Balikpapan, 10 Mei 2025 Ketua Komisi X DPR RI sekaligus anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Timur, Hetifah Sjaifudian, menginisiasi penyelenggaraan Workshop Pendidikan di Kota Balikpapan sebagai bagian dari upaya memperkuat implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun. Kegiatan ini menjadi wadah dialog strategis antara pemangku kepentingan pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan akses dan kualitas pendidikan menengah, khususnya di Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Hetifah menyampaikan bahwa Wajib Belajar 13 Tahun adalah langkah penting untuk memastikan generasi muda mendapatkan bekal yang cukup untuk menghadapi tantangan zaman.
Baca Juga: Hetifah Dorong Wajib Belajar 13 Tahun untuk Perkuat SDM di Kaltim
Program ini bukan hanya tentang memperpanjang masa belajar, tapi tentang memberi kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak Indonesia untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Kaltim harus menjadi pelopor dalam pelaksanaan kebijakan ini, tegas Hetifah.
Workshop ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil, yaitu Prof. Susilo (Dekan FKIP Universitas Mulawarman) dan Santoso (Direktur Article 33 Indonesia serta Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan).
Keduanya memaparkan tantangan dan strategi kebijakan dalam mengakselerasi program pendidikan menengah universal di tengah kondisi sosial-ekonomi yang beragam.
Menurut Hetifah, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk menjawab berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, distribusi guru, serta pembiayaan pendidikan.
Ia menegaskan bahwa Komisi X DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini melalui dukungan legislasi dan penguatan anggaran. Kami ingin memastikan bahwa tidak ada anak di Kaltim yang tertinggal hanya karena hambatan struktural, ujarnya.
Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta perwakilan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan di Kalimantan Timur, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim dan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan serta Kepala Sekolah dan guru dari berbagai jenjang yang berasal dari Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara dan Paser. Kehadiran para pihak ini memperkuat komitmen bersama dalam mendorong transformasi pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Hetifah berharap hasil diskusi dalam workshop ini dapat dirumuskan menjadi rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dan pusat dalam memperkuat implementasi Wajib Belajar 13 Tahun. Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Jika kita serius menata hari ini, kita sedang menyiapkan masa depan Kalimantan Timur yang lebih cerah, tutupnya.
Editor : Redaksi Sanubari
