SAMARINDA, sanubari.co.id - Program Gratispol digagas dengan cita-cita besar: membentuk sumber daya manusia (SDM) Kalimantan Timur yang berkualitas melalui akses pendidikan yang layak dan setara bagi seluruh masyarakat Bumi Etam.
Namun, sebagai program baru berskala besar, implementasi Gratispol belum sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah persoalan teknis memicu kritik dari masyarakat, terutama kalangan mahasiswa.
Baca Juga: Gubernur: Silahkan Hak Angket
Mulai dari mekanisme penyaluran dana, persyaratan administrasi yang dinilai rumit, hingga batas usia penerima manfaat menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan program tersebut akan tetap dilanjutkan.
Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Timur, Rusman Yaqub, mengatakan polemik yang berkembang sejauh ini masih berada pada tataran teknis pelaksanaan, bukan menyangkut substansi program.
“Yang kami amati di masyarakat adalah perdebatan teknis. Jadi mari kita lihat esensinya. Tujuan utama Gratispol ini sangat baik dan final. Publik pada dasarnya sangat menghendaki adanya program ini,” kata Rusman.
Program Gratispol menyasar mahasiswa jenjang S1, S2, hingga S3 di 51 perguruan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun luar Kalimantan Timur. Pemerintah menempatkan program tersebut sebagai salah satu strategi utama peningkatan kualitas SDM daerah.
Mantan anggota DPRD Kaltim ini mengakui, pelaksanaan program di lapangan masih menyisakan sejumlah persoalan. Namun, menurut dia, kondisi tersebut merupakan hal yang wajar dalam program besar yang baru berjalan.
“Kalau ada persoalan teknis, itu biasa. Justru di situlah pentingnya koreksi bersama agar pelaksanaan program ini semakin baik dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia memastikan pemerintah membuka ruang kritik dan evaluasi dari masyarakat. Menurut dia, perbaikan tata kelola akan terus dilakukan seiring pelaksanaan program.
“Kami bersama Pak Gubernur siap menerima koreksi. Mari bersama-sama memberikan masukan demi perbaikan ke depan. Pak Gubernur sangat terbuka untuk menerima itu,” katanya.
Baca Juga: Aksi Berjalan Damai, Rudi Mas'ud Ajak Dialog Massa
Rusman juga menepis anggapan bahwa program publik dapat langsung berjalan sempurna dalam waktu singkat. Ia menilai proses pembenahan akan berlangsung secara bertahap dan dinamis.
“Tidak ada yang instan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Program ini akan terus berubah ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah, mengungkapkan pemerintah telah mencairkan dana Gratispol tahap kedua pada 17 Maret 2026 kepada 27.548 mahasiswa di 51 perguruan tinggi. Rinciannya terdiri atas tujuh perguruan tinggi negeri dan 44 perguruan tinggi swasta.
Total anggaran yang disalurkan pada tahap kedua mencapai Rp117,55 miliar. Sebelumnya, pada akhir Februari 2026, Pemprov Kaltim juga mencairkan tahap pertama senilai Rp103,1 miliar untuk 21.128 mahasiswa.
“Total anggaran yang telah dikucurkan pemerintah Kaltim untuk Gratispol tahap pertama dan kedua mencapai Rp220,65 miliar dengan total penerima manfaat sebanyak 48.676 mahasiswa,” ujar Dasmiah.
Baca Juga: Seribu Mawar untuk Kaltim Damai dari Drupadi Baladika Kaltim
Secara terpisah, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan Gratispol bukan sekadar program bantuan pendidikan, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.
“Pendidikan adalah investasi masa depan. Kami ingin lebih banyak anak-anak Kaltim bisa berkuliah tanpa kendala biaya,” kata Rudy.
Di tengah tekanan fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas anggaran. Pada 2026, program Gratispol ditargetkan menjangkau 158.981 mahasiswa dengan total alokasi dana sekitar Rp1,377 triliun.
“Pencairan dana yang telah masuk ke kampus ini diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa sekaligus memastikan keberlanjutan pendidikan tinggi di Kaltim,” terangnya. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
