Jakarta, sanubari.co.id – Setelah lama ditunggu-tunggu, akhirnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan resmi mengumumkan target penerbitan surat utang berdenominasi yuan, atau yang dikenal sebagai Panda Bonds, di pasar keuangan domestik China daratan pada akhir Juni 2026.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi memperluas basis investor global serta mendiversifikasi instrumen pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menurut Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, penerbitan instrumen utang ini bertujuan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memangkas risiko ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap dolar Amerika Serikat (USD).
Di tengah volatilitas pasar keuangan global, likuiditas China yang sangat dalam menawarkan tingkat imbal hasil (yield) yang sangat kompetitif, yakni berada di kisaran 2,3 persen hingga 2,5 persen.
Di sisi lain, momentum penerbitan dinilai sangat tepat mengingat pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah melonjak ke level 5,61 persen.
“Kami saat ini masih terus melakukan komunikasi intensif dengan para calon investor di sana. Dukungan dari Kementerian Keuangan China menjadi faktor yang amat penting untuk kesuksesan penerbitan Panda Bond," kata Purbaya dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis 18 Juni 2026.
"Otoritas mereka menguasai banyak badan usaha milik negara (BUMN) besar, termasuk CITIC, yang memiliki kapasitas pendanaan sangat besar,” tambahnya.
Rencana penerbitan Panda Bonds ini direspons dengan sangat positif oleh pemerintah China. Otoritas fiskal di Beijing menyatakan komitmen penuh untuk mempermudah akses regulasi serta membantu mengoordinasikan emisi obligasi agar berjalan lancar di pasar modal mereka.
“Kami mendukung penuh keputusan Indonesia untuk menerbitkan Panda Bonds. Langkah ini tidak hanya akan memperdalam integrasi sektor keuangan bilateral kedua negara, tetapi juga ikut memperkuat likuiditas mata uang renminbi di kancah internasional dan merefleksikan kerja sama multilateralisme yang solid,” ungkap seorang perwakilan pejabat dari Kementerian Keuangan China.
Saat ini persiapan administratif telah memasuki tahap akhir. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Suminto, dalam waktu dekat dijadwalkan bertolak ke China untuk menyelesaikan kesepakatan teknis bersama lembaga keuangan utama seperti Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).
Melalui skema pembiayaan alternatif ini, pemerintah optimistis dapat menjaga stabilitas moneter dalam negeri sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (*)
Editor : Robby
