JAKARTA, sanubari.co.id - Bencana alam melanda beberapa daerah di tiga provinsi di pulau Sumatra. Tiga provinsi itu diantaranya, Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh. Bencana banjir dan longsor yang menelan ratusan korban jiwa itu diduga disebabkan karena hutan tropis yang sudah gundul.
Beberapa tokoh disebut sebagai dalang dari hal itu. Salah satunya Zulkifli Hasan. Ia adalah menteri Koordinator Bidang Pangan RI saat ini. Namun, di 2009-2014, ketua umum PAN ini menjabat sebagai menteri Kehutanan RI. Isu tersebut pun ramai di media sosial.
Baca Juga: Warga Bontang Antusias Berdonasi, Gerindra Kumpulkan Rp 30 Juta untuk Korban Bencana Alam di Sumatra
Masyarakat di media sosial itu menilai Zulhas –sapaan akrabnya, harus bertanggung jawab pada izin dan kebijakan yang dikeluarkannya itu. Kebijakan yang dimaksud itu adalah pembukaan lahan di Sumatera selama masa jabatannya menjadi menteri Kehutanan.
“Kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. Begitu berkuasa kah saya?,” kata Zulhas dalam tayangan podcast di kanal YouTube Denny Sumargo pada Selasa, 2 Desember 2025.
“Jadi, kalau Sumatera banjir, rusak (salah) Zulkifli Hasan, Kalimantan rusak juga Zulkifli Hasan, kok saya lebih dari luar biasa itu kekuasaan saya,” tambahnya.
Zulhas Sebut Pembukaan Lahan untuk Komoditas Nasional
Ia menegaskan pembukaan lahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Ia mengaku, pernah mendapat nasihat dari seorang teman. Yakni agar menyerahkan hutan kepada alam.
“Dulu ada teman saya, begitu saya jadi menteri, ia mengatakan: Udahlah Zul, hutannya nggak usah diurus. Kalau diurus manusia itu tambah rusak. Kasih macan aja,” ucap Zulhas menirukan nasihat temannya.
Ia mengakui nasihat itu ada benarnya. Namun mengingat kebutuhan hidup manusia, keputusan tetap harus dibuat. “Kita (Indonesia) itu luas. Tapi daratannya nggak luas. Tapi, yang luas adalah lautan,” jelasnya.
Zulhas menekankan Indonesia mengimpor jutaan ton pangan untuk memenuhi kebutuhan lebih dari 280 juta jiwa. Serta menyebut regulasi Amerika Serikat terkait komoditas pangan untuk Indonesia.
Baca Juga: ATR/BPN Akan Tinjau Ulang Tata Ruang Tiga Provinsi Pascabanjir Bandang
“Sebetulnya pilihan. Karena kalau Barat itu propagandanya merusak. Kalau bisa kita nggak usah menanam sawit. Nanti mereka kalah saing, jadi kita bergantung mereka, dijajah terus,” ujar Zulhas.
Ia juga menyinggung kebijakan Uni Eropa tentang deforestasi yang mempengaruhi perdagangan komoditas Indonesia. Seperti kopi dan karet.
Ada Bagian Hutan yang Bisa Dikelola
Zulhas mencontohkan Papua. Tata ruangnya perlu dikelola agar fasilitas dan layanan publik bisa berkembang. “Di Papua itu banyak aktivis orang Indonesia. Tapi lebih dari Barat. Sehingga Papua menganggap Indonesia ini menjajah. Mengambil hutannya. Itu terus kebenciannya,” katanya.
Menurut Zulhas, Indonesia ingin Papua setara dengan provinsi lainnya. Yakni dengan pembangunan sekolah dan rumah sakit. Sehingga pengelolaan kawasan hutan tetap diperlukan.
Ia menambahkan, pemanfaatan hutan bisa dilakukan di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kebun, sawah, atau ternak. “Kalau semua nggak boleh gimana? Yang boleh, ya boleh (digunakan),” jelasnya.
Baca Juga: Pengurus DPW PAN Kaltim Diumumkan, Erwin Izharuddin: Target Empat Besar Pileg 2025
Polemik Taman Nasional Tesso Nilo
Mengenai Taman Nasional Tesso Nilo, Zulhas menegaskan kawasan tersebut merupakan hutan yang tidak boleh dirambah. “Ada 4 juta (hektare) sekarang, ini fakta. Kemungkinan bisa sampai 5-6 juta hektare dan ilegal,” ujarnya.
Ia menjelaskan kasus Tesso Nilo menjadi salah satu penyesalannya. Karena tidak bisa lebih cepat mengambil kembali kawasan tersebut ke negara.
“Kalau dikatakan mana yang saya menyesal, ya itu, selama 20 tahun kita nggak mampu menegakkan, baru Pak Prabowo ini. Makanya walaupun nunggu lama, saya hormat pada beliau,” tegasnya.
Zulhas menambahkan bahwa penegakan hukum melibatkan aparat, kementerian, hingga pemerintah desa, dan terkadang menghadapi resistensi masyarakat setempat. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
