BONTANG, sanubari.co.id - Memberikan listrik yang stabil ke masyarakat tidak hanya bicara mengenai infrastruktur belaka. Tetapi, tanah yang digunakan itu harus memiliki kepastian hukum. Alias memiliki alas hak yang kuat.
Kemarin, Senin, 8 Juni 2026, Kantor Pertanahan Bontang lakukan rapat koordinasi dengan tim Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Dalam rapat itu, kedua instansi ini membahas banyak hal.
Baca Juga: Ossy Dermawan: GTRA Harus Jadi Garda Depan Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah
Salah satunya pendampingan hukum dalam proses pengadaan lahan. Serta pemberian kompensasi Right of Way (ROW) untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan PT PLN UIP KLT.
Kepala Kantor BPN/ATR Bontang, Hamim Muddayana mengatakan, pembangunan infrastruktur kelistrikan bukan sekadar proyek fisik. Program ini juga menyangkut hak masyarakat yang harus dilindungi.
“Pendampingan hukum ini penting agar proses pengadaan lahan berjalan sesuai aturan, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Bukan hanya bagi masyarakat maupun pihak pelaksana pembangunan,” ujar Hamim.
ROW sendiri merupakan ruang yang dibutuhkan untuk pembangunan jaringan listrik, seperti jalur kabel dan menara transmisi. Dalam praktiknya, proses ini kerap menghadapi tantangan, mulai dari administrasi hingga kesepakatan kompensasi dengan pemilik lahan.
Baca Juga: HGB Rumah Tinggal Bisa Diubah Menjadi Hak Milik, ATR/BPN: Biayanya Rp 50 Ribu
Karena itu, rapat koordinasi ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi antarinstansi.
"Semua aspek dibahas dalam rapat. Mulai dari aspek teknis dan administratif, bahkan sampai mengidentifikasi potensi kendala di lapangan. Sehingga dapat diantisipasi sejak dini," tuturnya.
Sinergi antara BPN, aparat penegak hukum, dan PT PLN UIP KLT dinilai menjadi kunci utama. Dengan kolaborasi yang kuat, proses pengadaan lahan diharapkan berjalan lebih efektif dan minim konflik.
Baca Juga: ATR/BPN Berikan Cara Jual Beli Tanah yang Aman
Percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan akan berdampak langsung pada masyarakat. Pasokan listrik yang stabil tidak hanya mendukung aktivitas rumah tangga, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ketika proses lahannya jelas dan aman, pembangunan bisa berjalan lebih cepat. Pada akhirnya, masyarakat yang akan merasakan manfaatnya,” ucap Hamim.
Langkah kolaboratif ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor energi yang terus menjadi kebutuhan utama di tengah perkembangan kota. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
