SURABAYA, sanubari.co.id - Angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun signifikan. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Badan Pusat Statistik (BPS) per 28 April 2026, tingkat kemiskinan ekstrem di Jawa Timur pada 2025 tercatat sebesar 0,29 persen.
Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang berada di level 0,85 persen. Secara makro, selama periode 2020 hingga 2025, kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun sebesar 4,26 persen poin.
Baca Juga: Festival Kopi di Kota Lama Surabaya Dongkrak UMKM dan Pariwisata
Pada 2020, angka kemiskinan ekstrem tercatat 4,55 persen, lalu menurun menjadi 0,29 persen pada 2025. Penurunan itu lebih tinggi dibanding capaian nasional yang turun sebesar 3,05 persen.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan dan program perlindungan sosial di Jawa Timur berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di angka 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan sinergi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Khofifah di Surabaya, Senin, 25 Mei 2026.
Khofifah menjelaskan tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Pada 2021, angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 2,23 persen, lalu 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen pada 2023, 0,59 persen pada 2024, hingga mencapai 0,29 persen pada 2025.
Grafis
Menurut dia, capaian tersebut semakin bermakna karena terjadi di tengah perubahan standar garis kemiskinan ekstrem global, dari sebelumnya menggunakan indikator US$1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024-2025.
“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan program pengentasan kemiskinan semakin tepat sasaran,” ujarnya.
Khofifah menegaskan pembangunan di Jawa Timur diarahkan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara statistik, tetapi juga inklusif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu, kata dia, tercermin dari membaiknya sejumlah indikator makro ekonomi Jawa Timur. Berdasarkan rilis BPS pada 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen, turun dibanding Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur juga mengalami penurunan. Berdasarkan data BPS per Februari 2026, TPT Jawa Timur turun menjadi 3,55 persen dari sebelumnya 3,61 persen pada Februari 2025. Angka tersebut juga lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.
Di sektor ketenagakerjaan, peningkatan kualitas pendidikan vokasi mulai menunjukkan hasil. Tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen pada Februari 2025. Lulusan SMK juga tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran terbuka di Jawa Timur.
Baca Juga: Bidik 30 Persen Wisatawan, Jawa Timur Deklarasikan Diri sebagai Provinsi Seribu Event
“Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat dan semakin banyak terserap dunia kerja. Artinya, link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” kata Khofifah.
Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Jawa Timur juga tetap tumbuh positif. Berdasarkan rilis BPS pada 5 Mei 2026, ekonomi Jawa Timur pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara year on year, tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional.
Struktur ekonomi Jawa Timur ditopang sektor industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, dan pertanian 10,51 persen. Jawa Timur juga menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 14,40 persen.
Khofifah menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak dalam menjaga kondusifitas daerah dan memperkuat sinergi pembangunan.
Menurut dia, keberhasilan itu tidak dicapai secara instan, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi sosial, komunitas masyarakat, hingga relawan sosial.
Berbagai program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata Khofifah, juga terus diperkuat secara terintegrasi. Program tersebut meliputi perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi keluarga.
Lalu ada juga bantuan sosial, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, intervensi berbasis data P3KE, hingga peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat rentan.
Baca Juga: Festival UMKM Surabaya Dorong Ekonomi Kreatif Jawa Timur
“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” ujarnya.
Khofifah menegaskan penanganan kemiskinan ekstrem bukan sekadar menurunkan angka statistik, melainkan memastikan masyarakat benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan.
“Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera,” katanya.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.
“No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal dari arus pembangunan. Hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Khofifah. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
