikan, daging, beras, sayur, buah, susu dan berbagai bahan pangan dapat menjadi pasar yang sangat besar bagi ekonomi lokal.
Di titik ini, MBG bertemu dengan persoalan kedaulatan pangan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas dan rantai distribusi yang tidak sederhana.
Ketahanan pangan bukan hanya soal apakah makanan tersedia hari ini? Tetapi apakah negara memiliki kemampuan untuk memastikan ketersedian ketika terjadi krisis, gangguan perdagangan internasional, konflik geopolitik, perubahan iklim, atau gangguan rantai pasok global.
Presiden Prabowo sendiri menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Serta menegaskan bahwa pangan tidak dapat dilihat semata-mata sebagai komoditas perdagangan.
Dalam konteks itu, impor pangan tidak otomatis merupakan sesuatu yang buruk. Negara mana pun dapat melakukan perdagangan dan impor untuk memenuhi kebutuhan tertentu.
Baca Juga: Peringatan HUT RI ke-81, Erwin: Kader PAN Harus Jaga Persatuan dan Kesatuan
Persoalannya adalah ketika ketergantungan menjadi terlalu besar sehingga kemampuan produksi domestik melemah. Pada saat tertentu, makanan impor bukan lagi sekadar barang dagangan, tetapi dapat menjadi sumber kerentanan strategis.
Karena itu, tantangan MBG bukan hanya memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi. Tantangannya adalah menjadikan kebutuhan makanan tersebut sebagai bagian dari ekosistem pangan nasional.
Anak-anak mendapatkan gizi, petani mendapatkan pasar, peternak dan nelayan mendapatkan kepastian permintaan, ekonomi desa bergerak, dan negara memperkuat kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Dari sini kita dapat melihat bahwa makanan memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar urusan dapur.
Sejarah Volksküchen dan kebijakan kesejahteraan Nazi menunjukkan bagaimana makanan pernah digunakan negara untuk membangun solidaritas sekaligus propaganda—dalam sistem yang pada akhirnya sangat eksklusif dan represif.
MBG berada dalam konteks yang berbeda, tetapi mengingatkan kita pada satu prinsip yang lebih universal: kualitas manusia adalah bagian dari kekuatan bangsa.
Maka, keberhasilan MBG pada akhirnya tidak hanya diukur dari berapa banyak piring makanan yang dibagikan.
Ukurannya juga adalah apakah program tersebut mampu melahirkan generasi yang lebih sehat dan produktif sekaligus memperkuat fondasi pangan Indonesia.
Sebab sebuah bangsa yang ingin berdaulat bukan hanya harus mampu mendidik dan melindungi rakyatnya, tetapi juga harus memiliki kemampuan yang semakin besar untuk memberi makan dirinya sendiri. (*)
Editor : Michael Fredy Yacob
