JAKARTA, sanubari.co.id - Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Jakarta Peduli Indonesia (AMPEJAPI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Selasa, 17 Juni 2026.
Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap rencana penggunaan Bandara Internasional Kertajati. Bandara itu rencananya akan menjadi fasilitas pendukung operasi militer Amerika Serikat.
Baca Juga: EF Wens Kaum Minoritas di Panggung Legislatif 1956
Serta pembangunan pusat Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat C-130 Hercules di Indonesia.
Dalam aksi itu, massa AMPEJAPI membawa spanduk dan poster yang berisi penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi memperkuat pengaruh militer Amerika Serikat di Indonesia.
Aliansi ini menilai penggunaan Bandara Kertajati maupun pembangunan fasilitas MRO untuk pesawat militer asing dapat mengancam kedaulatan nasional.
Selain itu, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menyeret Indonesia ke dalam kepentingan geopolitik dan konflik internasional yang tidak sejalan dengan kepentingan bangsa.
Koordinator aksi AMPEJAPI, Tangi Januardi Gultom, mengatakan Indonesia harus tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Menurut dia, pemerintah tidak boleh membuka ruang bagi kebijakan yang berpotensi menjadikan Indonesia bagian dari kepentingan militer negara lain.
Baca Juga: Pemprov Jatim Siapkan Strategi Hadapi Dampak Geopolitik Global
“Kami menolak segala bentuk penggunaan Bandara Kertajati sebagai pangkalan, fasilitas pendukung, maupun sarana operasi militer Amerika Serikat,” katanya dalam siaran pers yang diterima sanubari.co.id, Kamis, 18 Juni 2026.
“Indonesia harus tetap berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat. Tidak menjadi alat kepentingan geopolitik negara manapun,” tambah Tangi.
Dalam aksi tersebut, AMPEJAPI menyampaikan enam tuntutan kepada DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia, yakni:
- Menolak segala bentuk penggunaan Bandara Internasional Kertajati sebagai pangkalan, fasilitas pendukung, maupun sarana operasi militer Amerika Serikat guna menjaga kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia.
- Menolak pendirian pusat pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) pesawat C-130 Hercules di Indonesia yang dinilai berpotensi menjadi pintu masuk semakin kuatnya pengaruh dan kepentingan militer Amerika Serikat.
- Tetap berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif sebagaimana amanat konstitusi serta tidak menjadikan Indonesia sebagai bagian dari aliansi militer negara manapun, termasuk Amerika Serikat.
- Mendesak pemerintah mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan negara asing dan tidak memberikan ruang kompromi yang dapat merugikan kedaulatan serta kepentingan strategis bangsa Indonesia.
- Menjamin Indonesia tidak dijadikan wilayah strategis, basis pendukung, maupun tameng kepentingan negara lain yang berpotensi menyeret bangsa Indonesia ke dalam eskalasi konflik internasional maupun ancaman perang berskala global.
- Mewajibkan seluruh bentuk kerja sama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat dilaksanakan secara terbuka, transparan, serta berada dalam pengawasan DPR RI sebagai representasi rakyat Indonesia.
AMPEJAPI menegaskan akan terus mengawal isu tersebut hingga pemerintah memberikan kepastian bahwa Bandara Internasional Kertajati tidak akan digunakan untuk kepentingan militer asing.
Baca Juga: Aktor Laga Chuck Norris Meninggal Dunia di Usia 86 Tahun
Organisasi itu juga menolak segala agenda yang dinilai berpotensi mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, massa aksi meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap setiap kebijakan strategis yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri Indonesia. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
