Tiga Pukulan, Satu Zaman

Oleh: Alan Christian Singkali, Sekretaris Umum DPP GAMKI

ORDE Baru adalah masa ketika negara memiliki kekuasaan yang sangat besar. Stabilitas menjadi kata penting. Sementara, kritik dan perbedaan pendapat seringkali dipandang sebagai sesuatu yang harus dikendalikan.

Kekristenan Indonesia tidak hidup di luar situasi tersebut. Gereja, organisasi mahasiswa Kristen, dan universitas Kristen semuanya berhadapan dengan kenyataan bahwa kehidupan internal mereka dapat bersentuhan dengan kepentingan dan kekuasaan negara.

Menjelang Reformasi 1998, terdapat berbagai peristiwa yang memperlihatkan ketegangan tersebut. Tiga di antaranya adalah Konflik Sinode Godang HKBP 1992, Kongres GMKI Pekanbaru 1994, dan ontran-ontran UKSW 1996.

Ketiganya berlangsung dalam konteks dan persoalan yang berbeda, tetapi sama-sama memperlihatkan pergumulan Kekristenan dengan kekuasaan pada penghujung Orde Baru. Tulisan ini menyebut ketiganya sebagai “Tiga Pukulan Orba terhadap Kekristenan.”

Istilah ini bukan berarti semua persoalan tersebut sepenuhnya disebabkan oleh pemerintah. Di dalam setiap peristiwa terdapat konflik internal, perbedaan kepentingan, persoalan kepemimpinan, dan berbagai faktor lainnya.

Namun, kekuasaan Orde Baru hadir dalam berbagai bentuk dan memberikan pengaruh terhadap perjalanan ketiga peristiwa tersebut.

HKBP memperlihatkan persoalan campur tangan negara dalam kehidupan gereja. GMKI memperlihatkan pergumulan mahasiswa Kristen dengan persoalan demokrasi dan kebangsaan.

Sementara UKSW memperlihatkan benturan antara kebebasan akademik, kepemimpinan, dan kekuasaan. Ketiganya menjadi bagian dari cerita panjang yang akhirnya membawa Indonesia menuju Reformasi.

KONFLIK SINODE GODANG HKBP 1992

Ketika Konflik Gereja Bersentuhan dengan Kekuasaan

Konflik di tubuh Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP sebenarnya telah berlangsung sebelum tahun 1992. Berbagai perbedaan pandangan mengenai kehidupan gereja, pelayanan, dan kepemimpinan semakin lama berkembang menjadi ketegangan antarkelompok.

Sinode Godang HKBP ke-51 yang berlangsung pada November 1992 diharapkan dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, tetapi harapan itu tidak sepenuhnya tercapai.

Persoalan kepemimpinan justru semakin rumit dan konflik berkembang menjadi krisis yang panjang. Bagi sebuah gereja, persoalan kepemimpinan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme gerejawi.

Namun, ketika konflik semakin besar, pemerintah dan aparat keamanan ikut masuk dalam proses penyelesaian. Sejak saat itu, persoalan HKBP tidak lagi hanya menjadi persoalan internal gereja, tetapi juga bersentuhan langsung dengan kekuasaan negara.

Keterlibatan pemerintah menjadi salah satu bagian paling kontroversial dalam konflik tersebut. Di satu sisi, pemerintah dapat beralasan bahwa keterlibatan itu diperlukan untuk menjaga ketertiban dan membantu menyelesaikan konflik.

Di sisi lain, sebagian warga gereja melihatnya sebagai campur tangan negara terhadap kemandirian gereja.

Persoalan yang kemudian muncul bukan lagi sekadar siapa yang menjadi pemimpin HKBP, melainkan sejauh mana negara boleh ikut menentukan kehidupan sebuah gereja.

Konflik tersebut meninggalkan luka yang panjang bagi warga HKBP dan menjadi pelajaran penting mengenai hubungan gereja dan negara.

Dalam konteks Orde Baru, peristiwa HKBP menunjukkan betapa kuatnya negara dan betapa mudahnya persoalan internal masyarakat, termasuk persoalan gereja, masuk ke dalam jangkauan kekuasaan.

KONGRES GMKI PEKANBARU 1994

Ketika Mahasiswa Kristen Berhadapan dengan Zaman Orba

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI memiliki sejarah panjang dalam kehidupan kebangsaan. Mahasiswa Kristen tidak hanya dipanggil untuk mengembangkan kehidupan iman, tetapi juga untuk mengambil bagian dalam persoalan bangsa.

Karena itu, isu keadilan, demokrasi, kemanusiaan, dan masa depan Indonesia selalu menjadi bagian dari pergumulan GMKI. Kongres XXIV GMKI di Pekanbaru pada September 1994 berlangsung ketika Orde Baru masih sangat kuat.

Tema kongres yang berbicara mengenai pembaharuan, keindonesiaan, keadilan, dan demokrasi menunjukkan bahwa mahasiswa Kristen tidak dapat menutup mata terhadap keadaan bangsa.

Kongres tersebut menjadi ruang untuk membicarakan bagaimana mahasiswa Kristen seharusnya menjalankan panggilannya di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya memberikan ruang luas bagi kebebasan politik.

Pada masa seperti itu, menjadi kritis bukanlah sesuatu yang selalu mudah. Mahasiswa yang terlalu vokal dapat dicurigai dan organisasi yang terlalu terbuka dalam mengkritik keadaan dapat menghadapi tekanan.

Karena itu, perjuangan mahasiswa Kristen tidak selalu berbentuk demonstrasi atau perlawanan terbuka. Kaderisasi, diskusi, pendidikan, dan pembentukan karakter juga menjadi cara untuk mempertahankan kesadaran kritis.

GMKI menjadi salah satu ruang tempat generasi muda Kristen belajar bahwa iman mempunyai hubungan dengan tanggung jawab terhadap bangsa.

Kongres Pekanbaru dengan demikian dapat dibaca bukan hanya sebagai kegiatan organisasi, tetapi sebagai bagian dari pergumulan mahasiswa Kristen untuk mempertahankan gagasan mengenai demokrasi, keadilan, dan pembaharuan di tengah kuatnya kekuasaan Orde Baru.

ONTRAN-ONTRAN UKSW 1996

Ketika Kampus Kristen Berhadapan dengan Kekuasaan

Universitas Kristen Satya Wacana atau UKSW di Salatiga memiliki tradisi sebagai lembaga pendidikan dan ruang intelektual. Kampus seharusnya menjadi tempat orang berpikir, bertanya, berdiskusi, dan berbeda pendapat dalam mencari kebenaran.

Namun pertengahan 1990-an menjadi masa penuh gejolak bagi UKSW. Berbagai persoalan mengenai kepemimpinan universitas, kebebasan akademik, dan hubungan antara pimpinan, dosen, serta mahasiswa berkembang menjadi konflik terbuka.

Nama Arief Budiman kemudian menjadi salah satu simbol penting dalam kemelut tersebut, sementara persoalan pemilihan rektor juga menambah ketegangan.

Apa yang awalnya merupakan persoalan internal kampus berkembang menjadi persoalan yang lebih luas ketika mahasiswa dan dosen ikut bersuara dan aparat keamanan hadir dalam situasi konflik.

Kemelut UKSW memperlihatkan persoalan yang lebih besar: apakah sebuah kampus benar-benar mempunyai kebebasan untuk berbeda pendapat ketika hidup di bawah sistem politik yang sangat kuat?

Universitas tidak seharusnya takut terhadap kritik karena kebebasan berpikir merupakan bagian dari kehidupan akademik. Namun pada masa Orde Baru, kritik dapat dengan mudah dipandang sebagai gangguan terhadap ketertiban.

Karena itu, persoalan UKSW menjadi lebih dari sekadar konflik internal universitas. Ia menjadi bagian dari pergumulan mengenai kebebasan akademik, demokrasi, dan kekuasaan.

Peristiwa tersebut terjadi hanya beberapa tahun sebelum Reformasi 1998 dan menjadi salah satu tanda bahwa ruang-ruang intelektual di Indonesia sedang mengalami tekanan sekaligus mulai mencari keberanian untuk mempertahankan kebebasan.

TIGA PUKULAN, SATU PERGUMULAN

Kekristenan Indonesia Menjelang Reformasi

Jika ketiga peristiwa tersebut dilihat secara bersama-sama, tampak bahwa HKBP, GMKI, dan UKSW mewakili tiga ruang penting dalam kehidupan Kekristenan Indonesia: gereja, gerakan mahasiswa, dan pendidikan.

Ketiganya mempunyai persoalan masing-masing, tetapi semuanya berhadapan dengan pertanyaan tentang kebebasan dan kekuasaan. HKBP mempertanyakan batas campur tangan negara dalam kehidupan gereja.

GMKI bergumul dengan tanggung jawab mahasiswa Kristen terhadap bangsa. UKSW berhadapan dengan persoalan kebebasan akademik dan tata kelola universitas.

Ketiga peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Kekristenan Indonesia tidak dapat menghindari persoalan politik karena gereja, mahasiswa, dan kampus semuanya merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Tidak semua orang menghadapi Orde Baru dengan cara yang sama. Ada yang memilih kompromi, ada yang memilih diam, ada yang berusaha mencari jalan tengah, dan ada pula yang berani mempertahankan pendirian meskipun menghadapi risiko.

Karena itu, sejarah Kekristenan pada masa tersebut tidak sederhana. Ada pergumulan, kesalahan, keberanian, ketakutan, dan juga harapan.

Tetapi dari semua itu muncul sebuah kesadaran bahwa iman tidak dapat dipisahkan dari kehidupan nyata. Ketika Indonesia kemudian memasuki Reformasi, berbagai kesadaran yang telah tumbuh selama bertahun-tahun ikut menjadi bagian dari perubahan tersebut.

Reformasi memang terjadi pada 1998, tetapi benih-benihnya telah tumbuh jauh sebelumnya, termasuk di dalam gereja, organisasi mahasiswa Kristen, dan universitas Kristen.

Dari Tiga Pukulan Menuju Reformasi

Konflik HKBP, Kongres GMKI Pekanbaru, dan kemelut UKSW bukanlah tiga peristiwa yang sama. Masing-masing mempunyai sejarah, tokoh, dan persoalannya sendiri.

Namun, ketiganya memperlihatkan bagaimana Kekristenan Indonesia menjalani masa yang tidak mudah menjelang berakhirnya Orde Baru.

Gereja mengalami persoalan mengenai kemandirian dan campur tangan negara. Mahasiswa Kristen bergumul dengan pertanyaan mengenai demokrasi dan tanggung jawab kebangsaan.

Kampus Kristen mempertahankan ruang kebebasan akademik di tengah tekanan politik. Ketiganya memperlihatkan bahwa kekuasaan negara dapat memengaruhi ruang-ruang kehidupan yang seharusnya mempunyai kebebasan sendiri.

Karena itu, tiga peristiwa tersebut tidak hanya layak dikenang sebagai konflik atau luka masa lalu. Ia juga menjadi pelajaran bagi generasi sesudah Reformasi.

Kebebasan tidak datang dengan sendirinya dan demokrasi tidak cukup hanya dijaga melalui pergantian pemerintahan. Keduanya membutuhkan manusia yang berani berpikir, berbicara, berbeda pendapat, dan mempertahankan kebenaran.

Tiga pukulan yang dialami Kekristenan menjelang Reformasi pada akhirnya juga menjadi bagian dari proses pembelajaran bangsa Indonesia.

Dari gereja, mahasiswa, dan kampus, kita dapat melihat bagaimana kesadaran tentang kebebasan dan demokrasi perlahan tumbuh sebelum akhirnya meledak menjadi Reformasi 1998. (*)

Editor : Michael Fredy Yacob