SAMARINDA, sanubari.co.id - Di tengah masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), kekhawatiran mengenai masa depan daerah penyangga mulai mengemuka. Kalimantan Timur, yang saat ini menjadi lokasi pembangunan ibu kota baru, dinilai menghadapi tantangan besar agar tidak hanya menjadi penonton di tengah proyek strategis nasional tersebut.
Meski IKN masih berada dalam wilayah administrasi Kalimantan Timur, kawasan itu nantinya akan menjadi provinsi baru dengan status daerah khusus ibu kota setelah resmi menggantikan DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan negara.
Baca Juga: Gubernur: Silahkan Hak Angket
Mantan anggota DPRD Kalimantan Timur, Rusman Yaqub, mengingatkan agar pembangunan IKN tidak melahirkan ketimpangan baru antara kawasan inti ibu kota dan wilayah penyangga di sekitarnya.
Menurut dia, jangan sampai IKN tumbuh menjadi kawasan megah dan modern, sementara daerah di luar kawasan inti justru tertinggal dari sisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim saat ini cukup serius dalam menyuarakan kepentingan-kepentingan daerah Kalimantan Timur, terutama yang berkaitan dengan pembangunan IKN,” ujar Rusman.
Meski demikian, ia menilai masih ada pekerjaan besar yang harus dikawal bersama. Pembangunan ibu kota baru, kata dia, tidak boleh hanya berpusat pada kemewahan fisik kawasan inti.
Baca Juga: Aksi Berjalan Damai, Rudi Mas'ud Ajak Dialog Massa
“Jangan sampai IKN itu begitu agung, mewah, dan masyhur, namun ketika keluar satu langkah dari kawasan IKN justru ditemukan ketimpangan yang cukup tinggi. Karena itu, saya menekankan agar ketimpangan tersebut tidak terjadi, sekecil apa pun,” katanya.
Rusman menilai posisi Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga utama membuat pembangunan wilayah tidak bisa dipisahkan dari proyek nasional tersebut. Menurut dia, daerah penyangga justru harus diperkuat agar mampu menopang keberlanjutan ibu kota negara baru.
“Kaltim adalah kawasan penyangga IKN. Maka sudah semestinya penyangga ini harus lebih kuat dari yang disangga. Karena itu, pembangunan di wilayah Kaltim juga harus terus menjadi prioritas pemerintahan gubernur dan wakil gubernur saat ini,” ujarnya.
Baca Juga: Seribu Mawar untuk Kaltim Damai dari Drupadi Baladika Kaltim
Ia menekankan pembangunan di Kalimantan Timur harus menyentuh berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat lokal.
Bagi Rusman, keberadaan IKN semestinya menjadi momentum pemerataan pembangunan, bukan sekadar proyek simbolik kebanggaan nasional. “IKN harus menjadi pengungkit kemajuan Kaltim, bukan sekadar etalase kemegahan negara,” katanya. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
