SITUBONDO, sanubari.co.id - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 kian memanas. Bahkan, pemilihan pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), diduga ada keterlibatan oknum pejabat istana negara untuk suksesi kepemimpinan NU.
Karena itu, Tokoh NU asal Situbondo, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, desak presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan. Sehingga, nama besar jenderal TNI purnawirawan ini tidak dicatut untuk mempengaruhi jalannya muktamar tersebut.
Baca Juga: Peringatan HUT RI ke-81, Erwin: Kader PAN Harus Jaga Persatuan dan Kesatuan
Pemilihan pengurus baru PBNU, rencananya digelar pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Pria yang akrab disapa Gus Lilur ini mengakui, saat ini telah mendapat informasi ihwal dugaan cawe-cawe tersebut.
Menurutnya, ada indikasi keterlibatan sembilan pembantu presiden di sekitar kekuasaan. Mereka di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, Herindra, Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, Juri Ardiantoro, Nasaruddin Umar, dan Irfan Yusuf.
“Informasi yang saya terima, mereka menginginkan K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan K.H. Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam,” katanya dalam dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Agustus 2026.
Meski begitu, Gus Lilur meyakini manuver tersebut tak serta-merta diketahui oleh Prabowo. Karena itu, ia berharap Presiden segera merespons dan menegur jajarannya.
“Presiden harus memastikan tidak ada pembantunya yang memakai fasilitas kekuasaan atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” ujarnya.
Rangkap jabatan sejumlah figur, kata Gus Lilur, membuat persoalan ini kian krusial. Teddy Indra Wijaya kini menjabat Sekretaris Kabinet, Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara, dan Juri Ardiantoro menempati posisi Wakil Menteri Sekretaris Negara.
Adapun Saifullah Yusuf menduduki kursi Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU. Relasi ganda antara posisi pemerintahan dan struktur NU ini dinilai rawan disalahgunakan.
“Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi, jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” ucapnya menegaskan.
Penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya ini pun mempertanyakan motif di balik dugaan operasi politik tersebut. Ia menduga ada upaya melanggengkan kekuasaan dengan menguasai struktur keagamaan.
Baca Juga: Potensi Raksasa Tambang Jawa Timur
“Apakah jabatan di pemerintahan harus diamankan melalui PBNU?”
Secara khusus, Gus Lilur menyoroti Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid yang memegang posisi strategis di kabinet dan PBNU. Ia memperingatkan agar NU tidak dijadikan kendaraan politik praktis.
Muktamar, kata dia, adalah forum ulama untuk memilih pemimpin berintegritas, bukan ajang adu kedekatan dengan penguasa.
Terkait isu mobilisasi dukungan, ia mendesak transparansi sumber pendanaan. Gus Lilur meminta kepastian tidak ada anggaran negara (APBN), fasilitas pemerintah, maupun dana konglomerat yang mengalir untuk menyokong kandidat tertentu.
“Jangan sampai ada uang negara untuk membeli suara Muktamar. Segera bantah dan pastikan itu tidak terjadi,” ucapnya.
Bagi Gus Lilur, intervensi kekuasaan akan mencederai marwah NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang turut membidani lahirnya republik. Ia meyakini masih banyak kiai dan pengurus wilayah (PWNU) yang independen serta tidak mudah dibeli.
Baca Juga: Kepastian Lahan Kunci Ketahanan Pangan
"Apakah semangat jihad NU sudah hilang karena uang? Saya tidak percaya. Jangan sampai tradisi panjang NU kalah oleh kepentingan politik sesaat,” katanya.
Oleh karena itu, Gus Lilur mendesak Prabowo menjawab kecurigaan publik guna menepis persepsi bahwa Istana mendikte hasil Muktamar. Ia mengingatkan bahwa kedaulatan tertinggi NU mutlak berada di tangan muktamirin.
Ia mempersilahkan siapapun, baik Gus Kikin, Miftahul Akhyar, maupun Yahya Cholil Staquf untuk maju bertarung. “Tetapi jangan ada calon yang dimenangkan karena fasilitas kekuasaan,” ujarnya.
Di akhir seruannya, Gus Lilur mengajak kaum nahdliyin merapatkan barisan melawan segala bentuk intervensi maupun politik uang dengan cara-cara bermartabat, tabayun, dan sesuai hukum.
“NU bukan boneka penguasa. NU harus tetap menjadi organisasi yang merdeka dan berdikari,” tuturnya. (*)
Editor : Michael Fredy Yacob
