JAKARTA, sanubari.co.id - Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin empat perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya, mendapat respon positif dari berbagai pihak. Salah satunya dari anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono.
Menurut Heru, kebijakan itu membuktikan komitmen pemerintah dalam melindungi kawasan konservasi yang memiliki nilai strategis global. Karena itu, mantan sekretaris daerah (Sekda) provinsi Jawa Timur ini mengapresiasi kebijakan tersebut.
Baca Juga: Dukung Pencabutan IUP di Raja Ampat, GAMKI: Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo Terhadap Masyarakat
Apresiasi itu diberikan tidak hanya kepada Prabowo Subianto. Tetapi, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Baginya, keputusan itu juga membuktikan bahwa Prabowo sangat responsif dalam tata kelola.
“Apresiasi khusus saya sampaikan atas responsivitas kepemimpinan Presiden Prabowo. Karena secara langsung menggelar rapat terbatas di Hambalang, 9 Juni 2025,” katanya dalam rilis yang diterima sanubari.co.id, Rabu 11 Juni 2025.
Dalam pertemuan di Hambalang itu, Prabowo melibatkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Rapat itu dilakukan selama tiga jam.
“Dalam pertemuan itu, Prabowo mengambil keputusan yang berimbang. Antara kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, Presiden RI punya perhatian khusus terhadap isu tersebut. Bahkan, tetap menjadikan Raja Ampat menjadi wisata dunia. Kebijakan itu juga menurutnya mencerminkan visi jangka panjang pemerintah.
Sebab, Prabowo-Gibran tidak hanya fokus pada eksploitasi sumber daya saja. Melainkan pada pembangunan berkelanjutan.
Implementasi Tata Kelola yang Profesional
Sebagai praktisi pemerintahan yang memahami kompleksitas koordinasi lintas sektor, Heru mengapresiasi pendekatan sistematis yang dilakukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Diantaranya dengan melakukan beberapa kebijakan. Berikut kebijakan yang dilakukan:
- Penghentian sementara operasi PT Gag Nikel, mulai 5 Juni 2025. Hal ini sebagai langkah responsif atas kekhawatiran publik
- Inspeksi lapangan langsung ke Pulau Gag pada 7 Juni 2025. Tindakan ini untuk verifikasi objektif
- Koordinasi multi-kementerian yang menghasilkan keputusan berbasis bukti ilmiah
Keputusan untuk tetap mempertahankan izin PT Gag Nikel. Namun dengan pengawasan ketat atas perintah Presiden Prabowo. Hal itu menunjukkan pendekatan yang proporsional –tidak reaktif berlebihan, namun tetap memprioritaskan perlindungan lingkungan.
Pembelajaran untuk Tata Kelola Nasional
Kasus Raja Ampat menjadi benchmark penting dalam tata kelola pemerintahan di era Presiden Prabowo, khususnya dalam beberapa hal. Yakni:
- Keseimbangan hilirisasi dan konservasi: Menunjukkan bahwa program hilirisasi nikel tetap dapat berjalan dengan tetap menghormati kawasan konservasi
- Responsivitas kebijakan: Dari viral media sosial hingga keputusan presiden hanya dalam waktu 7 hari (3-10 Juni 2025)
- Koordinasi pusat-daerah: Melibatkan aspirasi masyarakat lokal dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan Implikasi Kesehatan Masyarakat
Dari perspektif Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, keputusan ini sangat relevan. Mengingat Raja Ampat memiliki 50 ribu penduduk yang 80 persen menggantungkan hidup pada perikanan dan pariwisata bahari.
Pencabutan IUP ini melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat kontaminasi logam berat yang dapat mempengaruhi kesehatan.
Apresiasi dan Dukungan Berkelanjutan
Heru juga memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepemimpinan yang tegas. Namun bijaksana dalam melindungi aset strategis bangsa. Keputusan ini sejalan dengan visi Asta Cita yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
Baca Juga: “Jahitan Strategis” Khofifah: Sinkronisasi Tiga Level Pembangunan Jadi Kunci RPJMD Jatim 2025-2029
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas profesionalisme dalam mengelola isu kompleks ini dari penanganan krisis komunikasi hingga implementasi solusi berbasis bukti ilmiah. Tim koordinasi lintas kementerian yang menunjukkan sinergi optimal dalam menghasilkan kebijakan yang berimbang.
Keputusan itu membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo mampu mengambil kebijakan yang tegas, responsif, dan berbasis kepentingan jangka panjang bangsa. Raja Ampat sebagai UNESCO Global Geopark yang menampung 75 persen spesies terumbu karang dunia telah mendapat perlindungan yang layak.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memutuskan untuk mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat. Keempatnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Sebagaimana disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pencabutan ini didasarkan pada dua alasan fundamental. Pertama, pelanggaran aturan lingkungan berdasarkan laporan Kementerian LH dan Kementerian Kehutanan. Kedua, hasil verifikasi lapangan yang menunjukkan kawasan tersebut harus dilindungi untuk kelestarian biota laut dan konservasi. (*)
Editor : Redaksi Sanubari
